Tambang Pasir Besi Lumajang Jelas Berikan Kerusakan, Kontrubusi Minim
Lumajang(lumjangsatu.com)- Anggota DPRD Lumajang mulai merespon keluhan masyarakat dengan melakukan sidak ke lokasi pertambangan milik PT. IMMS di pesisir pantai selatan Kecamatan Pasirian, Senin(07/10/2013). Pasalnya, dampak dari pertambangan bagi masyarakat dan pembangunan daerah belum dirasakan, yang dirasakan hanya dampak kerusakan.
Achmad Jauhari Wakil ketua DPRD Lumajang, mengatakan, dampak pertambangan sangat dirasakan dalam hal kerusakan lingkungan, royalty belum menyumbang pendapatan asli daerah dan dampak sosial. DPRD selaku wakil rakyat turun langsung melihat proses pertambangan. Dampak sudah jelas, Royalty tidak dirasakan, padahal sejumlah perusahaan pertambangan yang Joint Operation sudah memenuhi ke IMMS, ungkapnya.
Sidak dilakukan oleh Komisi A, B, C dan D untuk mengetahui secara langsung kerusakan alam, masukan masyarakat dan keterangan para perusahaan yang masuk di Joint Operation (JO). Selain itu, dari unsur pemkab Lumajang, yakni Kabag Ekonomi, Nurul Huda bersama pokja pertambangan dilibatkan.
Kita ingin melihat dampak kerusakan secara langsung, paparnya.
Dalam pantauan DPRD dan Pemkab Lumajang bersama insan pers, banyak sekali lubag galian pertambangan belum di tutup. Bahkan, limbah pertambangan dibiarkan dilokasi penglian dan air untuk pencucian dibuat ke laut dan danau payau.
Sungguh menyedihkan, Kerusakan sudah dirasakan, kontribusi pada pemerintah belum jelas, pungkas Jauhari.(Yd/red)
Achmad Jauhari Wakil ketua DPRD Lumajang, mengatakan, dampak pertambangan sangat dirasakan dalam hal kerusakan lingkungan, royalty belum menyumbang pendapatan asli daerah dan dampak sosial. DPRD selaku wakil rakyat turun langsung melihat proses pertambangan. Dampak sudah jelas, Royalty tidak dirasakan, padahal sejumlah perusahaan pertambangan yang Joint Operation sudah memenuhi ke IMMS, ungkapnya.
Sidak dilakukan oleh Komisi A, B, C dan D untuk mengetahui secara langsung kerusakan alam, masukan masyarakat dan keterangan para perusahaan yang masuk di Joint Operation (JO). Selain itu, dari unsur pemkab Lumajang, yakni Kabag Ekonomi, Nurul Huda bersama pokja pertambangan dilibatkan.
Kita ingin melihat dampak kerusakan secara langsung, paparnya.
Dalam pantauan DPRD dan Pemkab Lumajang bersama insan pers, banyak sekali lubag galian pertambangan belum di tutup. Bahkan, limbah pertambangan dibiarkan dilokasi penglian dan air untuk pencucian dibuat ke laut dan danau payau.
Sungguh menyedihkan, Kerusakan sudah dirasakan, kontribusi pada pemerintah belum jelas, pungkas Jauhari.(Yd/red)
Editor : Redaksi
