Politik Dan Pemerintahan

Lumajang (lumajangsatu.com) - Sengketa hukum pemilihan kepala desa Kalidilem Kecamatan Randuagung belum tuntas. Wakil Mulodo Karyo Utomo, salah satu bakal calon yang tidak lolos seleksi kembali melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya.

Lumajang(lumajangsatu.com) - Adanya tudingan dari Kelompok Masyarakat (Pokmas)  adanya dugaan jual beli Kartu Kendali Pasir oleh oknum penambang dan PNS dilingkungan Pemkab. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKD), Gawat Sudarmanto langsung geram dan meminta kelompok masyarakat melapor kepadanya.

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pasca diedarkannya surat Kementerian dengan No. 4895/ip.010/a/12/2015 yang berisi gerakan percepatan tanam pada Desember 2015 lalu, Mentri Pertanian, Andi Amran sulaiman tinjau langsung lokasi pertanian di Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Lumajang, Rabu (03/02/16).

Lumajang(lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang, As'at Malik sangat senang mendapat kabar jika Kesenian Jaran Kencak segera diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai warisan budaya bukan benda atau Intangible Cultural Heritage. Pasalnya, kebudayaan asli Lumajang ini harus menjadi tuan rumah dan masih dilestarikan oleh para senimannya.

Lumajang(lumajangsatu.com) - Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI datang ke Lumajang untuk menghadiri panen raya di Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono sebentar. Kedatanganya yang sebentar, Amran menyindir adanya suatu permaian yang dilakukan tengkulak dan pedagang yang membeli hasil pertanian di petani bawah dengan harga murah dan saat dijual dipasaran harganya melangit.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Menteri Pertanian Republik Indonesia  Andi Amran Sulaiman gagal melakukan panen raya dan tanam awal padi di desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Hal itu dikarenakan jadwal padat dan cuaca buruk sehingga Mentan langsung menuju Kabupaten Jember.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD Lumajang memantau proses pelaksanaan Pemilihan Antar Waktu (PAW) kepala desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso. PAW dilakukan seprti pemilihan biasanya dengan tiga bakal calon, namun bedanya adalah pemilih tidak dilakukan oleh semua warga, namun hanya perangkat desa, RT/RW dan juga tokoh masyarakat.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pengurus Daerah Muhamadiyah dan Aisyiyah menggelar Musyawarah Daerah (Musyda) yang ditempatkan di SMK Muhammadiyah Labruk. Musyda Muhammadiyah ke-15 dan Aisyiyah ke-12 dihadiri Buapti Lumajang As'at Malik M.Ag, Wakil Bupati Dr. Buntaran dan ketua TP PKK Tutuk Fajriatul Mustofiah. Dalam sambutannya Bupati meminta agar acara musyda bisa berjalan dengan lancar. Dalam rapat pleno diharapkan bisa membahas program- progran yang akan mendorong program pemerintah guna mewujudkan Lumajang sejahtera dan bermartabat. "Semoga Musyda berjalan lancar dan  tersusun program yang mendorong terwujudnya Lumajang sejahtera dan bermartabat," ujar As'at Malik M.Ag Bupati Lumajang, Minggu (31/01/2016). Bupati berharap yang akan terpilih menjadi ketua Muhammadiyah dan Aisyiyah adalah pemimpian yang amanah dan inovatif. "Semoga yang terpilih memimpian Muhammadiyah dan Aisyiyah adalah pemimpin yang amanah dan inovatif," pungkasnya. Sementara itu, Nurul Aini panitia Musyda menyatakan kegiatan akan berlangsung hingga sore hari. Kegiatan Musyda meliputi beberapa agenda seperti rapat pleno dan juga pemilihan 13 pimpinan atau formatur. Pemilihan 13 pimpinan atau formatur adalah puncak dari kegiatan Musyda Muhammadiyah dan Aisyiyah. 13 pimpinan yang dipilih oleh peserta nantinya akan menentukan siapa yang akan memimpian PD Muhammadiyah dan Aisyiyah Lumajang. "Peserta Musyda akan memilih 13 pimpinan atau formatur dan 13 pimpinan ini yang nantinya bermusyawarah untuk memilih siapa yang akan memimpin Muhammadiyah dan Aisyiyah Lumajang, " jelas Nurul.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi C DPRD Lumajang meminta pengusaha agar memisahkan tarikan diluar harga kertu kendali yang disetor kepada kas daerah. Hal itu penting agar tidak ada kesan bahwa harga kartu kendali diperjual belikan. "Kita minta pengusaha pasir agar tidak menumpuk tarikan yang lain dengan harga kartu kendali, " ujar Suigsan ketua Komisi C DPRD Lumajang, Sabtu (30/01/2016). Selama ini, ada banyak perbedaan di lapangan tentang harga kartu kendali hingga 3 kali lipat. Padahal, harga kartu kendali hanya 25 ribu untuk satu dum truck, namun dilapangan bisa mencapai 75 hingga 100 ribu rupiah. "Harus dijelaskan harga kartu kendali hanya 25, ada biaya lain seperti pengamanan, pembangunan jalan dan lainnya, hal itu yang harus disampaikan ke para sopir," terangnya. Komisi C juga meminta satpol PP untuk mengawasi titik koordinat yang boleh ditambang sesuai ijin yang dikeluarkan dinas ESDM Jatim. Hal itu untuk menghindari agar lokasi tambang illegal, namun malah mendapatkan kartu kendali. "Seperti di Pandanwangi sudah jelas tidak ada aijinnya, namun tetap saja banyak yang melakukan penambangan, ini harus ditertibkan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD Lumajang menggelar rapat kerja dengan Bagian Pemerinthan Desa (Pemndes) dan Bagian Hukum Pemkab Lumajang. Rapat membahas tentang Pemilihan Antar Waktu (PAW) di lima desa yang tidak ada kepala desanya.