Diskominfo

Layanan Digital Makin Luas, Pemkab Lumajang Perkuat Benteng Pertahanan Siber

Reporter : Indana Zulfa
Kepala Dinas Kominfo Lumajang ketika sambutan

Lumajang - Di tengah pesatnya transformasi digital pemerintahan, ancaman siber menjadi tantangan yang tak bisa diabaikan. Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat sistem keamanan informasi guna memastikan layanan publik berbasis digital tetap aman, andal, dan terpercaya.

 

Baca juga: Santri Lumajang Raih Juara PORSADIN 2026, Bawa Pulang Voucher Umrah Rp5 Juta

Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatasi (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Keamanan Informasi bertema Deteksi Dini Serangan dan Tanggap Insiden Siber (SIGAP SIBER) di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Selasa (28/7/2026).

 

Mustaqim mengatakan, digitalisasi telah menghadirkan layanan publik yang semakin cepat, mudah, dan efisien. Namun, kemajuan tersebut juga diiringi meningkatnya ancaman terhadap keamanan data dan sistem pemerintahan.

 

"Keamanan siber bukan sekadar persoalan teknologi informasi, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemerintah daerah, melindungi data, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik digital," tegasnya.

 

Ia mengungkapkan, berbagai ancaman seperti web defacement, phishing, data breach, hingga ransomware berpotensi mengganggu jalannya pelayanan publik apabila tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu, penguatan keamanan informasi menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

 

Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian Diskominfo Kabupaten Lumajang, Ricko Dharma Putra, menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Lumajang mengelola 388 subdomain di bawah domain utama lumajangkab.go.id. Luasnya ekosistem layanan digital tersebut menuntut sistem pengamanan yang semakin adaptif dan kolaboratif.

 

"Pengawasan keamanan tidak mungkin hanya mengandalkan Tim LUMAJANGKAB-CSIRT. Seluruh perangkat daerah harus memiliki kesadaran dan kemampuan melakukan deteksi dini serta segera melaporkan setiap indikasi ancaman agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Lumajang Jamin Anak Panti Asuhan Dapat Makan Tiga Kali Sehari

 

Melalui program SIGAP SIBER, setiap perangkat daerah didorong memahami mekanisme penanganan insiden siber secara menyeluruh, mulai dari deteksi dini, pelaporan, isolasi sistem yang terdampak, hingga pemulihan layanan. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan risiko gangguan terhadap layanan publik yang kini semakin bergantung pada teknologi digital.

 

Selain meningkatkan kapasitas aparatur, Diskominfo Kabupaten Lumajang juga terus memperkuat peran LUMAJANGKAB-CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) melalui pemantauan lalu lintas jaringan, pendampingan penanganan insiden, serta layanan pengujian kerentanan sistem (*penetration testing*) bagi seluruh perangkat daerah.

 

Ricko juga mengimbau seluruh perangkat daerah agar konsisten menerapkan praktik dasar keamanan informasi, seperti memperbarui sistem dan aplikasi secara berkala, menggunakan kata sandi yang kuat, melakukan pencadangan data di media penyimpanan offline, serta segera berkoordinasi dengan Tim CSIRT apabila menemukan indikasi serangan siber.

Baca juga: Deteksi Dini Jadi Kunci, Pemkab Lumajang Perkuat Pelayanan Kesehatan Berbasis Pencegahan

 

Kegiatan yang diikuti perwakilan dari 69 perangkat daerah itu menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta PT Telkom Indonesia.

 

Melalui penguatan kapasitas tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang menargetkan layanan pemerintahan digital semakin tangguh menghadapi ancaman siber, sehingga masyarakat dapat terus menikmati pelayanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya.

 

Jika diinginkan, naskah ini juga dapat dibuat lebih bergaya Buatkan naskah bergaya straight news ala Antara, Buatkan naskah bergaya feature koran, atau Buatkan naskah bergaya rilis humas yang lebih layak tayang di media massa (Red).

Editor : Redaksi

Politik dan Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru