Kajati Jatim Akhirnya Tahan Lam Chong San Dalam Dugaan Kasus Tambang Pasir Besi Lumajang

Penulis : lumajangsatu.com -
Kajati Jatim Akhirnya Tahan Lam Chong San Dalam Dugaan Kasus Tambang Pasir Besi Lumajang

Surabaya (lumajangsatu.com) - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tengah gencar melakukan penahanan terhadap tersangka kasus pidana korupsi. Kali ini, Kejati Jatim yang saat ini dipimpin oleh Maruli Hutagalung menahan seorang pengusaha yakni Lam Chong San.

"Melakukan penahanan terhadap Tersangka Lam Chong San," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung seperti dirilis skalanews.com, Rabu (23/12).

Lam Chong San, kata Maruli, merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penambangan pasir besi oleh PT IMMS di Kabupaten Lumajang tahun 2010-2014.

"Ditahan dua puluh hari ke depan, ditahan di Rutan Madaeng Sidoarjo," sambung Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung itu.

Dugaan korupsi yang dilakukan Lam Chong San, sambung Maruli diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar Rp79 Miliar. "Atas perbuatan tersangka negara dirugikan sekitar Rp 79 Miliar," pungkasanya.(Skalanews/red)

Editor : Redaksi

Kuncinya Tidak Panik

Pemerintah Lumajang Sosialisasikan langkah Tangani Ternak Terjangkit PMK

Lumajang - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menyerang hewan ternak berkuku belah di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang. Merespons kondisi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang gencar melakukan langkah pengendalian dan sosialisasi. Salah satunya melalui talkshow di acara Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (8/1/2025), dengan tema “Pencegahan dan Pengendalian PMK Secara Efektif”.

Bagian Pelayanan Publik

Dishub Lumajang Launching Pelaporan Online Soal Perhubungan dan Infrastruktur

Lumajang - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai keluhan terkait perhubungan dan infrastruktur. Laporan yang masuk akan langsung ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.