Politik Lumajang

Lumajang(lumajangsatu.com) - Legislator DPR RI PAN dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lumajang-Jember, Anang Hermansyah menemui H.Thoriq selaku Deklarator dan Pendiri partai berlambang Matahari. Anang-H.Thoriq terlibat berbicara santai tapi serius soal pembangunan Lumajang dengan potensinya. Dari sumber yang masuk di Lumajangsatu.com, H.Thoriq dan Anang membicarakan soal potensi Lumajang yang perlu dikembangan untuk pembangunannya. Selain itu, Anang sangat setuju bila H.Thoriq mendampingin As'at Malik memimpin Lumajang. "Anang setuju Haji Thoriq jadi Wabup As'at Malik, karena Saat Pilkada jadi Ketua Tim Pemenangan dan itu terbukti," ungkapnya sumber yang ikut pertemuan Anang di Kediaman H.Thoriq di Jl. Kyai Ilyas, Jum'at(06/03). Pertemuan antara Anang dan H.Thoriq berlangsung setiap  sekitar 2 jam. Bahka, keduanya sama-sama menceritakan soal saat maju nyaleg ingin memperjuangan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh negara , Anang untuk bidang Seni dan H.Thoriq bahwa pentingnya pembangunan di bidang pertanian dan perternakan. "Benar, Anang tadi menemui H.Thoriq dikediamannya," kata Gunawan TB, Sekretaris DPD PAN Lumajang ketika dihubungi. Anang dan H.Thoriq melakukan pertemuan dalam pembangunan Lumajang-Jember sebagai daerah pemilihannya. "Ya pertemuan sebagai putra daerah untuk memajukan daerahnya," ujar THoriq. Disinggung Anang setuju dirinya menjadi Wabup Lumajang, Thoriq tidak mau berkomentar jauh. "Gak baik bicara soal itu, Kita Percayakan semuanya pada Pak As'at Malik," pungkasnya.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Masa serap aspirasi (reses) dimanfaatkan oleh H. Muhammad Nur Purnamasidi legislator Golkar untuk menyapa umat Hindu yang berada di kaki Gunung Seemru Lumajang. Sejumlah tokoh agama hindu (dukun) merasa senang dengan kunjungan tersebut, karena selama ini belum ada satupun wakil rakyat yang menyapa para umat Hindu. "Saya merasa senang dengan kujungan ini, karena baru kali ini saja anggota DPR RI yang datang dan duduk bersama dengan kami di Pura Madara Giri Semeru Agung," ujar Edy Sumianto Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Lumajang, Kamis (05/03/2015). Mendapatkan kujungan itu, para tokoh agama umat Hindu itu tidak menyianyiakan kesemptan untuk menyampaikan aspirasinya. Umat Hindu berharap ada perhatian bagi tempat ibadah dan tempat pendidikan umat Hindu yang ada di Lumajang. "Kita berharap ada bantuan pembangunan tempat ibadah dan sekolah yang sesuai dengan harapan kami," terang salah seorang warga. Tak hanya itu, jika di umat Islam ada yang namanya Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap Kecamatan untuk mencatatkan pernikahan, maka umat Hindu Senduro meminta agar ada juga tempat sejenis KUA, agar umat Hindu Senduro tidak perlu ke Lumajang jika ingin menikah. "Kami berharap di Senduro ada semacam KUA bagi umat Hindu, sehingga kami tidak perlu ke Lumajang jika ingin melakukan pencatatan nikah," terang Edy. Sementara itu, H.M. Nur Purnamasidi mengaku akan mebawa aspirasi itu ke Jakrta untuk kemudian dibahas dengan Kementrian Agama. Selama ini, pihaknya belum banyak memberikan masukan program ketika rapat dengan Bimas Hindu di Kementrian. "Dengan masukan ini, saya punya bahan nantinya jika akan melakukan rapat pembahasan program dengan Kementrian Agama, khususnya dengan Bimas Hindu," terang pria yang akrab dipanggil Bang Poer itu.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhammad Nur Purnamasidi melakukan komunikasi dan meminta masukan ke insan jurnalis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wartawan Lumajang (FKWL) di Warung Makan Pondok Asri. Legislator yang duduk di Komisi 8 DPR RI Ini, meminta masukan di bidang pelayanan di Kantor Kementerian Agama, Sosial, Perempuan dan Kebencanaan. "Saya kali ini reses untuk RAPBN 2016," kata Bang Poer, sapaan akrab Purnamasidi kepada wartawan. Bang Poer sudah melakukan reses ke Kantor Kementerian Agama dan dilajutkan ke Kantor SOsial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini untuk meminta masukan ke 3 lembaga selaku pelayana masyarakat dibidangnya."Kalau di Kemenag, soal kesejahteraan guru di Madrasyah, serta penghulu," terangnya. Koordinator FKWL, Achmad Arifulinuha mengatakan, di Lumajang dibidang pendidikan, ada kesenjangan kesejahteraan antara Guru PNS Sertfifikasi dengan Honorer. Sehingga, banyak guru Honorer yang sering mengerjakan tugas guru PNS tersebut. "Ini juga perlu diperhatikan Bang Poer." terangnya. FKWL juga berharap ada penyelesaikan masalah untuk Daerah Bencana yang kerap krisis air bersih di musim kemarau di Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Gucialit, Randuagung dan Padang. Pasalnya, pelayanan kebutuhan air bersih hanya dipasok dengan truk tangki. "Sementara penyaluran air besih belum maksimal," jelas wartawan JTV itu.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- H. Muhammad Nur Purnamasidi anggota DPR RI dari frkasi Golkar yang duduk dikomisi IIX melakukan serap aspirasi (reses) ke kantor Kementrian agama kabupaten Lumajang. Kedatangan polisi Golkar itu disambut oleh ketua Kemenag Lumanag Nuril Huda bersam dengan stafnya. "Kami merasa senang, dan baru kali ini saja anggota DPR RI yang melakaukan kujungan ke kantor Kemenag Lumajang," ujar Nuril Huda Kepala Kameneg Lumajang saat menyampikan sambutan, Selasa (03/03/2015). Sementara itu, Bang Poer panggilan akrab Purnamasidi menyatakan bahwa sebelum melakukan pembahasan untuk anggaran 2016, maka anggota DPR melakukan serap aspirasi. Oleh sebab itu, Bang Poer ingin mendapatkan masukan tentang kendala dan apa saja yang menjadi kekurangan Kamenag di daerah. "Saya ingin mendapatkan masukan dari bawah, sehingga nanatinya bisa saya perjuangkan dipusat saat pembahasan anggaran dengan pemerintah," ujar Bang Poer disambut tepuk tangan para undangan. Junaidi, Kasi Bimas Islam Kamenag Lumajang menyampaikan berbagai keluhan seputar kendala Kantor Urusan Agama (KUA) di Lumajang. Kantor KUA di Lumajang masih banyak aset tanahnya tidak jelas, sebagian ada milik warga dan sebagian milik pemkab. "Kita berharap bang Poer bisa menyampaikan persoalan ini kepada Kementrian sehingga bisa dicarikan solusinya," paparnya. Persoalan penghulu di Kabupaten Lumajang masih sangat kurang, karena dari 21 kecamatan Lumajang hanya memiliki 9 penghulu saja. Padahal. idealnya penghulu setiap kecamatan adalah dua orang. Adanya Pembantu pencatat nikah (PPN) yang sudah tidak bisa melakukan pengangkatan lagi, Kameneg Lumajang berharap keberadaan PPN bisa tetap dipertahankan. Sebab, para PPN merupakan asli penduduk desa setempat, sehingga sangat faham tentang asal usul dari mempelai yang mau menikah. "Biasanya ada fenomena anak angkat, kalau PPN-nya dari desa setempat, maka pasti tahu tentang persoalan perwaliannya," jelasnya. Disamping masukan diatas, masih banyak masukan yang lain yang disampaikan kepada bang Poer. Bang Poer kemudian mencatat dan bernjanji akan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pembahasan.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Legislator Partai Persatuan Pembanguan (PPP) dari dapil 5, saat melakukan serap aspirasi banjir keluhan warga. Salah satu keluhan klasik yang tidak pernah ada penyelesaiannya oleh pemerintah adalah masalah krisis air bersih. Saat saya reses di desa Wates Wetan dan Wates Kulon serta Penawungan Kecamatan Ranuyoso warga mengeluh tentang persolan air bersih, ujar Suwarno anggota DPRD dari frkasi PPP, Selasa (03/03/2015). Di Desa penwaungan kata Suwarno sebenarnya sudah ada pompa air bantaun dari pemerintah saat pemerintahan Buptai Achmad Fauzi. Namun, karena tidak ada perawatan maka kondisinya sudah rusak dan tidak bisa mengaliri kebutuhan air warga. Tak hanya pompanya saja yang rusak, saat ini saluran airnya juga rusak karena tidak ada perawatan selama ini, terang mantan kepala desa itu. Disamping persoalan air bersih, DPRD juga dismabati persolan rusaknya infrastruktur jalan. Dimana, diwilayah Ranuyoso masih banyak jalan yang tidak tersentuh aspal dan hanya makadam saja. Akibatnya, saat musim hujan akses jalan tersbut sangat sulit dilalui. Jalan juga menjadi keluhan warga, padahal jalan-jalan itu sangat penting bagai warga untuk kelancaran ekonomi, terang pria murah senyum itu. Warga juga wadhul kepada Suwarno tentang masih ada daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Guru Non NIP dan juga menyamapikan keluhan tentang masih minimnya perhatian peemrintah terhadap kesejahteraan para guru Non NIP. Banyak masukannya mas, kurangnya perhatian peemrintah kepada guru Non NIP dan juga masih ada daerah yang belum teraliri listrik, pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Konstelasi politik terus menghangat,  siapa yang akan menduduki kursi Wakil Bupati Lumajang usai As'at Malik resmi menjadi Bupati di Minggu awal Bulan Maret. Dari berbagai sumber yang masuk di lumajangsatu.com, Sekda Buntaran yang sebentar lagi pensiun menjadi kandidat kuat sebagai Calon Wakil Bupati. Buntaran dinilai oleh para pejabat di Pemkab serta tokoh masyarakat bisa mengimbangi jalannya pemerintahan dan rajin melakukan komunikasi dengan DPRD Lumajang. Bahkan, Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono saat ditanya sosok Wabup yang pantas bagi Lumajang, dia menyatakan dari Birokrasi. Sehingga bisa mendampingi As'at Malik menjadi Bupati Lumajang. "SOsok birokrasi sangat pas posisi Wabup," terangnya. Ketika ditanya dari unsur politisi, AGus mengaku juga bisa, namun harus memiliki kemampuan dalam birokrat. "Bisa juga, tapi harus bisa menjalankan roda pemerintahan," jelasnya. Buntaran menguat didalam internal Pemkab, dikarenakan dinilai pejabat yang bersih dan menjalankan roda birokasi yang benar. Pengalaman sebagai pejabat, Buntaran sebelum menjadi Sekda menjabat di Kepala Dinas Kesehatan dan Assisten Tata Praja. Buntaran menjadi kandidat kuat Calon Wabup, dikarenakan bisa menjaga konstelasi politik. Buntaran dikenal sosok birokrat yang netral dan bila dipercaya selalu memegang amanah. "Buntaran sosok yang pas dampingi pak As'at," ujar sumber lumajangsatu.com di Pemkab Lumajang.   Ketika ditanya wartawan mengenai sebagai kandidat kuat sebagai Wabup penganti As'at Mali, Buntaran memilih tidak komentar. "No Comment," ujar Buntaran.(ls/yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Masa serap aspirasi (reses) dari anggota DPR RI dimanfaatkan para wakil rakyat itu untuk turun dan menyapa pendukungnya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Tak hanya menyapa para pendukung, sejumlah anggota DPR RI juga menyempatkan diri bersilaturrahim dengan para pejabat. Hal itu yang nampak di lobi Pemkab Lumajang, Hadi Zainal Abidin dari fraksi Partai kebangkitan Bangsa (F-PKB), bertemu dengan wakil bupati As'at Malik. Yang menarik, kedatangan legislator PKB itu tidak didampingi oleh petinggi PKB Lumajang, namun didampingi oleh dua petinggi Partai Perindo, yakni Jamal Al-Katiri sebagai Ketua dan Nanang Hanfi Sekretras Perindo Lumajang. Sontak, kejadian itu menjadi rasan-rasan dikalangan insan pers yang ada di lobi Pemkab. "Wah saya bukan atas nama Perindo, tapi saya atas nama pribadi, karena saya berteman dengan habib Hadi," ujar Jamal saat ditanya oleh sejumlah wartawan, Senin (02/03/2015). Habib Hadi didampingi oleh Nanang dan Jamal hampir satu jam lebih berada di ruang wakil bupati As'at Malik. Setelah keluar dari ruangan, Habib Hadi masih tetap ditemani oleh dua pentolan Perindo itu kemudian ditemui Sekda Buntaran di ruang kerjanya. "Tidak ada pembicaraan khusus dengan Habib, beliyau hanya silaturrahim saja. Sedangkan untuk program yang bisa diambil oleh Lumajang dari pusat saya arahkan untuk berbicara dengan pak Sekda," jelas As'at saat dihubungi lumajangsatu.com.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- T. Taufiqul Hadi, anggota DPR RI fraksi NasDem yang saat ini berada di Komisi X mengaku siap membantu pengembangan wisata Lumajang. Dengan catatan, ada perhatian dan prioritas dari pemerintah daerah untuk memajukan sektor pariwisatanya. Asal ada komitmen pemerintah daerah pasti saya akan bantu untuk perjuangkan pengembangan wisata Lumajang. Dengan catatan pemerintah daerah memiliki konsep seperti Banyuwangi, ujar Taufiq saat berbincang dengan sejumlah wartawan di Lumajang, Senin (02/03/2015). Lumajang kata Taufiq wisatanya sudah terkenal dengan dataran yang bagus dan berada di kaki gunung Semeru. Untuk mengembangkan destinasi tersebut maka Pemda harus bisa menangkap program pusat terkait dengan pengembangan wisata. Saya pasti perjuangkan di pusat sebagai komitmen wakil rakyat Lumajang-Jember, papar pria kelahiran Aceh itu. Pariwisata merupakan sektor yang tidak akan pernah habis, berbeda dengan pertambangan. Sektor pariwisata juga sangat menjanjikan dalam hal pendapatan sli daerah (PAD) jika dikelola dengan  baik dan serius. Destinasi itu akan dikujungi oleh wisatawan manca dan nusantara jika akses jalannya bagus dan juga sarana penunjang seperti tempat penginapan dan restoran tersedia dengan memadai, jelasnya. Lebih lanjut Taufiq menjelaskan, Kementrian Pariwisata memiliki anggran yang sangat besar untuk pengembangan seluruh wisata di Indonesia pada tahun 2015. Saat ini, pengembangan wisata secara nasional dipusatkan ditiga titik, yakni Bali, Jakarta dan Kepulauan Riyau (Kepri). Tiga tempat ini yang akan dikembangkan, karena kebanyakan wisatawan asing yang masuk ke Indonesia berasal dari Jepang, Malaysia dan Singapura. Tiga tempat ini sangat mudah untuk dijangkau oleh wisatawan tiga negara itu, pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah melakukan rapat peripurna pengusulan wakil bupati As'at Malik menjadi Bupati, DPRD Lumajang langsung mengirim surat kepada Mentari Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Timur. Info terakhir, surat tersebut sudah berada di meja Mendagri dan tinggal menunggu tanggal pelantikan Bupati "Info terakhir surat pengajuan sudah berada di meja Mendagri dan tinggal menunggu waktu pelantikan Bupati Lumajang," ujar Yossie Sudarso Sekretaris DPRD kepada lumajangsatu.com, Kamis (26/02/2015). Dari kabar yang diterima, rencana pelantikan wakil bupati menjadi bupati akan dilakukan di gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jatim. Sedangkan untuk tanggalnya masih belum pasti, namun antara tanggal 4 atau 5 Maret 2015. "Pelantikan akan dilakukan di Jatim antara tanggal 4 atau 5 Maret 2015," terang pria murah senyum itu. Setelah dilakukan pelantikan sesuai dengan undang-undang terbaru, tanggal 9 Maret 2015 akan dilakukan serah terima jabatan dari Sekda kepada Bupati terlantik. "DPRD dalam dua acara itu hanya sebagai undangan saja, karena pelantikan Bupati itu sudah menggunakan aturan terbaru," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kegiatan serap aspirasi (reses) menyapa para pendukung diwilayah daerah pemilihan  (dapil) dipergunakan anggota DPRD Lumajang dengan maksimal. Anggota DPRD juga melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Raperda Penyelenggaraan pilkades yang akan segera dibahas. "Kita fokus untuk lakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Raperda Penyelenggaraan pilkades yang akan segera dibahas," ujar H. Agus Suherman anggota DPRD Lumajang dari Fraksi Nasdem kepada lumajangsatu.com, Rabu (25/05/2015). Kegiatan reses yang ditempatkan di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro dihadiri oleh Kepala Desa, camat Senduro, Perangkat Desa dan ketrua RT/RW. Warga menyampaikan masukan kepada DPRD terkait dengan raperda desa dan juga penyelesaian tentang persoalan di Desa. "Para ketua RT meminta agar fungsi RT/RW didesa dimaksimalkan seperti keberadaan RT/RW yang ada di kota," terang Agus. Selama ini, keberadaan RT/RW didesa hanya sebagai pelengkap atau formalitas saja. Sedangkan untuk urusan surat menyurat masyarakat biasanya langsung ke balai Desa, dengan aturan yang akan segera dibahas diharapkan RT/RW benar-benar difungsikan. Terkait dengan perangkat desa, para perangkat meminta agar proses seleksi dengan minimal umur 42 tahun bisa dinaikkan menjadi 45 tahun. Bagi perangkat desa yang memiliki kinerja baik dan umurnya belum terlalu tua, diharapkan tidak perlu diikutkan dalam seleksi akan tetapi langsung dilantik. "Bagi perangkat desa yang memiliki kinerja baik, mereka meminta langsung dilantik dan tidak ikut dalam proses seleksi terkecuali perangkat yang sudah berumur 60 tahun maka sudah waktunya untuk diganti," papar politsi asal Senduro itu. Sedangkan persoalan masih banyaknya perangkat desa yang tidak sesuai ijazah minimalnya, para perangkat desa meminta agar pemerintah bisa menfasilitasi keberadaan sekolah kejar paket yanga ada di desa. Sehingga, setiap desa akan ada tempat untuk melakukan sekolah kejar paket. "Para perangkat desa juga meminta agar pemerintah menfasilitasi sekolah kejar paket, sehingga perangkat desa yang tidak memiliki ijazah bisa ikut sekolah disitu," pungkasnya.(Yd/red)