Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali menunjukkan komitmennya dalam penanganan pasca bencana dengan menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 43
DPRD Lumajang
Bapemperda DPRD Lumajang Matangkan Naskah Akademik Raperda Pengembangan Koperasi
Lumajang - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Lumajang mulai mematangkan penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah
Ketua DPRD Lumajang Hadiri HPN 2026: Pers Adalah Pilar Transparansi Pembangunan
Lumajang - Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj. Oktafiyani, SH, MH, menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Arya
Dukung Lingkungan dan Akses Ekonomi, Komisi B DPRD Lumajang Pantau TPS3R Gucialit serta Proyek Jalan
Lumajang - Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang melakukan langkah konkret dalam mengawal pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Dipimpin langsung
Evaluasi Bansos 2026, Komisi D DPRD Lumajang Soroti Data Provinsi dan Desak Revisi Aturan LKSA
Lumajang - Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Kerja evaluasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Tengahi Konflik Pengelolaan Tumpak Sewu, Komisi B DPRD Lumajang Dorong Mekanisme Perjanjian Kerja Sama
Lumajang - Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang turun tangan menengahi polemik pengelolaan destinasi wisata unggulan Tumpak Sewu. Langkah ini dilakukan melalui
Komisi C DPRD Lumajang Soroti Target BPHTB dan Desak Optimalisasi Pajak UMKM
Lumajang - Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Kerja evaluasi bersama Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang pada Selasa
Krisis Armada di TPA Lempeni, Komisi B DPRD Lumajang Desak Peremajaan Sarana Pengelolaan Sampah
Lumajang - Kondisi sarana dan prasarana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Lempeni, Kecamatan Tempeh, kabupaten Lumajang menjadi sorotan tajam Komisi B DPRD
Komisi A DPRD Lumajang Desak Kejelasan Regulasi dan Pengisian Perangkat Desa
Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang menekankan pentingnya kepastian regulasi dan penguatan tata kelola pemerintahan desa dalam menyongsong tahun