32 Kades Dilantik, Tak Ada Gugatan Hukum Soal Pilkades Serentak

Penulis : lumajangsatu.com -
32 Kades Dilantik, Tak Ada Gugatan Hukum Soal Pilkades Serentak

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pilkades serentak yang digelar tanggal 26 Nopember 2015 berjalan dengan lancar dan aman. tanggal 17 Desember 2015, 32 kepala desa terpilih dilantik dan dimabil sumpah oleh Bupati Lumajang As'at Malik di pendopo pemkab.

"ALhamdulillah berjalan dengan lancar dan aman mas, sejuuh ini tidak ada gugatan yang masuk ke kita untuk hasil pilkades," ujar Taufiq Hidayat SH, Kabag Hukum Pemkab Lumajang, Jum'at (18/12/2015).

Nemun, Taufiq mengakui bahwa bagian hukum menerima dua surat dari masyarakat, terkait dengan saran pelaksanaan pilkades dan protes tahapan pilakdes. Dimana, dalam salah satu surat itu jika tidak ditanggapi maka panitia pilkades akan di gugat di PTUN.

"Kita hanya terima dua surat, pertama masukan pada pilkades serentak dan surat kedua protes atas tahapan pilkades," paparnya.

Panitia juga sudah siap jika ada gugatan dari para pihak yang tidak puas dengan hasil pilkades. Panitia juga telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetepkan.

"Kita siap jika ada yang akan mengguat, kita sipkan bukti-bukti dan juga saksi-saksinya," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Kuncinya Tidak Panik

Pemerintah Lumajang Sosialisasikan langkah Tangani Ternak Terjangkit PMK

Lumajang - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menyerang hewan ternak berkuku belah di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang. Merespons kondisi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang gencar melakukan langkah pengendalian dan sosialisasi. Salah satunya melalui talkshow di acara Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (8/1/2025), dengan tema “Pencegahan dan Pengendalian PMK Secara Efektif”.

Bagian Pelayanan Publik

Dishub Lumajang Launching Pelaporan Online Soal Perhubungan dan Infrastruktur

Lumajang - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai keluhan terkait perhubungan dan infrastruktur. Laporan yang masuk akan langsung ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.