Mendes Minta Kades Untuk Menggunakan ADD Untuk Pembangunan Infrastruktur Sistem Padat Karya

Penulis : lumajangsatu.com -
Mendes Minta Kades Untuk Menggunakan ADD Untuk Pembangunan Infrastruktur Sistem Padat Karya

Lumajang(lumajangsatu.com) - Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,Marwan Ja'far melakukan pertemuan dengan 205 Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Lumajang bersama Bupati, As'at Malik, Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq dan Anggota DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi (Bang Poer) di Pendopo, Minggu(03/01) siang.

Mendes meminta kepala desa dalam penggunaan ADD untuk pembangunan instrastruktur dengan sistem padat karya. Sehingga, masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan di desanya.

"Jadi ADD untuk infrastruktur seperti saluran irigasi, Jalan desa dan jembatan, akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat," ungkap Menteri dari Politisi PKB Itu.

Bagi dia, Desa harus maju dan mandiri dalam pembangunan melalui sistem padat karya. Sehingga, kebutuhan pembangunan insfrastruktur daro potensi desa baik pasir, tenaga kerja serta mana saja yang akan dibangun.

"Jangan ADD untuk bangun pasar atau usaha ekonomi, karena bisa cenderung tidak efektif, tapi kalau infrastruktur terpenuhi, ekonomi desa akan jalan," jelasnya.(ls/red)

Editor : Redaksi

Kuncinya Tidak Panik

Pemerintah Lumajang Sosialisasikan langkah Tangani Ternak Terjangkit PMK

Lumajang - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menyerang hewan ternak berkuku belah di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang. Merespons kondisi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang gencar melakukan langkah pengendalian dan sosialisasi. Salah satunya melalui talkshow di acara Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (8/1/2025), dengan tema “Pencegahan dan Pengendalian PMK Secara Efektif”.

Bagian Pelayanan Publik

Dishub Lumajang Launching Pelaporan Online Soal Perhubungan dan Infrastruktur

Lumajang - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai keluhan terkait perhubungan dan infrastruktur. Laporan yang masuk akan langsung ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.