Politik Lumajang

Lumajang(lumajangsatu.com)- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lumajang siap pasang badan untuk mengawal pemerithan dibawah kendali As'at Malik. Oleh sebab itu, PKB telah menyiapkan 9 nama yang siap untuk mendampingi As'at untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya hingga 2018. "Kita siap pasang badan untuk mensukseskan pembangunan kabupaten Lumajang dibawah kendali As'at Malik," ujar Eko Adiz Prayoga Sekretaris DPC PKB Lumajang, Rabu (04/02/2015). Dengan sembilan perwakilan dilembaga DPRD Lumajang, PKB tentunya bisa memberi warna dalam pembangunan Lumajang. Selama ini, pembangunan Lumajang kurang begitu baik, karena komunikasi antara eksekutif dan legisltif sedikit mengalami kebuntuan. "Dengan 9 kader PKB di DPRD Lumajang, tentunya akan bisa memberikan warna dalam keputusan politik anggaran," papar Achmad Anang Syaifuddin ketua DPC PKB Lumajang. Sementar itu, Khobir Ali M.Pdi, salah satu nama yang diusulkan oleh PKB untuk mendampingi Bupati, mengaku siap jika nantinya As'at Malik menunjuk kader PKB sebagai wakilnya. Secara kultur, As'at Malik lebih dekat dengan PKB karena As'at merupkan kader NU. "Kita siap untuk mensukseskan pembangunan Lumajang, jika nantinya pak As'at menunjuk kader PKB untuk mendampinginya," jelas Khobir.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah resmi As'at Malik diusulkan DPRD Lumajang kepada mendagri untuk segera dilantik menjadi Bupati, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lumajang langsung menyiapkan 9 nama untuk mendampingi Bupati. 9 nama tersebut merupakan hasil godokan dari para kyai khos di Lumajang dan dianggap pantas untuk menjadi Bupati atau wakil Bupati. Sembilan nama itu antara lain: 1. R. Soedarsono MM, mantan Ketua DPRD Lumajang 2. Khobir Ali M.Pdi Wakil Ktua DPC PKB Lumajang 3. Sugianto SH, Ketua Komisi D DPRD Lumajang 4. H. Selamet S.So Wakil Ketua DPRD Lumajang 5. Asmu'i Aziz SH., MH, Ketua Fraksi PKB Lumajang. 6. H. Hoji S.Ag, Dewan Syuro DPC PKB Lumajang. 7. KH. Muhammad Zacky Barizi, Mantan Ketua PKB Lumajang. 8. H. Saiful Bahri Anshor MP, anggota DPR RI 9. H. Thoriqul Haq MML, anggota DPRD Jatim. "Kita sudah siapkan sembilan nama untuk menjadi pendamping As'at Malik yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Bupati Lumajang," ujar Achmad Anang Saifuddin ketua DPC PKB Lumajang, Rabu (04/02/2015). Dalam waktu dekat, PKB akan mennyodorkan nama-nama tersebut kepada Bupati As'at Malik. PKB Sebagai partai terbesar kedua, mengaku siap untuk mendukung pembangunan kabupaten Lumajang. "Kita sebagai partai terbesar kedua di Lumajang siap untuk mendukung pembangunan Lumajang dengan mengajukan 9 nama untuk mendampingi pak As'at," terangnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menggelar rapat paripurna untuk pemberhentian Bupatai Sjahrazad Masdar MA, karena meninggal dunia. DPRD kemudian mengusulkan Wakil Bupati As'at Malik menjadi Bupati menggantikan Bupati yang sudah meninggal. "Selanjutnya dari hasil rapat tadi, kita akan berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jatim untuk pengesahan dan pengangkatan beliyau menjadi Bupati Lumajang," ujar Agus Wicaksono S.Sos Ketua DPRD Lumajang usai rapat paripurna, Rabu (04/02/2015). Paling lambat kata Agus, satu bulan sejak rapat paripurna, sudah ada pelantikan Bupati Lumajang. Namun, untuk pelantikannya jika mengacu Perpu maka akan dilakukan di Jawa Timur. Namun karena As'at merupakan Hasil Pilkada sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2004, maka DPRD berharap pelantikan akan dilakukan di Lumajang dengan mekanisme rapat paripurna istimewa. "Karena beliyau hasil pilkada sesuai Undang-undang 32 Tahun 2004, maka kita berharap pelantikannya akan dilakukan di Lumajang melalui mekanisme rapat paripurna istimewa," terangnya. Disinggung tentang wakil Bupati, Agus menyebutkan maksimal 15 hari Bupati sudah harus mengusulakn nama kepada DPRD. "Maksimla 15 hari setelah Bupati dilantik, kemudian Bupati mengusulkan nama kepada DPRD Lumajang," pungkasnya.(Yd/red)

Surabaya(lumajangsatu.com) - Pak De Karwo selaku ketua DPD Demokrat Jatim belum mengantongi nama. Namun, ada dua nama yang masuk ke DPD Demokrat Jatim. Sekretaris DPD Partai Demokrat (PD) Jatim Bonnie Laksmana dalam kesempatan sama mengungkapkan masih akan mempelajari mekanisme yang akan dipakai dalam penentuan wabub Lumajang nanti. "Kita belum tahu apakah prosesnya akan sama dengan di DKI Jakarta, dimana Ahok bisa langsung memilih dari PDIP atau menggunakan pemilihan di DPRD lagi," imbuhnya saat ditanya wartawan dilansi beritajatim.com, Rabu(04/02/2015). Namun Bonnie juga meyakinkan bahwa nama yang muncul nanti harus dari Demokrat. Perkara nanti menggunakan mekanisme apa saja, nama yang akan muncul harus disetor ke As'at Malik sebagai Bupati definitif nanti. "Tapi menurut saya, memang sebaiknya wakil Bupati Lumajang nanti adalah orang asli Lumajang, untuk lebih mudah mengkoordinasikam kinerja dengan Bupatinya," pungkasnya. Saat ini beredar dua nama yang santer akan menduduki jabatan wakil Bupati Lumajang yakni Wakil Ketua DPC Demokrat  Lumajang Sjamsoel Huda dan Sekretaris DPC Demokrat Lumajang Mohammad Sofi. Sementara di Lumajang yang santer jadi perbincangan dari kalangan Demokrat yang akan mengisi Wabu, Samsul Huda dan  Herry Prasetyo.. (beritajatim.com/red)

Surabaya (lumajangsatu.com) - Pasca meninggalnya Bupati Lumajang yang juga Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Lumajang Sjahrazad Masdar, Gubernur Jatim sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jatim Soekarwo belum menyiapkan nama-nama yang akan menduduki jabatan wakil Bupati Lumajang. Sebagai partai pemenang pilkada Kabupaten Lumajang, Pakde Karwo akan berkoordinasi dengan As'at Malik, Wabub Lumajang yang otomatis akan jadi bupati. "Kita memang belum memikirkan hal itu, wong makam dari Pak Masdar saja masih belum kering, tapi prinsipnya tetap akan kita koordinasikan dengan berbagai pihak," katanya kepada wartawan di gedung negara Grahadi Surabaya dilansir beritajatim.com, Rabu (4/2/2015). Pakde mengaku akan tetap memprioritaskan orang yang betul-betul tahu kondisi di Kabupaten Lumajang. Meskipun ini adalah hak dari Partai Demokrat, namun dia merasa perlu untuk berkoordinasi dengan As'at Malik karena harus bisa bekerjasama. "Kita masih dalam suasana berkabung dengan meninggalnya Pak Masdar, tapi nanti kita akan berkoordinasi di DPD soal jatah wabup Lumajang," jelasnya. (beritajatim.com/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Demi memperlancar roda pemerintah dan pembangunan di Lumajang. DPRD akan mengelar sidang paripurna dengan agenda pergantian bupati Lumajang dari Sjahrazad Masdar ke As'at Malik. Sekretaris Fraksi Nasdem, Usman Efendi mengatakan, sidang paripurna digelar diatur dalam undang-undang pemerintah daerah. Pasalnya, Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar sudah wafat dan wajib diganti oleh wakilnya, As'at Malik. "Jadi besok pemberhentian Almarhum bupati dan pengajuan pak As'at Sebagi Bupati," ungkapnya. Sidang paripuran DPD Lumajang akan siarkan melalui Radio lokal dan media online untuk penyebaran informasi. Sehingga masyarakat LUmajang ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan pemantuan jalananya pemerintah serta pembangunan.(ls/red)

Dalam membangun Lumajang yang bisa mensejahterakan masyarakat, Almarhum Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar sudah mewariskan pondasi bagi Reformasi PNS. Warisan landasaan bagi reformasi PNS dibidang Kinerja yakni 1, Loyalitas pada Program, Inovasi Program dan Publikasi. Pondasi ini wajib dilakukan oleh semua lapisan birokrasi dalam memajukan Lumajang menuju masyarakat sejahtera bermartabat. Almarhum berharap PNS khususnya pejabat memiliki loyalitas terhadap programnya yang tertuang di dalam APBD dan Visi Misi SA'AT. Loyalitas bagi PNS di Lumajang harus bisa belajar terhadap Supporter sepak bola yang mendukung tim kesayanganya tanpa batas, jarak dan membentuk identitas. Supporter adalah bole dibilang pendukung fanatik bagi tim sepak bola kebangganya "Pemkab Lumajang", sehingga apapun yang dilakukan supporter demi kemajuan tim dan nama daerahnya. Bila PNS Pemkab Lumajang memiliki loyalitas seperti suppoter bola, maka Lumajang akan memiliki identitas dan jatidiri. Seperti Arema, Bonek, Bobotoh, The Bless dan lainya. Kedua Inovasi dalam Program kerja, PNS harus bisa memiliki inovasi dan perubahan untuk menjadikan Lumajang lebih baik. Inovasi berhubungan dengan kreatifitas tanpa harus berbenturan dengan aturan yang ribet ditubuh birokrasi. Pemikiran Out Of The BOx harus senantiasa dilakukan, jadi PNS harus menjadi entepreneur panutan masyarakat.  Inovasi memang perlu dilakukan dengan kemajuan zaman dan teknologi informasi. Tanpa Inovasi, Lumajang akan ketinggalan dengan kabupaten tetangga, apalagi PNS yang lebih memilih diposisi aman dan nyaman. Bukan resah dalam mengasah inovasi dalam pembangunan di Lumajang.   "Tiga Pondasi dalam reformasi birokrasi bagi PNS Lumajang yang disampaikan Almarhum Bupati sebenarnya memiliki daya kuat bagi kemajuan Kabupaten ini, kita sering melupakan. Padahal beliau kerap menyampaikan dalam berbagai kesempatan bersama kita dan masyarakat. Mari kita sukseskan 3 pondasi bagi pembangunan Lumajang sejahtera dan bermartabat," ujar Sekda Lumajang, Buntaran, saat melakukan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat di Gedung PKK, Senin(02/02).   Terakhir, bila Loyalitas dan Inovasi terhadap program kerjanya, PNS dan Pejabat di Lumajang harus bisa mempublikasikan semua hasil kerja kerasnya. Publikasi bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi informasi. Publikasi bisa dengan ajang pamer SKPD dalam kinerjanya bersama-sama masyarakat. Selain itu, publikasi harus kreatif dan inovatif dengan simbolan keloyalan dalam kinerja, bukan pencitraan. Jika publikasi hanya dibalut pencitraan tidak akan lama bertahan dan malah ambruk dengan realitas sosial. 3 Warisan Almarhum, jangan dipandang remeh dan biasa saja. Bila warisan dianggap remeh lumajang akan biasa saja, namun bila dipandang sebuah yang luar biasa. Maka Lumajang akan jadi luar biasa dengan 3 warisan pondasi reformasi birokrasi.(red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - DPD Golkar memilih pasif dalam hal siapa nama Wabup penganti As'at Malik bila nantinya menjadi Bupati Definitif. Namun, demikian partai berlambang pohon beringin menyiapkan 60 Kadernya untuk sebagai pejabat publik. "Kalau diminta dan diajak komunikasi, kita memiliki 60 kader untuk sebagai pejabat publik," ujar Djatmiko ketua DPD Golkar Lumajang. Golkar dalam menetukan kadernya menjadi pejabat publik ada juklak dan juknisnya. Sehingga, kadernya tidak bisa maju sendiri sebagai wabup atau pejabat publik. "Jadi ada mekanisme partai, kita belum diajak komunikasi sebagai partai pengusung dan pendukung SA'AT jilid II," ungkap anggota Komisi D DPRD Lumajang. Djatmiko meski masuk dalam kadidat salah satu nama yang diajukan masyarakat sebagai pendamping As'at Malik. Pria asal Rowokangkung memilih pasif, karena belum ada kejelasan komunikasi. "Kalau hanya obrolan ringan sih ada, tapi yang serius belum," terangnya.(ls/yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kasak-kusuk calon Wakil Bupati Lumajang ditanggapi dingin oleh DPD Golkar Lumajang sebagai salah satu pendukung pasangan SA'AT. Golkar memilih diam dan pasif tidak melakukan komunikasi dengan As'at Malik yang sebentar lagi menjadi Bupati Lumajang. "Karena itu kewenangan Bupati yang akan dilantik, kita tunggu saja kalau kita diajak bicara ya kita akan mebahasnya," ujar Djatmiko SH, Ketua DPD Golkar Lumajang, Senin (02/02/2015). Golkar akan memilih pasif karena partai pengusung tidak lagi memiliki kewenangan mengusulkan Wakil Bupati. Sebab, mekanismenya sudah menggunakan Perpu yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang. "Kita pasif aja, kalau diajak bicara yang kita ikut," terangnya. Saat ini, juga mulai ramai sejumlah nama dari Golkar dibicarakan menjadi Wakil Bupati, seperti Djatmiko sendiri, Suigsan ketua Komisi C dan Misnarji mantan ketua DPD Golkar. Meski demikian, Djatmiko kembali menegaskan belum ada nama yang disiapkan. "Kalau berbicara kader Golkar yang pantas menjadi Wakil Bupati, maka tidak hanya 3 orang saja, namun ada sekitar 60 kader Golkar yang pantas menjadi Wakil Bupati," jelasnya. Jika nantinya diminta untuk menyetorkan nama untuk menjadi Wakil Bupati, maka ada aturan yang harus dipenuhi bagi kader Golkar yang akan menduduki jabatan publik. "Ada juklaknya bagi kader Golkar yang akan menduduki sebagai jabatan publik," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Gucilait, Komisi A DPRD Lumajang menemukan ada satu oknum PNS yang indisipliner. PNS atas nama Ely Mardiatmoko diketahui sudah tidak masuk selama 3 bulan tanpa ada kabar yang jelas. Kita tadi kunjungan ke Kecamatan Gucialit dan menemukan satu oknum PNS yang indisipliner atas nama Ely Mardiatmoko, ujar Dra. Hj. Nur Hidayati M.Si, ketua Komisi A DPRD Lumajang kepada lumajangsatu.com, Senin (02/02/2015). Sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang sanksi PNS, jika 49 hari tidak masuk, meski tidak berturut-turut maka harus dicoret sebagai PNS. Namun, Komisi A amat menyayangkan karena oknum PNS tersebut tidak diberikan sanksi. Kita amat sayangkan pemkab hingga kini belum mengeluarkan sanksi indisipliner dan inspektorat juga belum mengambil langkah yang jauh, paparnya. Komisi A kawatir jika pemkab tidak tegas dengan para oknum PNS nakal, maka banyak PNS yang jarang masuk. Saat ini baru di Kecamatan Gucilait yang ditemukan, tidak menutup kemungkinan banyak oknum PNS lain yang juga seperti Ely Mardiatmoko. Mungkin ini baru di Gucialit, bisa jadi masih banyak oknum PNS yang indisipliner. Ole sebab itu, kami meminta pemkab memberikan sanksi tegas, terangnya. Seharusnya, jika sudah menjadi abdi negara, maka harus bekerja dengan baik. Jangan sampai hanya memakan gaji buta dan tidak melakukan tugas pelayanan. Kalu seperti ini kan namanya makan gaji buta, jelasnya. Dari keterangan Camat, oknum PNS tersebut sudah menghilang sejak lama dan rumahnya juga sudah lama kosong. Istrinya juga diketahui telah pergi keluar negeri. Rumahnya sudah kosong dan istrinya sudah pergi ke Malaysia, pungkasnya.(Yd/red)