Jatim

Lumajang(lumajangsatu.com)- Fitriyah Sari warga desa sukosari kecamatan Jatiroto, korban penganiyaan merasa kecewa dengan pelayana Polisi Polsek Jatiroto. Pasalnya, Ia merasa kecewa proses laporan penganiayaan dirinya yang melibatkan kepala desa Sukosari sangat berbelit-belit. "Saya merasa kecewa karena proses perkara penaganiyaan dirinya sangat tidak jelas dan terkesan ada yang ditutup -tutupi, saya diperiksa satu kali katanya udah massuk ke Kejaksaan ternyata setelah saya cek belum masuk" Ujar Fitriyah kepada sejumlah wartawan, Kamis (14/11/2013). Kejadian itu berawal saat dirinya tiba-tiba didatangi Kepala Desa sukosari yang menanyakan keberadaan suaminya (mantan kades Sukosari) karena ada omongan yang mungkin tidak mengenakkan. karena suaminya tidak ada dirumah, Ia menyarankan agar pak kepala desa kembali lagi lain waktu. Akhirnya terjadi percekcokan dan dirinya dijambak, dicekeik dan ditempeleng. "Dia bilang apa karena takut, saya jawab saya juga tidak takut sama bapak, tiba-tiba dirinya dijambak, dicekik dan ditempeleng hingga pelipis mata saya bengkak," Tuturnya. Hasil visum penganiyaan juga telah keluar dan langsung dilaporkan kepada polisi Polsek Jatiroto. Merasa dipermaian dalam kasunya itu, Ia pun berkirim surat kepada Dumas Mabes Polri, dengan buruknya pelayanan Polisi. Usai berkirim surat baru polis menindak lanjuti laporannya bahkan ada anggota dari Polres Lumajang yang datang kerumahnya. "Ada anggota dari Polres yang datang kerumahnya, menaytkan bahwa polisi tidak ada maksud lain-lain dan saat ini berkasnya sudah diproses," Paparnya. Ia juga mengaku dipanggil Kejaksaan untuk dimintai keterangan. Karena dalam BAP dirinya juga sebagai tersangka penganiayaan pada pak kepala desa, maka kejaksaan akan mengembalikan berkasnya kepada Polisi. "Saya juga dipanggil Kejaksaan dan saya kaget kok tiba-tiba saya juga ditetapkan sebagai tersangka," Terangnya. Semenatar itu, saat dihubungi sejumlah wartawan, AKP Muhammad Toha, Kapolsek Jatiroto menyatakan bahwa pihaknya telah memproses berkas tersebut dengan benar. Bahkan, berkas penganiayaan yang melibatkan Fitriyah dan kepala desa Sukosari sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang. "Berkasnya sudah kita limaphkan ke Kejaksaan," Terang Kapolsek (Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat setuju dengan saran fraksi PDI Perjunagan yang meminta agar ada tindakan tegas dalam pengelolaan tambang pasir. Hal itu disampaikan Wakil Bupti As'at Malik saat membacakan jawaban Pemrintah atas jawaban Pandangan umum frkasi-fraksi di pendopo, Rabu (13/11/2013). Selama ini pemkab telah melakukan sejumlah upaya untuk menjaga agar aset pasir Lumajang tidak dicuri begitu saja. Salah satunya dengan membangun pos pantau di desa Bagu Kecmatan Pasirian, dengan memebrikan kartu kendali. Dismaping itu, satpol PP juga melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap penambangan liar. "Kita sudah melakukan sejumkah upaya, dengan memebntuk pos pantau di desa Bago, Satpol PP juga telah mengur penambang liar baik lisan mauun tertulis," Paparnya. Terkait dengan adanya kegiatan pengekporan pasir besi Lumajang dengan menggunkan dokumen Kabupaten Cilacap, Pemerintah berdalih telah meminta kapada ekportir untuk melaporkan jumlah pasir yang akan dijual. Pelaporan juga harus diserati dengan bukti pembayaran PNDP. "Kita sudah meminta kepada pihak ekportir untk melaporkan berapa banyak pasir besi yang akan dijual keluar," Jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, fraksi PDI Perjungan dengan keras menilai banyak oknum yang merampok kekayaan alam pasir Lumajang. Bahkan ribuan ton pasir besi Lumajang yang akan dikirim keluar, dokumennya menggunakan daerah lain bukan atas nama Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Hingga akhir Tahun 2013 Pemerintah akan menggelar 156 Pilkades dari 162 desa yang habis masa jabatan kepala desanya sejak Tahun 2012 silam. Hal itu disampaikan Bupati Lumajang saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum frkasi-fraksi, Rabu (13/11/2013) dipendopo. Menurut Bupati, 156 desa tersebut akan digelar secara serentak yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama akan dilakukan tanggal 18 Desember 2013 di 60 desa, tanggal 19 Desember 2013 44 desa dan tanggal 21 Desember 2013 di 52 desa. "Pmerintah akan menggelar pilkades di 156 desa, bukan 146 piilkades seperti yang dimsapikan fraksi Golkar," Jelasnya. Sedangkan pembiayaan pilkades harus berpedoman dengan peraturan daerah, yang menyebutkan ada tiga sumber pendanaan pilkades. Biaya yang berasal dari APBD Kabupaten, Biaya dari anggran desa dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. "Jumlah anggaran pilkades harus tetap berpedoman pada angka yang wajar, sehingga kewenangan penuh penganggaran berada pada panitia pilkades," Paparnya. Seperti diberitkan sebelumnya, fraksi Golkar meminta pemerintah turun tangan pada anggaran Pilakdes yang sangat besar. Sehigga sangat membebani para calon kades yang harus menanggung biaya Pilkades yang begitu besar.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lumajang mengamankan 3 pelajar yang kedapatan berkeliaran di ALun-alun saat jam pelajaran.  Pelajar berinisial S, MA dan SR Siswa SMA dan SMP di Gumukmas Jember, terpaksa digelandang Satpol PP karena kedapatan bolos. "Seperti biasa, kita terus melakukan penertiban dan melakukan razia bagi adik-adik pelajar yang membolos saat jam pelajaran," Ujar Totok Suharto, Kasatpol PP Lumajang kepada lumajangstau.com, Rabu (13/11/2013). Saat dimintai keterangan, ketiganya berdalih ingin menyambang salah satu keluarga dari salah satu pelajar yang ada di Lumajang. Namun, satpol PP tidak percaya, karena ketiganya masih menggunakan seragam sekolah dan masih didalam waktu pelajaran. "Kita tidak percaya, karen memakai seragam dan masih jam pelajaran sekitar jam 9-an," Terangnya. Karena baru pertama kali, Satpol PP hanya mendata dan memberi pembinaan bagi tiga pelajar tersbut agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Satpol PP juga tidak akan memanggil pihak sekolah karena baru kali ini satpol PP menangkap palajar dari luar daerah yang kedapatan bolos di Lumajang. "Kita akan data, kita bina dan yang jelas kita akan berkirim surat kepada pihak sekolahnya," Jelasnya. Dari pengamatan lumajangsatu, ketiga pelajar tersbut merunduk saat dimintai keterangan oleh Satpol PP. Bahkan, ketiganya menangis tersedu-sedu, meskipun hanya ditanyakan oleh satpol PP alasannya membolos.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Lumajang, nampaknya tidak akan lagi terlambat. Pasalnya, Selasa (12/11/2013) tahapan pembahasan RAPBD sudah sampai pada pandangan umum frkasi-fraksi atas nota keuangan Bupati. Karena ruang rapat gedung DPRD Lumajang masih dalam kondisi direhap, maka rapat paripurna ditempatkan di Pendopo Kabupaten. Dalam rapat Paripurna dengan agenda PU Fraksi, bupati tidak hadir hanya diwakilkan oleh Wabup As'at Malik. Rapat Paripurna langsung dipimpin oleh Agus Wicaksono, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kesempatan Pertama PU Fraksi diberikan kepada Fraksi Golkar, karena fraksi Golkar ada acara yang lain. Kesempatan kedua PU Fraksi disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Namun, ditengah-tengah penyampian PU fraksi nampak hadirin yang berada di bangku bagian barat banyak yang berbicara dengan teman-temannya. Dimana, deretan bangku sebelah barat diisi oleh undangan dari SKPD dan para camat. Para peserta rapat yang tidak mendengarkan PU fraksi, usai pemyampaian PU fraksi PDI Perjuangan langsung ditegur oleh Pimpinan Rapat. Agus Wicaksono langsung menegur para pejabat yang bicara dengan rekan-rekannya, agar mendengarkan PU fraksi, karena PU fraksi sangat penting untuk membicarakan kepentingan rakyat Lumajang. "Saya minta yang hadir jangan ngerumpi sendiri, tolong dengarkan PU fraksi karena sangat penting untuk kepentingan rakyat," Tegur Agus Wicaksono, sembari mempersilahkan F-PKB untuk menyampaikan PU Fraksinya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsat.com)- Fraksi Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan (F-PDIP) dalam pandangan umum frkasi-fraksi pada RAPBD Tahun Anggaran 2014 menyoroti tentang carut-marutnya pengelolaan pasir di Lumajang. Karnadi, juru bicara fraksi PDIP meminta agar pemkab Lumajang mengambil langkah tegas untuk penertiban tambang pasir, baik yang berijin atau tidak. Dari hasil kajian partai kami, PDIP meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas dengan menertibkan tambang pasir yang ada, baik yang berijin atau tidak, Paparnya, Selasa (12/11/2013). Pemerintah diminta untuk tidak menutup mata pada aksi perampokan kekayaan alam Lumajang yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab. Sebab, akibat perampokan itu, Negara dirugikan milyaran rupiah. PAD dari pasir semakin tahun semakin menurun, padahal truk pengangkut pasir semakin hari semekain banyak, Jelasnya. PDIP juga menyoroti tentang ekploitasi tambang ilegal pasir besi dibibir pantai. Disamping ilegal, penambangan pasir besi juga merusak lingkungan dan pariwisata. Tak hanya itu, PDIP juga melihat adanya pasir besi Lumajang yang dieksport ternyata menggunakan dokumen daerah lain. Ini terbukti sebanyak 24 ribu ton lebih pasir besi Lumajang tanggal 27 Oktober akan dieksport tapi digagalkan aparat penegak hukum dipelabuhan Tanjung Perak karena tidak dilengkapi dengan dokumen sah, karena dokumennya dari Kabupaten Cilacap. Pemerintah seharusnya tahu dengan persoalan tersebut, Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Fraksi Partai Golkar Lumajang dalam pandangan umum frkasi-fraksi saat rapat paripurna RAPBD Tahun Anggaran 2014 menyoroti tentang Palaksanaan Pilkades. Menurut Ir. Supriyono, juru bicara Fraksi Golkar siklus rotasi dan pergantian jabatan dilingkunagan desa merupakan bagian dari tahapan pengorganiasasian pemerintahan. "Partai Golkar berharap agar Pilakdes bisa digelar dengan professional dan baik," Terangnya Selasa (12/11/2013) dipendopo Kabupaten Lumajang. Siklus pergantian kepala desa melalui pilkades di 146 desa dari 162 desa yang habis masa jabatan kepala desanya, Partai Golkar berharap agar bisa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang ada. "pemerintah sudah menyiapkan aturan dan anggaran sehingga tidak perlu lagi melakukan penundaan pilkades," Paparnya. Golkar melihat, proses penundaan pilkades hanya menambah persoalan dan terganggunya pelayanan bagi masyarakat di desa. Apalagi, kedapan ada dua pemilu yakni Pileg dan Pilpres yang akan bersinggungan dengan tahapan pilkades jika ditunda lagi. "Menunda Pilkades hanya akan menambah persolan dan mengganggu pelayan bagi masyarakat," Jelasnya. Golkar juga berharap agar pemerintah memberikan ketegasan pada anggaran pilkades yang tidak sama satu desa dengan desa yang lainnya. Sehingga dana pilkades dirasa sangat memberatkan bagi bakal calon kepala desa. "Dana pilkades yang sangat besar sangat memberatkan bagi bakal calon, yang membuat calon yang berpotensi tidak bisa maju karena tidak bisa membayar pendaftaran," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB) Kabupaten Lumajang dalam pandangan umum fraksi-frkasi pada RAPBD Tahun Anggaran 2014, menyoroti beberapa persoalan untuk Eksekutif. Dalam rilis yang disampaikan F-PKB meminta agar para PNS  dilingkungan Pemkab benar-benar menjadi abdi Negara yang profesional, netral dan melayani kepentingan umum bukan untuk melayani kepentingan partai politik penguasa. "Kita bisa lihat kondisi dilapangan seperti apa, tidak perlu kita sampaikan," Ujar Romli At-Tijani, Wakil Ketua I DPC PKB Kabupaten Lumajang, Selasa (12/11/2013). PKB juga meminta Bupatai agar bisa bersikap arif dan bijaksana, dengan segera mengeluarkan dana Banpol PKB yang sudah ngendon selama 4 tahun. "Kita minta Bupati untuk secepatknya bisa mengeluarkan dana Banpol PKB yang sudah ngendon selama 4 tahun," Paparnya. Setelah F-PKB menelaah nota keuangan Bupati tentang RAPBD Tahun Anggran 2014, ternyata pendapatan awal sangat melejit dengan fantastis. Tambahan belanja tersebut juga berakibat pada disfisit anggaran yang melebihi 6 persen, padalah sesuai Permenkeu Nomor 137/PMK.07/2012 tentang batas maksimal defisit APBD yang menyebutkan batas maksimal difsisit sebesar 6 persen. F-PKB juga sangat prihatin dengan anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang dianggarkan oleh Pemeirntah. Dimana belanja tidak lansgung mencapai Rp 964,999 Milyar dan belanja langsung sebesar Rp 592,757 Milyar. Keprihatinan itu karena belanja tidak langsng lebih banyak diproyeksikan untuk belanja pegawai, sedang belanja langsung digunakan untuk 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang pemanfataannya untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. "Kami juga sangat prihatin melihat penampakan RAPBD 2014 dimana belanja langsung lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-  Muhammad Rifki Perdana alamat Jl AS Syafiiyah RT 006 RW 003, Cipayung Jakarta Timur, salah satu pendaki Gunung Semeru yang hilang dan berhasil ditemukan selamat, ternyata putra dari salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Karena Rifki anak dari kader PKS, maka kami ikut melakukan penjemputan dan menemani korban untuk mendapatkan perawatan," Ujar Drs. Imam Rofiq, Ketua DPC PKS Kabupaten Lumajang, Senin (11/11/2013). Menurutnya, DPP PKS memberikan kabar kepada DPW PKS jatim, bahwa salah satu korban merupakan anak dari salah seorang kader PKS di Cipayung. DPW PKS langsung mengabarkan kepada Bidang Kepanduan dan Oleh Raga (BKO) salah satu bidang di PKS yang menangani tentang kebencanaan dan kecelakaan. "Kami dikabari oleh DPP PKS langsung ke BKO," Terangnya. Setelah mendapatkan kabar itu, kader PKS yang berada di kecamatan Pasrujambe lansung menunggu korban di Tawon Songo. Setelah dari Tawon Songo, korban langsung dibawa ke RS Bhayangkara, disana para kader PKS juag telah menunggu untuk melihat keadaan korban. "Alhamdulillah kaedaan korban baik-baik saja, hanya mengalami dehidrasi dan kelaparan, namun saat ini sudah tidak kelaparan lagi," Terangnya. Saat ini, keluaga dari Rifki juga telah berada di RS Bhayangkara. Untuk lengkah lebih lanjut, DPC PKS Lumajang akan berkomunikasi dengan DPP PKS. "Proses pemulangannya nanti kita akan koordinsikan lebih lanjut," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pasca penebangan dan pembakaran lahan yang dilakukan oknum Perhutani pada bulan Oktober lalu, ribuan pohon yang ditanam oleh para Aktivis lingkungan di Lereng Gunung lemongan luluh lantak. Banyak pohon seperti jambu mente, Nangka dan lainya hangus dilalap sijago merah. "Semua yang kami tanam dan kami rawat untuk kelastarian alam Gunung Lemongan hancur," Ujar A'ak Abdullah Al-kudus, Ketua Laskar Hijau Klakah, Senin (11/11/2013). Namun, dari ratusan bahkan ribuan tanaman yang hangus, masih ada beberapa yang bisa bertahan dari ganasnya lalapan api. Bambu Petung Hitam yang ditanam oleh para aktivis ada beberapa yang masih hidup dan kembali bersemi. "Ada beberapa bambu petung hitam yang masih kuat bertahan setelah kemaren terbakar," Papar pria yang getol dengan penghijauan tersbut. Dari pantuaan aktvis Laskar Haijau, ada 45-60 Bambu petung hitam yang berhasil bertahan, meskipun sempat terkena lalapan sijago merah. Namun, jumlah itu sangant sedikit dari jumlah bambu yang ditanam oleh para aktivis. "Ada 45-60 bambu petung hitam yang berhasil bertahan, dari sekitar 2 ribuan bambu yang tidak berhasil selamat akibat pemkbakaran yang dilakukan oleh oknum Perhutani," Terangnya. Ia berharap, dengan curah hujan yang mulai sering turun di kaki Gunung Lemongan, diharapkan ada lebih banyak bambu petung hitam yang bisa bertahan dan kembali tumbuh. "Kita berharap bisa lebih banyak lagi bambu yang bisa selamat," Pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Ratmanto Trimahono, Administratur Perhutani KPH Probolinggo menyatakan, dari beberapa jenis pohon yang ditanam oleh Laskar Hijau, hanya satu jenis yang cocok dengan kondisi Gunung Lemongan, yakni bambu Petung Hitam. Sedangkan jenis yang lainya, meskipun bisa hidup namun tidak akan bisa dimanfaatkan.(Yd/red)