Politik

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejumlah Desa yang siap menggelar Pilkades mulai melakukan pendaftaran bakal calon kades. Seperti di Kecamatan Candipuro, dari 7 desa yang habis masa jabatan kadesnya, 4 desa sudah siap untuk menggelar Pilkades. "Dari 7 desa yang habis masa jabatan kadesnya, 4 diantaranya sudah siap untuk menggelar Pilkades," Ujar Paimin, Camat Candipuro kepada lumajangsatu.com, Sabtu (19/20/2013). Empat desa itu meliputi, Desa Tumpeng, Sumberejo, Tambahrejo dan Desa Jugosari. Sedangkan 3 desa yang lainnya masih menunggu BPD melakukan rapat untuk membentuk panitia pilkades untuk kemudain diajukan kepada pihak Kecamatan. "Sisanya bukan tidak mengajukan, tapi masih menunggu BPD menggelar rapat dan lainnya," Terangnya. Untuk desa Sumberejo persiapan pilkadesnya sudah pada pendaftaran bakal calon kades. Sedangkan 3 desa yang lainnya dalam waktu dekat juga akan melakukan pembukaan pendaftaran bakal calon kades. "Sumberejo sudah melakaukan pembukaan pendaftaran bakal calon kades," Jelasnya. Disinggung persoalan anggran Pilkades hal itu merupakan internal desa dan kecamatan tidak dilibatkan. Namun, kecamatan tetep melakukan pemantauan agar anggaran pilkades tetap dalam taraf wajar. Jika anggrannya terlalu besar, maka pihaknya akan melakukan komunikasi agar bisa diperbaiki. "Dilibatkan tidak ya, tapi kita awasi agar anggaran pilkades dalam taraf wajar dan sejauh ini tidak ada masalah di kecamatan Candipuro," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dari data Kepolisian Polres Lumajang jumlah desa yang siap menggelar pilkades sebanyak 145 Desa dari 163 Desa yang habis masa jabatan Kadesnya. Data tersbut baru data sementara, kemungkian bisa bertambah karena sejumlah desa terus bergerak untuk membentuk kepanitiaan Pilkades. "Data sementara yang masuk ke kami ada 145 desa yang siap menggelar Pilkades," Ujar AKBP Singgamata SIK, Kapolres Lumajang kepada lumajangsatu.com, Sabtu (19/10/2103). Skema dalam pengamanan Pilkades Lumajang, Polisi akan memetakan Desa yang sangat rawan, rawan dan desa yang aman. Pemetaan tersebut akan menentukan jumlah pengamanan yang akan diterjunkan oleh Polres dan juga dari jajaran samping TNI dan Satpol PP. "Kita petakan desa yang sangat rawan, rawan dan aman," Terang Kapolres. Saat ini, personel intelejen Polisi terus bekerja untuk melakukan pemetaan tersbut. Untuk desa yang sangat rawan, disamping menerjunkan personel, polisi juga akan melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan untuk ikut bersama-sama melakukan pengamanan. "Desa yang sangat rawan kita akan libatkan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengamanan dan menjaga ketertiban," Jelasnya. Personel yang akan ditempatkan untuk katagori desa yang sangat rawan minimal ada satu SST, baik dari Sabhara maupun Brimob. Sedangkan desa yang tergolong aman, minimal ada 20 personel pengamanan. Idealnya, pengamanan yang dialkukan adalah separoh dari masa. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan karena keterbatsan personel kepolisian. "Minimal satu SST untuk desa yang sangat rawan," Tambah kapolres. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprofokasi dengan ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat jangan sampai tergoda dengan iming-iming atau janji, sehingga nantinya akan terpilih kepala desa yang betul-betul amanah dan berekaja untuk rakyat.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Melalui rapat terbuka bersama partai Politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg 2014 mendatang. Setelah dilakukan pendataan akhirnya ditetapkan DPT pileg 2014 sebanyak 833.933 pemilih. "DPT Pileg 2014 lebih besar dari DPT Pilbub dan Pilgub," Ujar Podoli Sandra SH, Komisioner KPU Lumajang saat dihubungi lumajangsatu.com, Jum'at (18/10/2013). Ia menambahkan, hingga kini belum ada regulasi baru dari KPU RI tentang perbaikan DPT Pileg 2014 yang telah ditetpakan. KPU Kabupaten/kota hanya diperintahkan untuk segera melakukan rapat terbuka pada tanggal 13 Oktober 2013 untuk segera menetapkan DPT Pileg 2014. Nantinya, jika masih ada pemilih yang belum masuk DPT, maka sesuai keputusan MK maka bisa membawa KTP, KK dan Paspor untuk bisa memberikan hak suaranya. "Kita belum dapat informasi perbaikan dari KPU RI," Terangnya. Diperkirakan ada 5 persen pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Faktornya ada masyarakat Lumajang yang tidak ditempat saat didata dan bebera hal yang lainnya. Pudoli juga menyatakan, bahwa data kepedudukan yang didata juga tidak begitu valid. "Kemungkian ada 5 pesen yang tidak masuk," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kapolres Lumajang AKBP Singgamta SIK, mengaku kaget dan tersenyum mendengar bahwa dana Pilkades sangat besar dan salah satu penyebabnya berasal dari dana pengamanan. Sebagai kepala Kepolisian di Lumajang Singgamata menegaskan tidak ada plafon anggaran untuk pengamanan. "Polisi dan TNI sudah terbiasa mengamankan masyarakat meski tidak ada anggaran sekalipun," Terang Kapolres, Jum'at (18/10/2013). Isu bahwa pengamanan dari jajaran kepolisian membutuhkan transpot, makan dan rokok dianggap sebagai profokasi dari pihak-pihak yang menghendaki Lumajang tidak kondusif. Bukan hanya profokasi saja, isu tersebut sudah mengarah kepada adu domba antara masyarakat dan aparat keamanan. "Kami tegaskan bahwa itu adalah tindakan profokasi dari pihak-pihak yang menghendaki keresahan Masyarakat," Ujar Kapolres yang dikenal sering turun langsung ke lapangan itu. Jajaran Kepolisan sudah dibayar oleh Negara dan siap mengamankan masyarakat agar Pilkades bisa berjalan dengan aman dan lancar. Jika di desa menganggarkan dana pengamanan besar, hal itu masalah internal panitia Pilkades, yang terpenting Polisi tidak meminta bahkan mengemis agar pengamanan Pilkades dianggarkan besar. "Kalau pihak desa yang menganggarkan itu sepenuhnya kewenangan internal panitia Pilkades," Tambahnya. Karena Pilkades merupakan pesta demokrasi yang memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi, Kapolres menghimbau kepada warga agar tidak mudah terprofokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Pesta demokrasi harus dilakukan dengan cara Cerdas,beretika dan bermartabat. "Jika ada isu-isu yang berkaitan dengan Kepolisian maka bisa langsung menghadap atau melapor kepada kami selaku Kapolres Lumajang," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Jajaran Polres Lumajang akan menerjunkan 2/4 kekuatan untuk pengamanan malam takbir dan hari raya Idul Adha 1434 H. Pengamanan akan ditempatkan disejumlah titik keramaian dan toko-toko perbelanjaan. "Kita terjunkan 2/3 kekuatan atau sekitar 400 pesrsonel," Ujar AKBP Singgamata SIK, Kapolres Lumajang kepada lumajangsatu.com, Senin (14/10/2013). Menurutnya, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan hari raya Qurban, akan mendapatkan pengamanan dari kepolisian. Pada malam takbirnya, kepolisian juga melakukan pengamanan dari kegiatan konfoi yang berpotensi menggangu kelancaran lalu lintas. "Informasinya akan ada konfoi, kita juga akan amankan agar tidak menggangu pengguna jalan atau aktifitas masyarakat yang lain," Terangnya. Kapolres meminta kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan aktifitas konfoi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak ugal-ugalan dijalan. Polisi tentunya akan mengambil tidakan tegas jika ada konfoi yang berpotensi menggangu pengguna jalan yang lainnya. "Pengamanan dilakukan dengan semaksimal mungkin," Pungkasnya.(Yd/red)

"Kita ini hidup di negeri begundal Pejabatnya sibuk mengurusi politik sundal Rebutan jabatan dan berlomba hidup royal Dengan cara main suap atau saling jegal Kita ini hidup di negeri sundal Pemilu berantakan dikatakan normal Rakyat dibohongi lembaga survei yang tak bermoral Karena dibayar oleh politikus bermoral kadal Kita ini hidup di negeri abnormal Orang salah dapat jabatan orang benar terpental Mau jadi polisi,mau jadi PNS,mau jadi TNI, rumah dan tanah terjual Karena oknum pejabatnya sudah rusak mental Kita ini hidup di negeri terpental Rakyat dibohongi angka-angka statistik yang tak masuk akal Padahal utang bangsa kita sudah sangat fatal Pemilu banyak menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang begundal" Puisi berjudul Negeri Para Begundal itu ditulis oleh Hariyanto Imadha, alumni fakultas sastra/budaya dari Universitas Indonesia. Lirik puisi di atas secara kasat mata menggambarkan kondisi realitas yang sedang terjadi di negeri ini. Saat ini banyak kita temui puisi sejenis yang ditulis anak negeri yang ‘memprotes’ ulah para begundal-begundal tersebut. Anak negeri yang melakukan protes dengan cara ‘santun’ tersebut bisa dikatakan masih peduli akan nasib bangsa ini. Begundal bisa diartikan sebagai kaki tangan penjahat. Ya, di republik yang kita cintai ini banyak kaki-kaki tangan penjahat yang ingin mengeruk kekayaan bangsa ini demi kepentingan pribadi/kelompok mereka saja. Kalangan aktivis banyak menilai, negeri ini mayoritas dipimpin oleh para begundal politik. Pertanyaannya kemudian, apa yang terjadi jika mayoritas pemimpin di negeri ini bergaya begundal? Negeri ini terancam masuk ke dalam kubangan kehancuran. Namun, Yudi Latif, chairman dari Aktual Network, kerap memberikan optimistis bahwa Indonesia bukanlah negeri para begundal. Indonesia adalah negeri para pejuang. Menurut dia, mengutip pernyataan Bung Hatta, “Bagi kami, Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu Tanah Air pada masa depan untuk mewujudkannya, setiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.” Faktanya, menyitir dari istilah bahasa latin A bene placito, yang artinya sesukanya atau sekehendak hatinya, mayoritas pemimpin negeri ini memimpin dengan sekehendak hatinya saja, tanpa menghiraukan nasib anak negeri lainnya yang kerap selalu ditimpa kesusahan. Jika benar negeri ini sekarang dipimpin segerombolan para begundal, mungkin para begundal itu telah melupakan akar sejarah bangsa ini, yakni Pancasila. Jika para pemimpin itu menghayati dan memahami benar makna dari Pancasila, niscaya mereka tidak akan menjadi begundal. Para pendiri republik ini telah memberikan ‘kitab suci’ pegangan bagi rakyat Indonesia bernama Pancasila. Namun, ‘kitab suci’ itu kini diingkari oleh pemimpin negeri ini. Bagaimana tidak ingin dibilang diingkari, para pemimpin negeri ini mayoritas lupa akan sila yang ada di Pancasila yakni; ketuhanan yang maha esa, kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ambil contoh, jika pemimpin di negeri ini meyakini sila ketuhanan yang maha esa, niscaya para pemimpin negeri ini akan selalu mengingat Tuhan dalam setiap gerak dan langkah mereka. Bahkan, setiap helai napas mereka pun akan selalu mengingat Tuhan. Ingat Tuhan adalah faktor utama dalam kehidupan manusia. Sebab, tanpa mengenal Tuhan, manusia akan menghalalkan segara cara untuk mencapai segala hawa nafsu mereka. Manusia tanpa mengenal Tuhan laksana iblis yang diusir Tuhan dari surga. Kemudian, kita juga bisa melihat bahwa rata-rata pemimpin kita, jika boleh jujur, rata-rata tidak bersikap adil dan bertingkah tidak beradab. Hal ini menyebabkan persatuan di negeri ini kerap terkoyak dan tidak terjadi keadilan bagi seluruh anak negeri. Sistem di negeri ini tidak lagi dipimpin atas dasar musyawarah mufakat. Namun dipimpin atas azas ketamakan dan keserakahan. Padahal, mengambil omongan Bung Karno, “….di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.” Jangan mengaku mencintai Indonesia jika kita atau pemimpin negeri ini lupa akan adanya Pancasila. Lalu, jangan mengaku mencintai Pancasila jika kita atau pemimpin negeri lupa akan agama (Tuhan). Padahal, berke-Tuhan-an adalah hakikat dasar dari hidupnya sebuah manusia. Tanpa berke-Tuhan-an, manusia adalah sahabat dari iblis, muara dari timbulnya para begundal. (Heriyono/red)   sumber : aktual.com

Lumajang(lumajangsatu.com)- Iming-iming menjadi PNS atau dibantu menjadi PNS nampaknya masih banyak diminati oleh sejumlah orang. Tak sedikit orang yang kadang harus tertipu oleh sejumlah orang yang mengaku bisa membantu menjadikan sebagai PNS. Hal itu yang menimpa Wiwik Indriyani (49) Warga Desa Mojosari, Kecmtan Sumbesuko Kabupaten Lumajang, yang harus tertipu dengan ulah oknum PNS Pengadilan. Kronologisnya  berawal pada hari Jum'at 4 Juni 2012, Pelaku Jupriyanto (44) Oknum PNS Pengadilan yang beralamat Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, menjanjikan kepada korban untuk membantu memasukkan anak korban menjadi PNS. Korban pun diminta membayarkan sejumlah uang kepada pelaku. Namun, hingga kini apa yang dijajikan oleh palaku bisa membantu anak korban menjadi PNS tidak terbukti. Karena merasa tertipu oleh oknum PNS tersebut, korban akhirnya melaporkan penipuan tersebut ke Polsek Sumbersuko. Polisi langsung menangkap pelaku pada hari Selasa (08/10). sekitar jam 19.00 wib. Kasus penipuan dengan modus menjajikan korban bisa membatu untuk menjadikan PNS, saat ini langsung ditangani jajaran Polres Lumajang. Guna kepentingan pemeriksaan, pelaku langsung diamankan oleh Polisi. "Saat ini sudah dalam penanganan Polres Lumajang," Ujar AKP Sugianto, Humas Polres Lumajang, Kamis (10/10/2013).(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pasca pernyataan Bupati Lumajang yang mempersilahkan desa-desa yang siap untuk menggelar Pilkades, nampkanya langsung ditidaklanjuti dengan pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD. Hal itu yang nampak terjadi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Yosowilangun. "Tanggal 4 Oktober kemaren kita telah membentuk panitia Pilkades dan langsung diserahkan kepada Camat Yosowilangun, Ujar Achmad Fadil, Sekretaris BPD Desa karang Anyar, Kecamatan Yosowilangun disela-sela Bimtek BPD di Pemkab Lumajang, Kamis (10/10/2013). Menurutnya, setelah dibentuk tanggal 4, keesokan harinya BPD langsung menyetorkan kepada Camat kemudian diteruskan kepada Bupati Lumajang. Setelah bertemu dengan Camat, tindak lanjutnya dengan pembentukan. Sedangkan untuk tahapan yang lainya, seperti penentuan jadwal pemilihan belum bisa dilakukan dan menunggu informasi lebih lanjut dari bagian Pemerintah Desa Pemkab. "Yang selesai dilakukan adalah Pantarlih untuk yang lainnya menunggu pertemuan lebih lanjut," Jelasnya. Ia menambahkan, jadwal akan diatur oleh Pemdes, karena banyak terjadi perubahan dari yang awal hanya dua desa, saat ini seluruh Desa di Yosowilangun juga telah siap untuk menggelar Pilkades serta seluruh Panitia sudah terbentuk. Sebelumnya, tanggal 2 Oktober seluruh BPD melakukan rapat dengan camat dan menyatakan siap untuk menggelar Pilkades. "Seluruhnya siap, ada satu BPD yang menyatakan tidak siap, namun setelah didesak oleh warga dengan menduduki rumah ketua BPD akhinrya bisa terbentuk penitia Pilkades," Terangnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kelompok Kerja (Pokja) Pertambangan Pemkab Lumajang menyayangkan Kerusakan lingkungan di kawasan pertambangan pasir besi di pesisir pantai selatan. Dilokasi pertambangan banyak sekali lubang menganga memebntuk danau-danau kecil dibiarkan begitu saja, tanpa ada upaya reklamasi yang dilakukan oleh joint operation (JO) PT.IMMS. Nurul Huda, Kabag Ekonomi Setda Lumajang, menyatakan akan memberikan teguran keras pada PT.IMMS dengan temuan saat sidak bersama DPRD. PT.IMMS seharusnya melakukan reklamasi dan tidak menunggu semua lahan selesai ditambang. "Usai ditambang, seharusnya langsung direklamasi jangan sampai dibiarkan begitu saja," ungkapnya, Rabu (09/10/2013). Ia menambhakan, dalam melakukan reklamasi PT.IMMS seharusnya tidak menunggu pertambangan selsai dan menggunakan jaminan yang dititipkan di Bank Jatim senilai Rp. 800 juta. Seharusnya, PT.IMMS saat mengambil mineral  dan diolah dilimbanya dikembalikan ke lubang penambangan."Kita sayangkan, kalau melihat lubang penambangan dibiarkan mengangga," Terangnya. Untuk menegur PT.IMMS yang tidak melakukan reklamasi pada lubang penambangan akan dikoordiasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini, telah melanggar kesepakatan dengan Pemkab Lumajang. Dihubungi terpisah, Agus Amir selaku Humas PT.IMMS saat dihubungi mengenai kawasan pertambangan disoal oleh DPRD dan Pemkab Lumajang , ponselnya tidak diangkat.(Yd/red)

Lumajang(beritajatim.com)- Nahkoda Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lumajang, berganti menjadi AKBP Wuwuh Priwibowo mantan Kepala BNNK Surabaya. Sedangkan AKBP Mokhammad Hufron di mutasi ke POlda Jatim. Kabar yang beredar di lokasi sertijab di Warung Apung Pondo Asri, Rabu(09/10/2013) siang, mutasi dilakukan karena terungkapnya bandar sabu di Kecamatan Klakah dengan kerugian sekitar 6 Milyar. Kepala BNN Propinsi Jatim, Bridjendpol Iwan Ibrahim, mengatakan, dengan sertijab nahkoda BNNK di Lumajang diharapkan kenerja dalam meberantas peredaran narkotika akan jauh lebih greget. Sehingga, masyarakat sadar akan bahaya penyalah gunaan Narkoba serta pembentukan kader anti narkoba. "Kami berharap Kerja BNNK Lumajang jauh lebih baik dari sebelumnya dan program yang sudah baik dilanjutkan," ungkapnya kepada wartawan. Lumajang kata Iwan, memang kota yang tenang dan kecil, tetapi sangat aman bagi para bandar dan pelaku Narkoba bersembunyi. Apalagi 6 pengedar narkoba yang tertangkap ada di Lumajang. "Kemarin itu, bandar yang tertungkap sembunyi disini," ungkapnya. Sementara, kepala BNNK Lumajang, AKBP Wuwuh Priwibowo mengatakan, pihaknya akan melanjutkan program kerja pejabat sebelumnya dan bersama-sama instansi terkait perang melawan narkoba. Sehingga, semua elemen masyarakat memahami akan bahaya narkoba. "Tanpa dukungan masyarakat BNNK bukan apa-apa, sehingga kerjasama sangat dibutuhakan untuk memberantsa Narkotika" jelasnya.(Yd/red)