Politik Lumajang

Lumajang(lumajangsatu.com)- Masa serap aspirasi (reses) mulai tanggal 23 Februari hingga 3 Maret 2015 dimanfaatkan 50 anggota DPRD Lumajang untuk menyapa para pemilihnya. Faruq Chotibi, Legislator PKB dari dapil 5 Klakah, Kedungjajang, Ranuyoso dan Randuagung langsung menyapa para Muslimat NU, tokoh masyarakat dan tokoh agama. "Kita melakukan pertemuan dengan para muslimat NU, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan juga kita lekukan serap aspirasi," ujar politisi muda itu. Saat reses, Faruq juga melakukan sosialisai terhadap empat raperda yang akan segera dibahas oleh DPRD. Banyak masukan dari masyarkat pada raperda Pilkades, raperda Rusunawa, raperda penyelenggaraan pendidikan dan raperda SOTK Rumah sakit Pasirian. "Untuk Pilkades, masyarakat meminta agar segera dilakukan Pilkdes Serentak dan jangan sampai tertunda-tunda lagi seperti pada tahun kemaren," papar pria asal desa Grobogan itu. DPRD juga diminta mendesak pemerintah dan desa agar segera melakukan penjaringan perangkat desa yang hari ini banyak yang kosong. "Kita juga medapatkan masukan agar penjaringan perangkat desa segera dilakukan," terangnya. Sedangkan untuk raperda rumah sakit, masyarakat berharap agar tidak puskesmas Pasirian saja yang dijadikan rumah sakit. Namun, puskesmas yang berada diperbatasan seperti Ranuyoso dan Yosowilangun agar dijadikan rumah sakit daerah juga. "Warga juga meminta agar tidak hanya pasirian saja, namun dareah perbatasan harus ada rumah sakitnya," tambahnya. Untuk rusunawa, warga meminta agar harga sewanya murah dan tidak ada oknum PNS Pemkab yang jadi makelar sehingga harganya menjadi mahal. Untuk raperda penyelenggaraan pendidikan, masyarakat meminta agar segera disahkan sehingga tidak ada lagi alasan tarikan disekolah dengan dalih apapun. "Untuk raperda penyelenggaraan pendidikan, masyarakat meminta agar tidak ada lagi tarikan dengan dalih apapun," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejak tanggal 23 Februari hingga tanggal 3 Maret 2015, para anggota DPRD Lumajang melakukan serap aspirasi (reses) yang pertama. Para wakil rakyat itu akan turun menyapa para pemilihnya dimasing-masing daerah pemilihan (dapil). "Mulai hari ini hingga tanggal 3 Maret 2015, para anggota DPRD Lumajang akan melakukan reses ke dapilnya masing-masing," ujar Yossie Sudarso Sekretaris DPRD Lumajang, Senin (23/02/2015). Selama seminggu masa aktif itu, para wakil rakyat akan menampung masukan dari masyarakat Lumajang. Setelah selasai melakukan reses, maka DPRD akan melakukan rapat paripurna untuk menyampaikan hasil masukan masyarakat kepada pemerintah daerah. "Setelah selesai melakukan reses, maka DPRD akan melakukan rapat paripurna dan menyampaikan hasil reses tersebut kepada eksekutif," papar pria murah senyum itu. Lebih lanjut Yossie menjelasakan, setiap anggota DPRD akan turun di lima titik, yakni emapt desa dan satu kecamatan. Anggaran yang disiapkan untuk para anggota DPRD adalah 15 juta rupiah belum dipotong pajak. "Jadi setiap anggota DPRD akan turun di 5 titik, dengan anggaran untuk akomodasi, konsusmi dan lainnya 15 juta rupiah belum dipotong pajak. Jadi kalau sudah dipotong pajak sekitar 12 juta lima ratus ribu rupiah lah mas," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Demam batuk akik ternyata bisa menimpa siapa saja, tak terkecuali anggota DPRD Lumajang. Bahkan, sebagian anggota DPRD Lumajang menjadi pengkoleksi batu permata dan akik dari berbagai jenis berbatuan di Nusantara. Salah satu anggota DPRD Lumajang dari Fraksi Demokrat, Idris Marzuqi SPd, dirinya memiliki banyak koleksi batu akik dan sering berburu dengan harga jutaan rupiah. Dia menyukai batu akik dikarenakan ada keindahan dan seni disebuah batu yang jadikan cincin dijemarinya. "Saya suka mas, melihat batu akik, serasa pas bila dipakai dijemari tangan," ujar pria yang juga Ketua Fraksi Demokrat itu. Hal senada disampaikan oleh Legislator dari Golkar, Suigsan, dirinya menyukai batu akik dikarenakan aksesoris yang pas. Selain itu, ada keunikan sendiri bila memilih batu akik dan berbagai motifnya. "Saya sih, suka batu akik kelihat bagaimana gituh," jelas pria yang sempat masuk dalam kandidat Wabup Lumajang itu. Dari sebagian anggota dewan yang demam batu akik, mengaku masih kalah dengan koleksi dari Ketua DPDR LUmajang, Agus Wicaksono. "Kalau batu akik pak ketua, anggota dewan kalah semua mas," ujar Suigsan.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Beredar isu di Partai Demokrat Kabupaten Lumajang 10 nama yang akan diajukan kepada As'at Malik menjadi wakil Bupati Lumajang. Hal itu menyusul segera dilantiknya Wakil Bupati Lumajang menjadi Bupati Lumajang. "Kalau isu-isu iya ada mas, tapi itu kan isu saja, jadi tidak saya tanggapi," ujar Muhammad Sofi, Sekretaris Partai Demokrat Lumajang kepada lumajangsatu.com, Senin (23/02/2015). Secara kepartaian, masih belum dilakukan rapat terkaiat siapa saja yang akan diajukan untuk menjadi wakil Bupati Lumajang. Namun, dalam waktu dekat rapat untuk menentukan siapa kader Demokrat yang akan disiodorkan kepada Bupati terlantik segera dilakukan. "Kita akan segera lakukan rapat internal untuk menentukan siapa nama kader partai yang akan disodorkan kepada Bupati terlantik," terang Sofi. Pantauan lumajangsatu.com, di partai Demokrat muncul beberapa nama yang diprediksikan disodorrkan untuk menjadi wakil Bupati Lumajang. Antara lain, Samsul Huda Wakil Ketua DPRD Lumajang, Heri Prasetyo anggota DPRD Provinsi Jatim dan Muhammad Sofi Sekretaris Demokrat Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - H.Thoriq yang menjadi nama tunggal yang diusulkan DPD PAN LUmajang untuk menjadi Wakil Bupati mendampingi As'at Malik. Ternyata, akibat desakan masyarakat dari berbagai kalangan yang masuk ke 21 DPC PAN Kecamatan. Alasan masyarakat mengusulkan H.Thoriq yang masuk ke DPD, DPC dan Ranting PAN Yakni. 1. H.Thoriq sosok orang yang memiliki kepekaan sosial 2. Sosok pemimpin yang rajin turun ke bawah menerima aspirasi masyarakat. 3. Sosok pengusaha yang sukses dan Bisa membawa kemajuan Lumajang. 4. Dalam memberikan bantuan untuk kepentingan Umum seperti Pembangunan Masjid, Mushola, Jembatan serta Bangunan pemerintah tidak memandangan untuk golongan dan kelompok tertentu. 5. Sukses membawa pasangan SA"AT menang dalam Pilkada. 6. Tipe Pekerja Keras 7. Peduli di Bidang Olah Raga 8. Mudah diajak Komunikasi dalam berbagai Hal untuk Kemajuan Lumajang. 9. Memiliki komitmen memajukan Kabupaten Lumajang. 10. Bila Dipercaya selalu memegang Amanah. "Dia sosok yang peka sosial dan kepentingan umum," Ujar Hawadist, Pengurus DPC PAN Klakah. "H.Thoriq itu, Dermawan," jelas Pengurus DPC PAN Tempeh, Supadi. "Abah Thoriq itu sosok pemimpin yang tidak ambisius, sering turun ke bawah mendengar aspirasi masyrakat," terang Saiful Hasan, pengurus DPC PAN Pasirian. "Bang Thoriq itu, sosok pekerja, dia itu prinsipnya kerja, kerja dan kerja," ujar Syaifudin Nur, Pengurus DPC PAN Randuagung.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lumajang beserta seluruh pengurus PAC PAN di 21 kecamatan secara resmi mendukung H. Thoriq untuk menjadi wakil Bupati Lumajang. Hal itu menyusul segera dilantiknya As'at Malik menjadi Bupati Lumajang. "Kita sepakat seluruh pengurus DPD dan DPC di Lumajang untuk mengusulkan H. Thoriq menjadi wakil Bupati menggantikan pak As'at yang sebentar lagi akan menjadi Bupati Lumajang," ujar Usman Arif Plt Ketua DPD PAN Lumajang kepada sejumlah wartawan di kantor PAN Lumajang, Minggu (22/02/2015). Menurutnya, H. Thoriq dianggap sebagai kader PAN yang layak menjadi wakil Bupati dengan segela kelebihannya. Oleh sebab itu, PAN Lumajang hanya mengusulan satu nama saja untuk kemudian disodorkan kepada Bupati terlantik mendampinginya. "Pak Thoriq adalah kader PAN yang layak, makanya kita hanya mengusulkan satu nama saja untuk dipilih pak As'at mendampingi beliyau menjadi Bupati," terangnya. Setelah semua pengurus DPD dan DPC PAN Lumajang setuju, maka PAN Lumajang akan mengirim surat kepada DPW PAN Jatim untuk segera menerbitkan surat rekomendasi mendukung H. Thoriq menjadi wakil Bupati Lumajang. Disamping itu, PAN Lumajang akan segera melakukan koordinasi dengan Bupati terlantik untuk menyodorkan kader tebaik PAN menjadi wakil Bupati. "Kita segera lekaukan koordinasi baik dengan DPW PAN Jatim, Bupati terlantik dan kader PAN H. Thoriq yang kita usulkan untuk menjadi wakil Bupati Lumajang," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lumajang melakukan silaturrahim dengan wakil Bupati As'at Malik yang sebentar lagi dilantik menjadi Bupati Lumajang. Para pengurus PKB itu ditemui As'at Malik dirumah dinasnya di jalan alun-alun selatan. "Kita silaturrahim kepada pak Wabup dan kita kembali meneguhkan dukungan untuk membackup pemerintahan Lumajang dibawah kendali Pak As'at hingga selesai," ujar Anang Achmad Syaifuddin ketua DPC PKB Lumajang, Kamis (19/02/2015). Disinggung tentang apakah ada pembicaraan tentang calon wakil Bupati, Anang menyatakan tidak ada pembicaraan yang mengarah kepada persoalan tersebut. PKB sadar, bahwa kewenangan untuk memilih wakil Bupati berada ditangan Bupati terlantik. "Oh tidak ada mas, kita sadar bahwa kewenangan penuh berada ditangan Bupati terlantik untuk memilih wakil Bupatinya," terang politisi muda itu. Lumajang dibawah kempemimpinan kader NU tulen As'at Malik, maka PKB wajib mendukungnya, sehingga akan terwujud masyarkat yang sejahtera dan bermartabat. Sebab, PKB merupakan partai yang dilahirkan dari rahim NU, maka tentunya wajib mendukung kepemipinan dari kader-kadernya yang ada di pemerintahan. Hadir dalam acara silaturrahim PKB dengan wakil Bupati para pengurus DPC PKB Lumajang. Disamping itu, hadir dua nama yakni Sudarsono dan Khobir Ali yang masuk sembilan nama yang disodorkan PKB untuk mendampingi As'at menjadi Bupati Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pembahasan Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, antara DPR RI dengan Pemerintah per Jam 17.50 WIB (14/02/15) menghasilkan beberapa persetujuan. Dari Broadcast BBM Heru Prasetiyo menyebutkan beberapa kesepapakatan. 1.Disepakti Panja: Penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. 2. Disepakti Panja: Syarat pendidikan Gubernur dan Bupati/Walikota tetap yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. 3.Disepakti Panja: Syarat usia Gubernur tetap yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan Bupati/Walikota paling rendah 25 tahun.   4.Disepakati Panja: Tahapan UJI PUBLIK di HAPUS. 5.Disepakti Panja: Syarat dukungan penduduk untuk Calon Perseorangan DINAIKKAN 3,5 persen. 6.Disepakti Panja: Pembiayaan Pilkada dari APBD didukung APBN.   7.Disepakti Panja: Ambang batas kemenangan 0 persen, artinya SATU PUTARAN. 8.Disepakati Panja: Yang menangani sengketa hasil Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi (MK). 9. Disepakti Panja: Jadwal penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan dalam beberapa gelombang sebagai berikut: a.Gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 (untuk yang Akhir Masa Jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016).  b.Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 (untuk akhir masa jabatan Semester kedua tahun 2016 dan seluruh yang akhir masa jabatan 2017)   c.Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 (untuk yangg akhir masa jabatan tahun 2018 dan akhir masa jabatan 2019) d.Serentak Nasional dilaksanakan tahun 2027. 10. Disepakati Panja: mekanisme pencalonan adalah paket. Paket pasangan dipilih bersama. Yaitu 1 kada dan 1 Wakil Kada. Seperti sebelum Perpu. (Ada catatan nanti dalam Undang-Undang Pemda ada pembagian tugas kada dan wakada yg jelas dan eksplisit).(Ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dalam jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi, menjawab dari fraksi Nasdem dan Fraksi Keadilan Pembangunan (PPP-PKS) tentang keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan tindakan Humas yang dianggap diskriminasi terhadap media massa. Keberadaan KIM sudah sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010. "KIM dibentuk oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktifitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah," jelas Dr. Buntaran Suprayitno Sekda Lumajang membacakan jawaban Pemerintah, Senin (16/02/2015). KIM sebagai mitra dialog Pemerintah, sarana literasi innformasi, media massa Tekhnologi Komunikasi dan sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Selama ini, melalui Bagian Humas Pemkab Lumajang juga sudah melakukan kerjasama dengan Media Massa. Sebelumnya, Fraksi Nasdem mempertanyakan keberadaan KIM yang dinilai ada yang aktif dan ada yang hidup segan mati tak mau. Dari pantauan NasDem, hanya ada dua KIM yang aktif sedangkan KIM yang lainnya tidak berjelan efekstif. Nasdem juga mempertanyakan langkah Humas Pemkab pada tahun anggaran 2015 hanya melakukan kerjasama dengan lima media saja. NasDem meminta Humas dalam melakukan publikasi harus terarah dan terukur serta merangkul semua media massa tanpa tebang pilih. Senada dengan NAsDem, Farksi Keadilan Pembangunan (PPP-PKS) juga mengkritisis kinerja Humas yang tidak maksimal dalam melakukan publikasi. Fraksi Keadilan Pembangunan meminta Huams untuk merangkul semua media massa, sehingga publikasi Lumajang akan semakin optimal.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah mencermati pembacaan nota penjelasan Plt Bupati Lumajang yang telah disampaikan sebelumnya berupa pengajuan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lumajang, antara lain: 1.    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lumajang tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 2.    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lumajang tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; 3.    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lumajang tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan; 4.    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lumajang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. pada kesempatan ini Fraksi Partai Demokrat perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lumajang tersebut antara lain sebagai berikut: I.PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Adalah merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan tujuan negara yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karenanya berbagai upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan, maka dari itu sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Lumajang pada khususnya haruslah mempunyai visi dan misi yang dapat menjawab kebutuhan perkembangan jaman serta tetap memegang teguh nilai-nlai luhur moral dan etika. Di Kabupaten Lumajang, dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kalangan akademisi maupun masyarakat, haruslah meletakkan landasan pengaturan terhadap akses pendidikan disetiap tingkatan satuan pendidikan, serta diarahkan untuk mencegah penyelenggaraan kapitalisasi pendidikan yang semata-mata berorientasi pada bisnis dengan mengabaikan kepentingan peserta didik, tanaga pendidik dan kondisi masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan fungsi pendidikan antara lain: a.Mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan b.Membentuk peserta didik yang cerdas komprehensif Serta merealisasikan Visi untuk membangun Kabupaten Lumajang, yaitu: ”Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera” dan untuk melaksanakan Misi ”Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melaui Peningkatan Kualitas Pendidikan”, maka bersama ini Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah berhasil meningkatkan sampai lebih 88,9% capaian angka melek huruf pada masyarakat Lumajang yang berjumlah 1.187.314 jiwa (data kependudukan tahun 2011). Namun, masih ada permasalahan yang terjadi dan perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu: 1.Kesejahteraan Tenaga Pendidik Kesejahteraan tenaga pendidik sangatlah berpengaruh terhadap tingkat mutu yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada perserta didik, utamanya para tenaga didik yang berstatus GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang honor/gaji per bulannya hanya berkisar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), pada kesempatan ini Fraksi Partai Demokrat mengusulkan untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang agar honor/gaji tenaga pendidik yang berstatus GGT dan PTT dapat disesuaikan, setidaknya mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 1.288.000,- (Saju Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) 2.Bantuan terhadap Siswa Miskin (BSM) Terkait dengan Bantuan terhadap Siswa Miskin (BSM), Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar diserahkan kepada orang tua murid/wali murid/murid yang bersangkutan, bukan dikelola oleh sekolah. Hal ini penting, karena sejatinya program BSM ini adalah hak siswa, karena kebutuhan masing-masing siswa tidaklah sama. Dan apabila dana BSM sudah diberikan kepada kepada orang tua murid atau wali murid atau murid yang bersangkutan, pihak sekolah tetap berkewajiban mengarahkan peruntukan pemanfaatan atau penggunaan dana tersebut agar tepat pemanfaatan dan penggunaannya. 3.Plt Kepala Sekolah Terkait dengan keberadaan Plt Kepala Sekolah di beberapa sekolah negeri, Fraksi Partai Demokrat juga menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang agar di sekolah-sekolah negeri yang sementara ini dipimpin oleh Plt Kepala Sekolah, hendaknya segera didefinifkan dan tentunya dalam pelaksanaannya tetap harus bersandar pada tata aturan yang berlaku. 4.Pelatihan Leadership kepada Kepala Sekolah Kepemimpinan Kepala Sekolah sangatlah menentukan kualitas kemajuan pendidikan  di sekolah tempat yang bersangkutan ditugaskan. Menejemen pendidikan haruslah disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Penyesuaian dengan jiwa dan semangat otonomi itu, antara lain terwujud dalam bentuk perubahan arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, yang tentunya diperlukan kepemimpinan/leadership yang memadai dari Kepala Sekolahnya. Secara ideal, kepemimpinan/leadership yang memadai dari Kepala Sekolah dimana yang bersangkutan ditempatkan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dengan membuat kebijakan yang sesuai dan tepat dalam proses pendidikan yang bersifat substantif maupun implementatif. Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu dan kemajuan pendidikan sangatlah penting, untuk memaksimalkan peran penting tersebut diperlukan Pelatihan Kepemimpinan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Untuk kepentingan tersebut, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar dapat dilaksanakan Pelatihan Kepemimpinan bagi Kepala Sekolah dengan mengirimkannya ke Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) di Solo. Pertimbangan mengapa dikirim ke Lembaga dimaksud? Sebab, Lembaga tersebut sudah terbukti berhasil mencetak leadership Kepala Sekolah dari berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia. Manakala pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan bagi Kepala Sekolah dengan mengirimkannya ke Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) di Solo tersebut belum dapat atau tidak mungkin dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan yang mendalam, maka pada kesempatan ini Fraksi Partai Demokrat mengusulkan aternatif kedua, yaitu: mengadopsi semua materi teori dan praktek pelatihan dari LPPKS Solo tersebut yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi di Kabupaten Lumajang dan selanjutnya dilaksanakan oleh Kantor Diklat Kabupaten Lumajang. TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Lumajang. Peraturan Daerah tentang Kebijakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud diatas merupakan salah satu Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Lumajang. Atas hal dimaksud, jika dikaitkan dengan amanat pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dapat dipahami bahwa setidaknya Pilkades serentak di Kabupaten Lumajang akan lebih tepat jika terlaksana  lebih dari 1 (Satu) gelombang, sehingga bagi Desa-Desa yang belum melaksanakan Pemilihan Kepala Desa karena tertunda berkali-kali dapat segera dilaksanakan. Adapun pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang harus tetap mampu menciptakan: a.Ketertiban di masyarakat, yakni tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, sehingga penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat dipertanggungjawabkan; b.Rasa aman di masyarakat, yakni tetap mengedepankan terwujudnya kondusifitas wilayah, sejak sebelum, pada saat hingga penyelenggaraan Pemilan Kepala Desa. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan politik masyarakat desa, maka bersama ini disarankan beberapa hal sebagai berikut: a.Perlu dilakukan sosialisasi secara intensif pasca pengundangan Peraturan Daerah; b.Adanya komitmen dari semua SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang dan pemangku kepentingan lainnya guna sukses penyelanggaraan pemilih Kepla Desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Lumajang. PENGISIAN PERANGKAT DESA 1.Pengisian Perangkat Desa di Kab. Lumajang kiranya segera di laksanakan agar pelayanan terhadap masyarakat di desa tidak terganggu. Adapun pengisian perangkat desa tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka setidaknya terdapat perbedaan mendasar dalam komposisi perangkat desa, mengingat di dalam ketentuan tersebut di sebutkan bahwa  perangkat desa terdiri atas: a.Sekretariat Desa Sekretariat desa di pimpin oleh Sekdes di bantu oleh unsur staf Sekretariat Desa paling terdiri atas 3 bidang urusan; b.Pelaksana Kewilayahan Merupakan Pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dimana jumlahnya di tentukan secara proposional. Di Kabupaten Lumajang biasa disebut Kepala Dusun (Kasun); c.Pelaksana Teknis Merupakan unsur pembantu Kades sebagai pelaksana tugas operasional. Paling banyak terdiri dari 3 seksi. Diantaranya 3 jabatan perangkat desa diatas, yang hingga sat ini belum terakomodir dalam Peraturan di tingkat daerah pada huruf c. 3.Oleh karena itu, kiranya saran kami kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah: a.Segera melakukan pengisian perangkat desa yang masih mengalami kekosongan perangkat desa, terutama pengisian Kepala Dusun, mengingat antara ketentuan yang lama dan ketentuan yang baru tidak bertentangan sehingga kiranya dapat dioperasionalkan dengan menggunakan ketentuan yang lama. Hal ii tetap berkesesuaian dengan amanat Pasal 120 ayat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa semua Peraturan Pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang; b.Dalam hal pelaksanaan pengisian perangkat desa kiranya tetap mempedomani ketentuan yang berlaku; c.Untuk pengisian jabatan perangkat desa selain Kepala Dusun kiranya tetap perlu menunggu penerbitan Peraturan Menteri sebagaimana amanat pasal 62 ayat 3 dan pasal 64 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. MENGANTISIPASI PERMASALAHAN YANG PERNAH TERJADI SEBELUMNYA Fraksi Partai Demokrat mencermati beberapa permasalahan yang pernah terjadi terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebelumnya, seperti kasus ijaszah palsu yang digunakan oleh Calon Kepala Desa ketika mendaftarkan diri, maka pada kesempatan ini kami pandang perlu untuk mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang agar verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran Calon Kepala Desa dilaksanakan lebih ketat dengan melibatkan Instansi yang membidangi dan berkepentingan termasuk Kepolisian, untuk meneliti dengan seksama semua dokumen yang dipersyaratkan termasuk juga ijazah dan kemudian dituangkan didalam sebuah berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak yang melaksanakan verifikasi dan Calon Kepala Desa yang bersangkutan. Hal ini penting untuk dilaksanakan, dengan tujuan agar permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Saudara Plt Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta para hadirin yang kami hormati, PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) Pada prisipnya Fraksi Partai Demokrat sangat setuju dengan keberadaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang sudah dilengkapi dengan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, berupa jaringan air bersih, jaringan listrik, pembuangan sampah, sarana proteksi kebakaran, sarana tangga umum dan darurat dan penangkat petir. Pengelolaan Rusunawa pada dasarnya merupakan kegiatan pengelolaan properti sehingga para pelaku pengelola lokasi perlu memahami prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan properti Rusunawa yang berpedoman pada: 1.Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun; 2.Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan; 3.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4.eraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 Rumah Susun; 5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT tahun 1992 tentang Persyaratan teknis Pembangunan Rumah Susun; 6.Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55/1981 tentang Perubahan atas PP Nomor 49/1963 tentang hubungan Sewa Menyewa Perumahan; 7.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 tahun 2000 tentang Menejemen Pengamanan Kebakaran di Perkotaan Fraksi Partai Demokrat menekankan beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian oleh pengelola Rusunawa, antara lain: a.Rusunawa merupakan sarana hunian yang bersifat sementara dan dioperasikan berdasarkan sistem sewa dengan dengan hak pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola lokasi untuk melaksanakan pengaturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b.Peneglolaan Rusunawa dimaksudkan sebagai upaya memelihara prasarana, sarana dan utilitas rusunawa serta lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya secara efisien agar dapat mencapai usia tenis dan usia ekonomis sebagaimana yang direncanakan; c.Penegelolaan Rusunawa meliputi kegiatan teknis, persewaan, pemasaran serta pembinaan penghuni sewa serta administratif dan keuangan yang menuntut kemampuan penanggungjawab lokasi dalam mengorganisasi sumber daya manusia yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana terbangun serta utilitas yang terpasang; d.Kegiatan operasional pemeliharaan dan perawatan merupakan kegiatan yang saling terkait satu dengan lainnya karena pengoperasian prasarana dan sarana tidak dapat berlangsung lama tanpa pemeliharaan dan perawatan, dan petugas yang melakukan kegiatan operasional sesungguhnya juga melakukan kegiatan perawatan yang dibutuhkan; e.Profesionalisme pengelola lokasi dan partisipasi penghuni sewa merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan, sehingga komunikasi antara pengelola lokasi dan penghuni sewa merupakan faktor penting yang perlu dibina dalam pelaksanaan pengelolaan rusunawa; f.Partisipasi penghuni sewa akan ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan dan kemampuan pengelola dalam melakukan pembinaan dan komunikasi; g.Pencapaian sasaran ekonomis pengoperasian rusunawa sangat bergantung pada tingkat hunian dan satuan ruang non hunian. Oleh sebab itu, pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan secara aktif oleh pengelola lokasi; h.Keberhasilan pemasaran akan sangat bergantung pada kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang ditawarkan, serta fasilitas pelayanan, kenyamanan dan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, pengelola dituntut untuk menjaga kondisi fisik prasarana, sarana dan utilitas serta lingkungan sosial yang dikelolanya agar menjadi daya tarik bagi para calon penghuni sewa; i.Efisiensi pengoperasian prasarana, sarana dan utilitas dapat tercapai dengan melakukan perawatan prasarana, sarana dan utilitas untuk mengurangi biaya perbaikan serta penghematan energi melalui mengaturan dalam pengoperasian semua peralatan yang menggunakan energi listrik. Jika mencermati persoalan yang kerap kali terjadi dalam pengeloalan rusunawa dibeberapa kota adalah Rumah dialihsewakan dan dipindahtangankan secara ilegal, maka hal tersebut perlu kiranya diantisipasi sejak awal. Saudara Plt Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta para hadirin yang kami hormati, TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN Terkait dengan pengajuan Raperda Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat sangat setuju dengan harapan RSUD yang didirikan di Kecamatan Pasirian tersebut dapat melaksanakan tugas upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian harus mengedepankan fungsi, antara lain: 1.Pelayanan medis; 2.Pelayanan penunjang medis dan non medis; 3.Pelayanan asuhan keperawatan; 4.Pelayanan rujukan; 5.Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 6.Pelaksanaan penelitian dan pengembangan; 7.Pengelolaan administrasi dan keuangan Fraksi Demokrat menekankan agar RSUD yang didirikan di Kecamatan Pasirian ini dalam pelaksanaan pelayanannya sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 228/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai fasilitas pelayanan kesehatan publik dalam operasionalnya haruslah sejalan dengan amanat pasal 28 H ayat 1 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia tahun1945, yang menegaskan bahwa: ”Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Dan, kemudian dalam pasal 34 ayat 3, dinyatakan bahwa: ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Saudara Plt Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta para hadirin yang kami hormati, Selanjutnya, pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal aktual yang terjadi dan tentunya memerlukan penyikapan yang tepat dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Lembaga atau Instansi vertikal di Kabupaten Lumajang, antara lain sebagai berikut: PENEGAKAN HUKUM a.Penegakan hukum dalam penertiban pemanbangan pasir yang telah dilaksanakan oleh Kapolres Lumajang sebelumnya, terkesan hanya sebagai gebrakan sesaat untuk dijadikan batu loncatan guna mencapai jabatan tertentu yang lebih baik, status tersangka yang ditimpakan kepada beberapa orang juga terkesan tebang pilih lagi pula penanganannya juga belum menampakkan hasil yang jelas; b.Kenakalan remaja di Kabupaten Lumajang akhir-akhir ini semakin marak terjadi, geng motor yang kerap kali mabuk-mabukan dan melakukan aksi kebut-kebutan dijalan umum dibiarkan tanpa ada tibdakan prefentif dan represif; c.Akhir-akhir ini juga beberapa kali sudah terjadi tindak kejahatan dijalanan, antara lain perampasan sepeda motor dengan kekerasan Dari beberapa kejadian tersebut diatas, Fraksi Partai Demokrat pada kesempatan ini menyuarakan keresahan hati sebagaian besar masyarakat Lumajang dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Lumajang dalam upaya menertibkan, mengamankan dan menegakkan hukum di Kabupaten Lumajang PERTAMBANGAN GALIAN C Terkait dengan aktifitas penambangan Pasir Galian C, Fraksi Partai Demokrat merasa perlu menyampai beberapa hal, sebagai berikut: Perihal perijinan penambangan Pasir Galian C, jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah tidak berwenang menerbitkan ijin, kewenangan berada pada Pemeritah Pusat dan Provinsi. Persoalan dilapangan muncul sejak tanggal 2 Oktober 2014 yang lalu, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan/mengeluarjan ijin, maka ketika ijin penambangan yang dimiliki para pelaku pertambangan Pasir Galian C tersebut masa berlakunya sudah habis, para pelaku pertambangan yang bermodal besar tidak mengalami kesulitan dalam hal mengurus perpanjangan ijin usaha dimaksud, namun bagi pengusaha lokal/kecil yang dengan modal kecil mengalami kesulitan mengurus perpanjangan IPR-nya. Hal tersebut membuat para pengusaha lokal/kecil yang dengan modal kecil semakin merana tak berdaya yang pada akhirnya harus menyerah dengan menjual/memindahtangankan lahan tambangnya kepada para pengusaha besar, (mohon maaf) hal ini tergambar seperti  sebuah bait lagu yang diciptakan dan didendangkan oleh H. Rhoma Irama: ”.......yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin......” Pengusaha besar yang dalam melaksanakan aktifitas penambangan menggunakan alat-alat berat terbukti selalu berusaha mengeksploitasi dengan cepat dengan tidak menghiraukan kerusakan lingkungan dilokasi penambangannya. Kini, kerusakan lingkungan di hampir seluruh lokasi usaha penambangan pasir sudah sangat kasat mata, nyaris tidak ada reklamasi untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi lahannya, dengan begitu mudahnya mereka meninggalkan warisan kerusakan lingkungan yang dampak negatifnya harus ditanggung oleh masyarakat yang tinggal dilokasi tersebut. Belum lagi kerusakan jalan yang terjadi karena dilewati truck-truck dengan muatan berlebih, yang dengan tenangnya melenggang sangat leluasanya seperti tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Untuk permasalahan tersebut, kami Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Kepolisian Resor Lumajang untuk bersikap dan menindak tegas para pelaku usaha penambangan pasir Galian C yang senyatanya telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku. PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA Ada beberapa hal yang juga kami anggap penting untuk disampaikan pada kesempatan ini, antara lain: 1.Berangkat dari pantauan dan masukan dari masyarakat yang peduli terhadap kemajuan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Lumajang, disinyalir terjadi kebocoran retribusi di tempat-tempat hiburan dan obyek wisata kolam renang dan selokambang, terkait dengan perihal tersebut Fraksi Partai Demokrat menyarankan, agar dilakukan pengawasan yang ketat guna menertibkannya. 2.Ada beberapa masukan dari masyarakat, terkait sikap Kepala UPT Selokambang yang sering secara langsung ataupun tidak langsung melakukan tekanan mental kepada para pedagang/pemilik warung yang membuka usaha di lokasi wisata tersebut, kiranya perlu dilakukan evaluasi agar tidak sampai terjadi kesalahpahaman antara Kepala UPT Selokambang dengan para pedagang/pemilik warung yang membuka usaha di lokasi wisata tersebut, dengan harapan permasalahan seperti terjadi tersebut tidak terjadi dan terulang kembali. 3.Pada kesempatan ini pula perlu kami menyerukan, agar Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memprioritaskan perhatian terhadap keberadaan situs-situs peninggalan sejarah Lumajang, sebagai salah satu contoh: Dalam rangka menjaga penyelamatan keberadaan serta kelestarian Situs Biting perlu ada upaya sinergis dengan para pemerhati dan penggiat penyelamatan Situs tersebu, hal-hal terkait peran apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan dengan senergis. Begitu pula dengan situs-situs peninggalan sejarah Lumajang yang lain. Sebab, dengan dengan keberadaan situs-situs peninggalan sejarah Lumajang itulah kita bisa mengenal lebih dalam tentang budaya luhur Kabupaten Lumajang yang kita cintai ini. 4.Banyak masukan dari masyarakat yang disampaikan kepada kami, terkait dengan pengalamannya berwisata ke Ranu Pane dan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS), antara lain: a.Tarif masuk di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan dasar Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014, yang diberlakukan saat ini dirasa sangat mahal, yang mana pada pada hari biasa, tarif masuk untuk wisatawan domestik adalah Rp. 17.500,- (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) per orang per hari, sedangkan untuk hari libur tarif masuk naik menjadi 22.500,- (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) orang per hari. Lain halnya untuk Wisatawan Manca Negara, pada hari biasa, tarif masuknya Rp. 207.500,- (Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per orang per hari, sedang ketika hari libur tarif masuk juga dinaikan menjadi 307.500,- (Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Kami mengusulkan, untuk tarif masuk yang oleh masyarakat dirasa mahal tersebut agar ditinjau kembali. b.Masyarakat yang hendak berwisata ke Ranu Pane dan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) melalui rute Senduro – Burno – Ranu Pane seringkali kesulitan mencari loket/tempat pembelian tiket masuk, mohon dapatnya disediakan loket yang permanen/tempat pembelian tiket masuk yang mudah dicari lokasinya serta permanen. 5.Pengembangan potensi obyek wisata alam bahari dengan panorama yang luar biasa di Kecamatan Tempursari perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. Fraksi Partai Demokrat berharap agar berbagai kendala yang ada seperti permasalahan lahan di TPI dan infrastruktur jalan yang kondisinya rusak berat dapat segera terselesaikan. PELAKSAAN PROYEK PEMERINTAH Terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dilaksanakan pada 2014, Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang agar pada pelaksanan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di tahun 2015 ini, baik melalui proses tender terbuka maupun penunjukan langsung hendaknya dilaksanakan lebih cermat serta dengan pengawasan yang lebih ketat dalam proses pelaksanaannya. Hal ini berkaca dari pengalaman pelaksanaan proyek-proyek sebelumnya, sebagai contoh seperti proyek pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang yang tidak tidak selesai sesuai tepat waktu, proyek (penujukan langsung) pembangunan jalan pertanian di Pasirian dan Pronojiwo yang terbengkalai,dan beberpa proyek lain yang tidak selesainya pembangunanya. Permasalahan seperti yang terjadi tahun 2014 tersebut hendaknya tidak terjadi lagi di tahun 2015 ini.(Ls/red)