Bedah Rumah Bermasalah, Komisi D DPRD Minta Bupati Evaluasi Kinerja Kantor Sosial

Penulis : lumajangsatu.com -
Bedah Rumah Bermasalah, Komisi D DPRD Minta Bupati Evaluasi Kinerja Kantor Sosial

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi D DPRD Lumajang masih menunggu laporan penyelesaian bedah rumah. Jika tidak kunjung ada laporan progres penyelesainnya, maka DPRD akan melakukan sidak ke masing-masing kelompok penerima bedah rumah.

"Kita masih tunggu laporan dari Kantor Sosial, sesuai hasil pertemuan antar penerima, Kantor Sosial dan pihak yang mengaku sebagai pelaksana," ujar Sugianto SH, Ketua Komisi D DPRD Lumajang kepada lumajangsatu.com, Selasa (22/03/2016).

DPRD juga menegaskan akan memberikan tiga rekomendasi jika program bedah rumah tak kunjung beres. Merekomendasikan kepada pengek hukum, karena sudah ada indikasi penyelewengan dalam program bedah rumah itu.

DPRD juga meminta Bupati As'at Malik untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh Kantor Sosial mulai dari Kepala Kantor hingga stafnya. Seluruh hak dari warga penerima harus diberikan secara utuh, tidak boleh ada potongan dengan dalih apapun.

"Kita minta Bupati melakukan evaluasi menyeluruh di Kantor Sosial mulai kepala hingga stafnya," papar politisi PKB asal Pronojiwo itu.

Sementara itu, Abdul Qodir Kepala Kantor Sosial mengaku telah memebrikan reng-rengan kepada pihak pelaksana. Kantor Sosial juga memberikan deadline bagi pihak yang mengaku sebgai pelaksana untuk segera menyelesaikan dengan para penerima program bedah rumah.

"Sudah saya berikan reng-rengan kepada orang yang mengaku pihak ketiga itu, agar segera diselesaikan secepatnya," papar Qodir.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Antisipasi Pecah Kericuhan

Ketua DPRD Hadiri Latihan Lapangan Pengamanan Konflik Sosial Pilkada Lumajang

Lumajang - Ketua DPRD Hj. Oktafiani, S.H., M.H hadir pada Latihan Lapangan Pengamanan Konflik Sosial Korem Triwulan IV TA 2024 di Kabupaten Lumajang. Komandan Resimen Induk Kodam V/Brawijaya, Kolonel Inf Mukhamad Albar menekankan pentingnya sinergisitas antara TNI dan pemerintah serta stakeholder terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.