Sugiantoko Kaget Utang Piutang Pribadi Disebut Jatah Illegal Mining Selok Awar-awar

Penulis : lumajangsatu.com -
Sugiantoko Kaget Utang Piutang Pribadi Disebut Jatah Illegal Mining Selok Awar-awar

Lumajang (lumaangsatu.com) - Disebut-sebut menerima aliran uang tambang pasir illegal Kades Selok Awar-awar, Sugintoko anggota DPRD Lumaang membantah. Pasalnya, uang 3 juta yang dipinjam dari kades Hariyono sudah dikembalikan, namun dalam bentuk yang lain.

"Itu akad pinjam 3 juta secara pribadi mas, setelah itu pak kades datang kerumah dan berbicara tentang akik. Kebetulan waktu itu saya punya akik dan pak kades suka akik bacan milik saya," ujar Sugiantoko kepada lumajangsatu.com, Senin (12/10/2015).

Uang tiga juta yang dipinjamnya kepada kades Hariyono sudah dilunasi karena Hariyono membeli 2 akik bacan miliknya. "Tidak benar jika belum saya bayar, pak Kades membeli akik bacan saya dengan uang 3 uang itu," jelasnya.

Sugiantoko memastikan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dan mendapatkan jatah preman dari tambang pasir illegal Selok Awar-awar. Sugiantoko juga siap diperiksa untuk meluruskan kesaksian Eko Aji Sumardianto Kaur Pembangunan saat bersaksi saat sidang etik 3 polisi polsek Pasirian.

"Saya siap diperiksa jika saya menerima jatah preman dari pertambangan illegal desa Selok Awar-awar," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.