Di Desa Wonokerto

ODGJ Ngamuk, Rusak Mobil Patroli Polsek Tekung

Penulis : lumajangsatu.com -
ODGJ Ngamuk, Rusak Mobil Patroli Polsek Tekung
Mobil Patroli Polsek Tekung usai dirusak ODGJ

Lumajang - Mobil Patroli Polsek Tekung kena amuk oleh seorang dalam gangguan jiwa, akibatnya kaca mobil pecah bagian depan dan samping kanan. 

Menurut informasi dari Mapolsek Tekung kejadian tersebut berawal saat polisi mendapat laporan dari warga tentang adanya seorang pria dengan gangguan jiwa mengamuk di Desa Wonokerto. Polisi pun segera datang ke lokasi dengan membawa mobil patroli.

Namun saat dievakuasi, pria bernama Sholihin itu melawan. Ia melempar mobil polisi dengan batako. Akibatnya, kaca mobil patroli polisi tersebut pecah.

Melihat ulah Sholihin ngamuk tak bisa dibendung, akhirnya warga sepakat untuk menangkapnya beramai-ramai. Selanjutnya, warga membawa pria ODGJ tersebut ke kantor polsek untuk ditangani oleh petugas kesehatan Puskesmas Rowokangkung.

"Kita sudah berkordinasi dengan Puskesmas Rowokangkung dan orang dengan gangguan jiwa kami serahkan untuk penanganan lebih lanjut," kata Kapolsek Tekung AKP Sujianto Kamis, (25/5/2023). 

Sebelumnya, Sholihin sendiri pernah mengalami ganguan jiwa pada tahun 2010, namun akhirnya bisa sembuh. Dia kemudian bekerja sebagai buruh pembuat batako milik Rudi, warga Desa Wonokerto.

Namun, sejak sepekan terakhir ini ada perubahan sikap dari Sholihin yang terlihat stres. Hingga akhirnya , saat ia bekerja ia mengamuk dan melempari apa saja yang ada di depannya termasuk mobil patroli Polsek Tekung (Ind/red).

Editor : Redaksi

1 Wisatawan Rp. 3.000

Akhirnya Wisata Kalipinusan Poncosumo Sumberwuluh Lumajang Terapkan Tiket Masuk Perkepala

Lumajang – Setelah viral dengan branding wisata alam dengan  hutan pinus di kaki Semeru dan terkenal dengan wisata murah, kini pengelola wisata Kalipinusan Poncosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, resmi memberlakukan tarif masuk sebesar Rp 3.000 per orang mulai 1 April 2025 kemarin. Keputusan ini didasarkan pada perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak pengelola dengan Perhutani, sebagaimana tertuang dalam Surat PKS No 03/PKS/BO/DIVREJATIM/2025.