DPRD Lumajang

Lumajang - Kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat termasuk di Kabupaten Lumajang. Jika masyarakat sehat atau tercover dalam jaminan Kesehatan, maka masyarakat akan tenang karena jika sakit tidak perlu mengeluarkan uang atau hanya butuh sedikit biaya untuk berobat.

Lumajang - Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Lumajang. Deddy firmansyah, ketua Komisi B DPRD Lumajang menyatakan bahwa penyebaran PMK sangat merugikan banyak peternak dan pedagang ternak di Lumajang.

Lumajang - Pemandian alam Selokambang di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko menjadi salah satu pemandian legendaris yang banyak diminati. Saat hari libur, banyak warga Lumajang yang menjadikan Selokambang untuk mengisi liburan bersama keluarga.

Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang mengumumkan Pasangan Calon Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Terpilih. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Lumajang, Sudi dalam Rapat Paripurna DPRD Lumajang di Gedung DPRD Lumajang, Rabu (15/01/2025).

Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang terus berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang. Salah satu yang terus dipantau secara berkala adalah PAD dari retribusi parkir pinggir jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Lumajang - Pasca viral video wisatawan Tumpak Sewu Semeru di Kecamatan Pronojiwo protes bayar berkali-kali tiket masuk, langsung direspon DPRD Lumajang. Deddy Firmansyah, Ketua Komisi B DPRD Lumajang mitra Dinas Pariwisata Lumajang meminta agar pemerintah hadir dan mencarikan solusi atas polemik tersebut.

Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang terus mengintensifkan pengawasan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang disorot adalah PAD dari sektor retribusi parkir pinggir jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Dalam rapat kerja Komisi C DPRD dengan Dishub bersama juru parkir (jukir), terungkap bahwa target PAD Retribusi parkir pada Rancangan APBD TA 2025 hanya sekitar 800 juta rupiah lebih.

Lumajang - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Lumajang masih dianggap amburadul. Oleh karena itu, Komisi D DPRD Lumajang dalam pembahasan APBD TA 2025 menganggarkan sekitar 500 juta bagi Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) untuk melakukan perbaikan DTKS.

Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang menggelar rapat Paripurna persetujuan terhadap 4 Raperda Kabupaten Lumajang 2024. Adapun 4 (empat) Raperda yang telah dibahas oleh pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Lumajang, antara lain : Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Lumajang. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Lumajang - Komisi D DPRD Lumajang telah menuntaskan pembahasan bersama mitra kerja untuk APBD TA 2025. Supratman, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyatakan ada beberapa temuan saat melakukan pembahasan bersama mitra kerja khususnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Lumajang.