Sukodono - Hari Putri Lestari (HPL), anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan melakukan serap aspirasi (reses) yang pertama di aula Gedung Guru Desa Karangsari Kecamatan Sukdono, (24/11). Banyak keluhan dan masukan yang disampaikan oleh masyarkat Lumajang kepada HPL, salah satunya tentang tarikan di sejumlah pendidikan negeri.
Sudarminto warga Klakah mengaku punya pengalaman tentang tarikan di salah satu sekolah negeri. Namun, Sudarminto tidak menyebut sekolah mana dan langsung disampaikan secara tertulis pada HPL.
Baca juga: Polres Lumajang Dalami Motif Pembunuhan di Kebun Tebu Ranuyoso Lumajang
Pada salah satu sekolah negeri, semua wali murid dipanggil untuk mendengarkan paparan anggaran tentang kegiatan ekstra sekolah seperti Pramuka, kesenian dan lainnya. Setelah itu biaya disampaikan dan dibebankan kepada semua wali murid.
"Akhirnya wali murid dipanggil ke ruangan dan diberi kertas untuk membuat pernyataan iuran sukarela, namun ditentukan angkanya," jelas Sudarminto.
HPL mengaku akan menampung semua keluhan dan masukan warga Lumajang yang didapat saat reses. Untuk pendidikan, dirinya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, jika sekolah negeri tentunya tidak boleh melakukan tarikan dengan dalih apapun, sebab semua tenaga dan fasilitas sudah ditanggung negara.
Baca juga: Berbahaya, Polres Lumajang Ungkap Puluhan Ribu Butir Pil Anjing
Jika tarikan dilakukan oleh sekolah swasta, maka akan ditanyakan tentang aturannya. "Yang jelas kalau sekolah negeri sudah dilarang, karena semuanya dibiayai oleh negara. Kalau sekolah swasta saya cek dulu aturannya seperti apa," tutur anggota Komisi E DPRD Jatim itu.
Solikin SH, ketua DPC PDI Perjuangan menyatakan tugas besar PDI Perjuangan punya tugas berat mencetak kader yang militan dalam melayani rakyat. Kantor PDI Perjuangan terbuka untuk masyarakat yang merasa hak hak dasarnya tidak dipenuhi oleh pemerintah.
Baca juga: Pelaku Carok di Ranuyoso Lumajang Tertangkap
PDI Perjuangan juga membentuk komunitas juang, seperti komunitas juang petani, buruh, seni dan budaya serta komunitas juang yang lain. Alat perjuangan yakni eksekutif dan legislatif akan dimaksimalkan dalam melayani masyarakat.
"Di Lumajang alat perjuangan di eksekutif PDIP tidak punya, karena kalah dalam Pilkada. Namun kita punya 9 alat perjuangan di DPRD Lumajang," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi