Sumbersuko - Perusahaan Daerah (Perumda) Semeru melakukan rembuk bareng warga Sumbersuko yang berada disekitar stockpile terpadu. Rembuk bareng mendengarkan masukan dan harapan masyarakat tentang keberadaan terminal pasir terpadu.
Rembuk bareng dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Direktur Perumda Semeru, perwakilan DPUTR, BPRD, Satpol PP dan Kepala Desa Sumbersuko. Rembuk bareng dihadiri oleh puluhan kepala keluarga dari RW-02 dan RW 05 yang berdekatan dengan terminal pasir terpadu.
Baca juga: Legenda Argasonya Lumajang Tampil di Gedung Negara Grahadi Surabaya
Ahmad Taufik, Kepala Desa Sumbersuko menyatakan, sebagai kepada Desa dirinya ingin memastikan rakyatnya bisa merasakan manisnya terminal pasir terpadu. Sebagai Kades dan wakil pemerintah, maka wajib mensukseskan program pemerintah dalam menata tata niaga pasir guna meningkatkan PAD Lumajang.
"Kami tidak ingin rakyat kami hanya merasakan pahitnya saja. Saya juga ingin mensuksekan program Pemerintah Lumajang," ujar Taufiq, (09/11).
Warga meminta agar pihak pengelola Perumda Semeru mengatasi polusi berupa debu yang mengganggu warga. Meminta pemebtasan jam operasionalsampai pukul 22.00 wib dan tidak beroperasi 24 jam.
Warga juga berharap ada kompensasi dan jaminan kesehatan dari munculnya terminal pasir terpadu di daerahnya. Warga di lokasi terdekat juga ingin bisa bekerja di terminal pasir agar bisa meningkatkan perekonomian.
Baca juga: KPU Lakukan Finalisasi Bahan dan Peraga Kampanye Pilkada Lumajang
"Kita sudah sampaikan kepada pihak pengelola agar tuntutan masyarakat ini bisa diakomodir," terangnya.
Bahrul Wahid, sebagai Direktur Pengembangan Perumda Semeru Kabupaten Lumajang menyatakan untuk mengatasi debu, pihaknya sudah menyiapkan mobil tangki yang menyiram jalan jika sudah berdebu. Karena tingginya aktifitas truk pasir, maka 1 mobil tidak bisa mengatasi, sehingga ditambah satu armada mobil lagi.
"Kita semprot dan kita tambah satu mobil lagi sehingga jumlahnya ada dua mobil," terangnya.
Baca juga: Pemerintah Akan Kembangkan Ranuyoso Jadi Pusat Ekonomi Lumajang
Untuk kompensasi berbentuk uang, hal itu perlu pembahasan lebih lanjut karena berkaitan dengan uang negara. Namun, kompensasi yang dijanjikan berupa bisa bekerja dan sedang di data kebutuhan tenaga kerja di terminal pasir terpadu.
Adalagi bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar bisa membuka warung di dalam terminal pasir terpadu. Nantinya, yang bekerja atau yang berjualan adalah warga sekitar dengan skala prioritas warga paling dekat atau ring satu terminal pasir terpadu.
"Kita akan terus berkoordinasi dengan pihak desa dan masyarakat sebelum terminal pasir terpadu ini beroperasi secara penuh," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi