Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com) - Memasuki musim penghujan barang tentu angin kencang pasti juga melanda. Dalam mengantisipasi terjadinya korban akibat pohon tumbang, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui

Lumajang (lumajangsatu.com) - Bupati As'at Malik dan Kapolres Lumajang AKBP Fadly Munzir Isamial SIK mengundang Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL) ke pemkab Lumajang. Namun, H. Imron Fauzi dan Arsyad Subekti tidak hadir tanpa ada konfirmasi.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Sejak dilantik tanggal 3 Desember 2015 menjadi wakil bupati Lumajang dr. Buntaran langsung menempati rumah dinas dan kantor barunya. Buntaran mengaku masih mendalami tugas dari wakil bupati khsusnya masalah internal dan bagian sosial.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pilkades serentak tanggal 26 Nopember 2015 berjalan lancar dan aman. Dari data bagian hukum Pemkab Lumajang belum ada data yang masuk tentang gugatan hasil pilkades yang dilakukan olah calon atau pihak luar.

Lumajang(lumajangsatu.com) - Ruang wakil bupati Lumajang kini di Kantor Pemkab berubah. Jika sebelumnya, kantor Wabup memiliki pintu sendiri, kini jadi satu dengan Bupati.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Setelah menunggu beberapa lama sejak terpilih 16 September 2015 akhirnya Dr. Buntaran Supriyanto dilantik menjadi Wakil Bupati Lumajang. Bertempat di gedung Grahadi Surabaya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara sah melantik Buntaran menjadi Wabup masa bhakti 2013-2018.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Kantor Sosial Kabupaten Lumajang menggelar sosialisasi penanaman nilai-nilai Kepahlawanan di gedung Panti asuhan putra Muhammadiyah. Drs. Abdul Qodir, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang membuka langsung kegitan tersbut.

Lumajang(lumajangsatu.com) - Buntaran Supriyanto, Wakil Bupati Lumajang terpilih melalui DPRD akan dilantik oleh Gubernur Jawa Timur di Grahadi Surabaya, Rabu(02/12) siang. Dengan dilantiknya Buntaran, Bupati As'at Malik memiliki wakil untuk dalam membantu pemerintahan membangunan masyarakat Lumajang.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Tambang pasir Lumajang sama sekali tidak berbading lurus dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan warga Lumajang. Pasalnya, pasir yang keluar dari Lumajang hampir bisa disebut 90 persen illegal alias tidak memiliki ijin.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Dianggap menggangu ketertiban lalu lintas, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL) Lumajang langsung menggelar rilis. Aksi penghadangan tronton muatan pasir yang akan dikirim keluar Lumajang hanya ingin mengingatkan pada poin kesepakatan Resolusi Lumajang Damai.