Politik

PWNU: Gubernur Jatim Tidak Harus NU

Surabaya - PWNU Jatim mengimbau kepada seluruh calon gubernur, wakil gubernur dan tim sukses pada pilgub Jatim tidak melakukan black campaign. "PWNU mempersilakan para calon berebut tempat dan tim sukses mempromosikan calonnya. Tapi jangan sampai mencela, menghina dan memfitnah apalagi menjurus ke masalah pribadi. Itu sangat tidak santun dan etis," tegas Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Mutawakil Alallah kepada beritajatim.com, Rabu (22/5/2013). Jika ajang tebar black campaign terus dibiarkan berkembang, akan terjadi rawan konflik sosial di massa akar rumput. "Silakan saling mengkritik, tapi kritik membangun seperti adu program ke depan mana yang lebih baik. Para tokoh-tokoh NU dan kader NU harus mengerem statemen-statemen yang meresahkan dan cenderung mengadu domba," tukasnya. Dia sudah mempunyai rumusan dalam setiap ajang pemilukada, warga nahdliyyin diminta menyalurkan aspirasi politiknya sesuai akhlakul karimah. "Jadi tidak harus NU menjadi gubernur. Itu bisa terjadi, kalau memang calon NU yang maju hanya satu orang dan baru bisa dipersatukan. Kalau ada dua orang Khofifah dan Gus Ipul, lebih bijak sebagai ormas keagamaan mayoritas di Jatim ya netral saja," tuturnya. Dengan sikap netral yang diambil PWNU Jatim dalam pilgub, untuk menghindari gesekan keras di tingkat grassroot NU. PWNU mengijinkan pengurus PCNU atau struktural PWNU secara pribadi terlibat dukung mendukung, tetapi tidak membawa nama organisasi NU. "Kalau secara pribadi-pribadi terserah mau pilih siapa. Kan banyak pengurus NU, juga sebagai pengasuh pondok pesantren. Mereka diimbau keras mengeluarkan pernyataan sebagai pengasuh ponpesnya masing-masing, jangan atas nama pengurus NU," pungkas pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo yang merahasiakan dukungannya di pilgub Jatim ini. (beritajatim.com)

Pasangan Karsa tidak Libatkan Tokoh Nasional sebagai Jurkam

Surabaya - Pasangam calon gubernur dan wagub Jatim, Soekarwo dan Saifullah Yusuf, memastikan tidak akan mengajukan tokoh nasional atau ketua umum parpol yang mendukungnya sebagai jurkam nanti.       "Yang maju dalam pilgub adalah saya tidak perlu jurkam dari luar diikutsertakan di tengah masyarakat," kata Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Selasa (21/5). Pasangan ini diusung oleh parpol besar seperti Partai Demokrat, PAN, Golkar, dan partai nonparlemen di Jawa Timur.    Dengan dukungan ini peluang Soekarwo untuk mendatangkan jurkam dari kalangan menteri sangat terbuka, namun Soekarwo tidak perlu memanfaatkan mereka.      "Saya akan datangi masyarakat Jatim tanpa harus melibatkan mereka. Dengan kekuatan yang kita miliki insya Allah bisa memenangkan pilihan ini," ujarnya. Soekarwo juga menantang cagub PKB Khofifah dan cagub PDIP Bambang DH agar membuktikan kecurangan Karsa saat Pilgub 2008 yang selama ini disuarakan kepada masyarakat.         "Itu harus dibuktikan jangan hanya bicara seperti itu. Kalau memang ada pelanggaran dan kecurangan saat Pilgub Jatim 2008 lalu, kan ada Panwaslu Jatim dan KPU Jatim, katanya.      Menurut Soekarwo  tidak seyogyanya mengembangkan isu kecurangan, kalau memang tidak bisa dibuktikan. Pihaknya menerima jika memang hal itu berdasarkan fakta yang akurat. "Kan ada rumusnya, fakta itu adalah kumpulan informasi, bukan isu," tegasnya.        Meski terkesan diserang terus dengan dugaan kecurangan, Pak De Karwo tidak mau menganggap kedua rivalnya tersebut sebagai musuh. "Bukan budaya tanding yang dikedepankan, tapi semangat guyub dan demokrasi yang diutamakan," ujaranya. (her)

Daftar Pilgub Jatim, KarSa Naik Kereta Kelinci ke KPU

Surabaya - Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) secara resmi mendaftarkan diri untuk bertarung di Pilgub Jawa Timur 2013, ke KPU Jatim, Minggu (19/5). Seperti telah diketahui, pasangan incumbent tersebut diusung sepuluh partai dengan mangantongi 70 kursi di DPRD Jatim. Majunya pasangan bakal cagub dan cawagub incumbent, KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) yang diusung banyak parpol jelang Pemilukada Jatim 2013, memunculkan kabar miring tentang adanya jual beli dukungan. Namun hal itu dibantah keras Soekarwo saat diklarifikasi. Disamping partai-partai yang memiliki kursi di parlemen, Karsa juga didukung sekitar 20 partai non-parlemen. “Saya tidak hafal satu per satu. Itu kan teman-teman yang turut mendukung,” terang mantan Sekda Prov Jatim tersebut. Sebagai incumbent, Soekarwo mengaku senang karena Pilgub Jatim 29 Agustus diikuti oleh sejumlah pasangan bakal calon, salah satunya Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, nuansa demokratis semakin terlihat di provinsi paling timur di pulau Jawa ini. Dilihat dari jumlah dukungan parpol, pasangan KarSa memiliki dukungan mayoritas. Dari 100 kursi di DPRD Jatim hanya PDIP (17 kursi) dan PKB (13 Kursi) yang tidak mendukung pasangan incumbent. Sedangkan 10 Parpol di Parlemen mendukung KarSa. Mereka adalah Partai Demokrat (22 kursi), Hanura (4 kursi), PKS (7 kursi), PDS (1 kursi), PBR (1 kursi), Partai Golkar (11kursi), PPP (4 kursi), PKNU (5 kursi), Partai Gerindra (8 kursi) dan PAN (7 kursi). Sedangkan 22 parpol non parlemen yang dukung KarSa, di antaranya PBB,PNIM, PDI, Partai Kedaulatan, PDK, Partai Buruh, Partai Merdeka, PPDI, PSI, PDB, PPPI, Partai Replubikan, PPN, PBKI, Partai Pemuda Nasional, PPNUI, PID, Partai Pelopor, dan Partai Patriot Namun, dukungan parpol non-parlemen itu pecah, karena beberapa anggota APNP turut mendukung pasangan Khofifah-Herman bersama PKB. (faruq)