BPBD Lumajang Matangkan Mitigasi Hadapi Musim Kemarau 2026

Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai mematangkan langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau 2026. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berbagai upaya mitigasi disiapkan sejak dini untuk mengantisipasi risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla), sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efektif apabila kondisi darurat terjadi.

 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan bahwa mitigasi menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.

 

"Kami tidak ingin bergerak ketika masyarakat sudah kekurangan air bersih atau saat kebakaran sudah meluas. Karena itu, mitigasi kami lakukan sejak awal agar ketika puncak musim kemarau datang, pemerintah dan masyarakat sudah sama-sama siap," ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (8/7/2026).

 

Sebagai langkah awal, BPBD melakukan asesmen lapangan, pemetaan wilayah rawan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah desa, TNI, Polri, relawan, dan organisasi perangkat daerah terkait. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan seluruh kebutuhan penanganan telah dipersiapkan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

 

Hasil pemetaan menunjukkan enam kecamatan menjadi prioritas penanganan, yakni Gucialit, Ranuyoso, Padang, Klakah, Kedungjajang, dan Senduro. Dari wilayah tersebut, sebanyak 19 desa teridentifikasi berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.

 

Menurut Isnugroho, Kecamatan Gucialit menjadi perhatian khusus karena dalam beberapa musim kemarau terakhir menjadi wilayah dengan kebutuhan distribusi air bersih tertinggi. Oleh sebab itu, pembaruan data terus dilakukan untuk memastikan penanganan nantinya tepat sasaran.

 

Selain memetakan wilayah rawan, BPBD juga memverifikasi kondisi sumber air di sejumlah desa. Sejumlah kawasan kini telah memiliki sumber air alternatif, seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), sumur bor, maupun mata air yang masih mampu memenuhi kebutuhan warga. Pembaruan data tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi air bersih apabila diperlukan.

 

BPBD juga telah menyiapkan berbagai sumber daya pendukung, termasuk armada truk tangki untuk distribusi air bersih. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan setelah seluruh dasar hukum dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku telah terpenuhi.

 

Di sisi lain, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar mekanisme pelaporan dan respons terhadap kekeringan maupun Karhutla dapat berlangsung secara cepat dan terintegrasi.

 

"Bencana akan lebih cepat tertangani apabila semua pihak bergerak bersama. Warga dapat melapor kepada kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas maupun langsung kepada BPBD. Setelah laporan diterima, kami segera melakukan asesmen untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan," jelas Isnugroho.

 

Mengantisipasi ancaman Karhutla, BPBD juga meningkatkan sistem deteksi dini dengan memantau informasi titik panas (*hotspot*) melalui data satelit yang kemudian diverifikasi melalui laporan masyarakat dan relawan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

 

BPBD mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya mitigasi dengan menggunakan air secara bijaksana, tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah tanpa pengawasan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun tanda-tanda awal kekeringan di lingkungan sekitar.

 

"Keberhasilan sesungguhnya bukan diukur dari berapa banyak air yang kami distribusikan atau berapa banyak kebakaran yang kami padamkan. Keberhasilan adalah ketika masyarakat tetap memperoleh air bersih, tidak terjadi kebakaran akibat kelalaian, dan musim kemarau dapat dilalui dengan aman. Itulah tujuan utama dari seluruh upaya mitigasi yang kami lakukan," pungkas Isnugroho.

 

Melalui kesiapsiagaan yang terus diperkuat sejak dini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dampak musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin. Kolaborasi antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat menjadi fondasi penting agar ancaman kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi secara terencana, terukur, dan tepat sasaran (Red).

Editor : Redaksi