Politik Dan Pemerintahan

Jadilah Panutan Masyarakat

Bupati Lumajang Serahkan SK PPPK 2024, Tegaskan ASN Harus Bersih dari Perselingkuhan

Lumajang — Bupati Lumajang, Indah Amperawati, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024. Dalam momentum penting tersebut, Bunda Indah — sapaan akrab Bupati Lumajang — juga menyampaikan peringatan tegas dan tanpa kompromi kepada para aparatur sipil negara (ASN), agar menjaga integritas dan moral, termasuk menjauhi praktik perselingkuhan yang dapat merusak citra dan wibawa pemerintah di mata masyarakat.

Haru dan Mengharukan

Guru Lolos PPPK Lumajang Meninggal sebelum Terima SK, Bupati Tetap Serahkan kepada Keluarga

LUMAJANG – Suasana haru menyelimuti prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2024 di Lumajang. Di tengah momen bahagia para peserta, sebuah kisah menyentuh terjadi: **Sekar Mardianti**, seorang guru yang dinyatakan lulus PPPK, **mengembuskan napas terakhirnya sebelum sempat menerima SK secara langsung**.

Panting Hadirnya Pucuk Pimpinan

DPRD Ingin Rapat Paripurna Jadi Ajang Sampaikan Masalah Penting Forkopinda Pada Pemerintah Lumajang

Lumajang - Wakil Ketua DPRD Solikin, S.H. memimpin rapat Paripurna II lanjutan dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Jumat, 13 Juni 2025. Dalam sambutannya, Solikin, menekankan pentingnya kehadiran pucuk pimpinan (Forkompimda) dalam rapat paripurna.

Bagian Dari Kesiapan Hadapi Bencana

Luncurkan SIPENA LUSI, Bundah Indah Tegas Larang Tambang Pasir Pesisir Pantai Lumajang

Lumajang - Pemerintah Lumajang terus menunjukkan komitmen nyata dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Kamis (12/6/2025), Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) secara resmi meluncurkan SIPENA LUSI (Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif Lumajang) di Gedung PKK, sebagai upaya strategis untuk menjamin keselamatan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dalam menghadapi risiko bencana yang tinggi.

Dinilai Layak Dilanjutkan

DPRD Siap Bahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang TA 2024

Lumajang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Nota Keuangan Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan secara resmi oleh Anggota Badan Anggaran, Sugianto, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang yang berlangsung di Gedung DPRD, Selasa (10/6/2025).