Serap Aspirasi DPRD Jatim

Jasmas Hari Putri Lestari Akan Fokus Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19

lumajangsatu.com
Hari Putri Lestari saat melakukan serap aspirasi di Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang

Padang - Hari Putri Lestari (HPL) anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur  Fraksi PDI Perjuangan melakukan serap aspirasi (reses) ke-1 tahun 2020 di Kecamatan Padang. Karena masih dalam susana penanganan virus Covid 19, maka peserta hanya dibatasi 5 orang saja.

"Reses pertama tahun 2020 dibatasi 5 orang saja, karena masih dalam penanganan Covid 19, sehingga dilarang mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak," ujar HPL kepada Lumajangsatu.com, Sabtu (04/04/2020).

Baca juga: Dam Boreng Hampir Rampung, Air Akan Aliri Ratusan Hektar Persawahan di Lumajang

Reses akan menerima masukan dari masyarakat untuk dijadikan program jaring aspirasi masyarakat (jasmas) DPRD Jatim. Jasmas HPL akan di fokuskan untuk penguatan ekonomi pasca serangan wabah Covid 19. Banyak para usaha kecil yang terdampak secara ekonomi, karena pendapatan menuruan selama penanganan Covid 19.

"Jasmas saya kita akan salurkan untuk pemulihan kondisi ekonomi rakyat kecil pasca berakhirnya wabah Covid 19," jelasnya.

Baca juga: Diterjang Ombak, Akses Jalan Alternatif Pasirian-Tempursari Lumajang Putus Total

Untuk infrastruktur, HPL masih menunda dulu untuk direalisasikan karena yang paling utama memulihkan ekonomi rakyat. Jika sudah kembali normal, maka masukan berupa pembangunan infrastruktur seperi jalan, jembatan, plengsengan dan lainnya akan diakomodir.

"Infrastruktur bukan tidak penting, tapi kita fokuskan dulu pada pemulihan ekonomi akibat dalam Covid 19," paparnya.

Baca juga: Maling Motor Asal Lumajang Beraksi 15 Lokasi di Kabupaten Jember

Covid 19 kata HPL, tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga pada ekonomi masyarakat. Bahkan, ada laporan dari daerah banyak pabrik yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau sebagian karyawan dirumahkan.

"Sektor pariwisata juga sangat terimbas, banyak hotel-hotel hanya mempekerjakan 20 persen karyawannya. Ini yang harus jadi tanggung jawab kita bersama," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Politik dan Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru