Atasi Inflasi Kenaikan BBM

Ratusan Sopir dan Ojek Lumajang Terima Bantuan Total 649 Juta Rupiah

lumajangsatu.com
Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Lumajang Pemkab Lumajang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp. 649.742.400 untuk menanggulangi dampak inflasi damapak kenaikan BBM sektor transportasi. Alokasi tersebut digunakan untuk dua kegiatan, yakni bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan BBM.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 293.400.000 diberikan pada ojek (online dan pangkalan), abang becak, sopir angkot dan angdes serta kurir dengan jumlah sasaran sebesar 978 org dg alokasi bantuan sebesar Rp. 150.000 per org selama 2 bulan.

Baca juga: Hujan Deras Mulai Merendam Kawasan Langganan Banjir di Rowokangkung Lumajang

Sedangkan Bantuan pembelian BBM (Pertalite dan Bio Solar) diperuntukkan untuk Angkot dan Angdes yang beroperasi di wilayah Kab. Lumajang. Jumlah anggaran Rp. 356.342.400 dg rincian untuk pertalite 4 liter perhari dan bio solar 7 liter perhari yg akan diberikan sampai akhir tahun 2022.

Baca juga: Asosiasi BPD se-Lumajang Bertemu H. Rofiq Anggota DPRD Jatim

"Pelaksanaan kegiatan sudah berjalan mulai tanggal 14 Nop 2022 n smp dg saat ini sasaran BLT yg sudah terdistribusi pda 242 orang," ujar Nugraha Yuda, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Jum'at (25/11/2022).

Untuk bantuan BBM yg sudah terdistribusi sebanyak 1.091 liter. Dalam penyaluran, Pemkab bekerjasama dengan 2 SPBU yakni SPBU Sukodono dan SPBU Labruk untuk memudahkan layanan terhadap sasaran penerima bantuan BBM. Angkot yang mendapat bantuan dengan trayek Lumajang-Wonorejo. Sedangkan angkutan pedesaan (Angdes) trayek Lumajang-klakah, Lumajang-Yosowilangun, Lumajang-Senduro dan Lumajang-Pasirian.

Baca juga: MPM Desak BK DPRD Segera Clearkan Beredarnya Foto Mesra Mirip Ketua Dewan Lumajang

Dalam pemberian bantuan baik BLT maupun BBM tentunya Pemkab telah menetapkan persyaratan melalui proses verifikasi data dengan Dinas Sosial dan pihak terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pemberian bantuan. "Kita berkoordinasi dengan OPD lain, agar bantuan tersebut tidak tumpang tindih," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Politik dan Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru