Demi Mendukung Pemerintah, Ketua PKK Lumajang Hadiri Sarasehan Nasional di Jakarta

lumajangsatu.com

Jakarta(Lumajangsatu.com) - Sarasehan Nasional Gerakan PKK dalam rangka mendukung Kabinet Kerja TH 2015 yang di laksanakan di  Gedung Aula Krakatau, Jl. Baycity Taman Impin Jaya Ancol  Hotel Mercure Jakarta.  Berlangsung dari tanggal 25-28 Agustus 2015 di buka Oleh Sekjen Kemendagri Yuswandi A.Temenggung. 

Acara tersebut turut di hadiri Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang Hj.Tutuk Fajriyah serta pengurus PKK lainya, Rabu (26/8/2015).   Sarasehan Nasional Gerakan PKKyang diikuti 2500 orang oleh pengurus PKK Pusat, Ketua TP PKK Provinsi, Bappeda, BPM Bangdes,Wakil ketua PKk,Sekretaris,ketua pokja 1,2,3,4 dan untuk Kabupaten di hadiri Ketua TP PKK, Wakil ketua, sekretaris dan pejabat dari BPM Bangdes.

Baca juga: Dinas Pariwisata Akan Terus Jadikan Selokambang Wisata Pemandian Alam Unggulan Lumajang

Sarasehan PKK Tingkat Nasional mengangkat tema Membangun Bangsa yang mandiri melalui gerakan nyata pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju masyarakat adil,makmur dan Sejahtera ".  

Baca juga: Jalan Penghubung Pasirian-Tempursari Lumajang Sudah Dua Kali Putus Diterjang Ombak

Tutuk mengatakan, Dengan adanya Sarasehan ini tentunya Kita bersyukur atas diselenggaranya sarasehan oleh Dirjen Bina Bangdes kerja sama TP.PKK Pusat, karena dengan kekuatan ini akan bertambah pengetahuaan wawasan tentang bagaimana pelaksanaan program kerja PKK yang mencakup 10 POKJA PKK dari pusat sampai tingkat desa di seluruh indonesia. "Dengan materi yang ada diberikan pada kegiatan ini, sangat bermanfaat bagi pelaksanaan program pkk tersebut dimasa datang," ungkap Istri orang nomor satu di Lumajang.

Tutuk mencontohkan, misalnya adanya perubahan sistem penganggaran,dan materi-materi program yang sangat meyentuh kepada masyarakat,tentang peyiapan generasi penerus bangsa, tentang deteksi dini kanker servic pada perempuan dan lain sebagainya.

Baca juga: Pemandian Alam Selokambang Menjadi Penyumbang PAD Lumajang

Dia mengharapkan kedepan, dengan hasil sarasehan ini PKK mempuyai payung hukum yang kuat sehingga di dalam pelasanaan dilapangan tidak ada kendala masalah pendanaan dan koordinasi semua satker terkait terlasana dengan baik. Pembinaan secara berjenjang dapat dilakukan, pengawasan juga terlaksana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. "Jadi pemerintah mendukung PKK dan sebaliknya," ungkap perempuan yang memiliki senyum manis itu.(ls/yd/red)

Editor : Redaksi

Politik dan Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru