Pendidikan Dan Kesehatan

Lumajang - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Kabupaten Lumajang menggelar seminar upaya penurunan stunting dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024. Kegiatan seminar melibatkan Kader, PKB, OPD, Duta Genre, PKK dan para Camat se Lumajang.

Lumajang — Sebanyak 201 mahasiswa STKIP PGRI Lumajang resmi diterjunkan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Pasirian yang disebar ke delapan desa yaitu Desa Selok Anyar, Desa selok Awar-Awar, Desa Kalibendo, Desa Bades, Desa Bagu, Desa Semumu, Desa Nguter dan Desa Madurejo. 

Lumajang- Dosen STKIP PGRI Lumajang sukses mengikuti seminar internasional yang diselenggarakan di Universitas Metropolitan Hong Kong (HKMU).

Lumajang - Dalam upaya mewujudkan generasi emas pada tahun 2045, deteksi dini dan pencegahan stunting menjadi langkah krusial yang harus segera dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh, Kepala Bidang P2KBKS di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang Rina Dwi Astuti dalam acara Talkshow program Jelajah Informasi dan Berita (Jelita), di LPPL Radio Suara Lumajang, Selasa (9/7/2024).

Lumajang - Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Jurnalistik (UKM-J) STAI Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang menggelar pelatihan jurnalistik. Kegiatan pelatihan mengusung tema “Jihad Literasi Menuju Era 5.0. Pemateri yang dihadirkan Babun Wahyudi SH, dari Pimpinan Redaksi Lumajangsatu.com.

Lumajang - Polemik penghapusan honor guru Non NIP dengan alasan temuan BPK terus dapat sorotan. Supratman, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyatakan bahwa pemerintah dalam melakukan penganggaran harus mematuhi aturan termasuk rekomendasi BPK. Namun, apalah guna program dan kegiatan yang sesuai aturan namun tak berdampak positif bagi masyarakat.

Lumajang - Komisi D DPRD Lumajang menerima puluhan guru yang tergabung dalam organisasi IGTKI, HIMPAUDI dan MKKS SMP Swasta. Para guru menyampaikan keluh kesah atas kebijakan Pemerintah Lumajang yang akan menghapus honor guru Non NIP mulai Juli 2024. Dimana, Pemerintah Lumajang berdalih penghapusan honor guru Non NIP atas rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lumajang - Puluhan guru yang tergabung dalam IGTKI, HIMPAUDI dan MKKS SMP Swasta melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Lumajang. Kedatangan ratusan guru tersebut mengadu ke wakil rakyat tentang rencana penghapusan honor guru Non NIP yang sudah dipangkas dari 500 ribu perbulan menjadi 250 ribu perbulan. Namun, tiba-tiba per Juli 2024, honor guru Non NIP tersebut akan dihapus.

Lumajang - Kabar akan dihapusnya tunjangan guru Non NIP membuat ribuan guru madrasah meradang. Bahkan, semua guru Non NIP mulai tingkat TK, RA, MI, MTs terancam tak akan lagi mendapatkan tunjangan dari Pemkab Lumajang sebesar 500 ribu perbulannya.