Data Pengadilan Agama

Wah..! 2019 Ada 2.808 Janda Baru di Lumajang

Penulis : lumajangsatu.com -
Wah..! 2019 Ada 2.808 Janda Baru di Lumajang
Ilustrasi si bibir merah

Sukodono - Tahun 2019 hingga bulan Nopember sudah ada 2.808 kasus perceraian. Kasus perceraian didominasi cerai gugat atau permohonan dari pihak perempuan (istri).

"Hingga bulan Nopember ini, dibanding tahun lalu ada penurunan. Tapi ini masih tersisa satu bulan lagi," ujar H. Teguh Santoso SH, Panmud Hukum PA Lumajang, Rabu (13/11/2019).

Dari total perkara perceraian, 799 perkara cerai talak (dari pihak suami) dan 2.009 perkara cerai gugat (dari pihak istri). Setiap tahunnya, prosentase cerai gugat lebih tinggi dari cerai gugat hingga dua kali lipat.

"Rata-rata setiap tahunnya memang yang tinggi adalah cerai gugat. Permohonan cerai diajukan oleh pihak istri," paparnya.

Untuk tahun 2018 total perkara yang masuk di Pengadilan Agama Lumajang sebbanyak 4.970. Paling banyak perkara masuk adalah perceraian mencapi 3 ribu lebih perkara. Sisanya adalah perkara waris, wasiat, dispensasi kawin dan perkara lain.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.