Program Bedah Rumah Warga Miskin di Tompokersan Ada Masalah, Penerima Menjerit

Penulis : lumajangsatu.com -
Program Bedah Rumah Warga Miskin di Tompokersan Ada Masalah, Penerima Menjerit

Lumajang(lumajangsatu.com) - Penerima program pemerintah "Bedah Rumah" bagi warga miskin di RW 19 Kelurahan Tompokersan mengeluhkan dengan kualitas pengerjaan yang dilakukan oleh pendamping. Pasalnya, kualitas pengerajaan yang dinilai asal-asalan dan tidak sesuai dengan anggaran per rumah Rp. 10 juta.

Bahkan, penerima bantuan bedah rumah, usai rumahnya diperbaiki mengalami kebocoran. Bahkan, nilai perbaik ditaksir hanya memakan dana Rp. 2 jutaan perumah. "RW disini yang menerim daa 10 rumah warga miskin, termasuk saya," kata Fatchurahman warga RT03/RW 19 saat ditemui wartawan dirumahya, Kamis(3/3) siang.

Warga mengaku kaget, karena program bedah rumah yang disampaikan oleh petugas Dinas Sosial yang diberikan adalah uang tunas Rp. 10 juta per penerima. Namun, saat pencarian dana yang ditransfer ke Bank Jatim ke rekening ketua kelompok. Uangnya malah dibawah oleh seseorng berinisial KH dan diketahui petugas dari Kantor Sosial.

"Ini aneh, warga penerima diajak ke Bank Untuk pencarian, tapi uangan dibawa seseorang. Aneh kan," jelasnya.

Warga penerima kaget, tiba-tiba ada rehabilitasi oleh pekerja pada bagian depan rumah dan atap. Tapi kualitas pengerjaan dinilai asal-asalan dan rumah mengalami kebocoran. "SUngguh tak menyangka, kalau demikian caranya," jelas Imam salah satu penerima.

Warga sangat kaget saat ada peninjauan dari pihak kelurahan, ditaksir pengerjaan hanya memakan dana Rp. 2 juta. "Ini juga mengagetkan" paparnya.(ls/red)

Editor : Redaksi

Antisipasi Pecah Kericuhan

Ketua DPRD Hadiri Latihan Lapangan Pengamanan Konflik Sosial Pilkada Lumajang

Lumajang - Ketua DPRD Hj. Oktafiani, S.H., M.H hadir pada Latihan Lapangan Pengamanan Konflik Sosial Korem Triwulan IV TA 2024 di Kabupaten Lumajang. Komandan Resimen Induk Kodam V/Brawijaya, Kolonel Inf Mukhamad Albar menekankan pentingnya sinergisitas antara TNI dan pemerintah serta stakeholder terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.