Isu Santer di PNS Pemkab, Inilah 6 Pejabat Eselon III yang Layak ke Eselon II

Penulis : lumajangsatu.com -
Isu Santer di PNS Pemkab, Inilah 6 Pejabat Eselon III yang Layak ke Eselon II

Lumajang(lumajangsatu.com) - Sebanyak 45 PNS yang kini sedang mengikuti tes assesment di Badan Diklat Jawa Timur untuk mengisi 6 Jabatan eselon II masih berlangsung. Namun, isu yang beredar dikalangan PNS Pemkab Lumajang siapa saja yang layak menjadi eselon II juga jadi perbincangan hangat.

Dari penelusuran lumajangsatu.com sejak diumumkannya 47 PNS yang lolos tes kesehatan dan tes tulis, hingga ada PNS yang mengundurkan diri. Ternyata, banyak PNS yang sudah banyak menilai siapa saja yang akan menjandi pejabat eselon II dan layak menyandangnya.

"Silakan PNS menilai atau menyebarkan isu, tapi para pejabat eselon III akan dinilai oleh tim Assesment," ungkap Ketua Pansel Eselon II, Rocahni saat dihubuni lumajangsatu.com

Isu yang paling santer yang paling kencang adalah, jika Surtayono dinilai layak menjabat di Sekretaris DPRD karena dianggap sudah lama mengabdi dilembaga legislatif. Kemudian, Deni Rohman, Plt Disbudpar juga dinilai layak lantaran juga kader dari instansi terkait.

Sementara di Dinas Pekerjaan Umum, nama Hadi Prayitno santer digadang-gadang bisa mengantikan Nugroho Dwi Atmoko dikarena pandai melakukan komunikasi yang baik. Sementara, Badan Kepegawaian Daerah, nama Nurwakit juga santer sangat layak, karena memiliki curiculum vitae di Pemerintahan dan kepegawaian, apalagi dia saat ini menjabat Kepala Kantor Diklat, tempat Human Resource Development.

Sementara, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nama Ahmad Taufiq Hidayat saat ini menjabat Kabag Hukum juga dinilai bisa menempati posisi itu. Sedangkan di Direktur RSUD Dr. Haryoto yang santer sangat tepat melakukan perubahan adalah Dr. Halimi, karena sejak dipegang sebelumnya belum ada perubahan yang berarti.

"Siapa saya boleh memprediksi, tapi tidak akan mempengaruhi hasil tes di Badan Diklat," paparnya.

Menurut Rochani, hingga saat ini bupati tidak pernah menanyakan atau memanggil tim pansel. Bahkan, saat assesment Rotasi eselon II sebelumnya, bupati tidak pernah meminta atau mempengaruhi pansel. "Jujur mas, Bupat sangat menghormati hasil Pansel," terangnya.(ls/red)

Editor : Redaksi

Komitmen Prioritaskan Kesehatan Masyarakat 

BKOR Sediakan Fasilitas Olahraga dan Kesehatan Murah Bagi Warga Lumajang

Lumajang - Balai Kesehatan dan Olahraga (BKOR) di Jl. Kapten Suwandak no 76 Lumajang menyediakan berbagai fasilitas olahraga yang lengkap dan terjangkau, bertujuan untuk memudahkan masyarakat menjaga kebugaran tubuh. Dengan berbagai pilihan olahraga seperti senam aerobik, GYM, senam ibu hamil, senam lansia, dan yoga, BKOR menawarkan akses olahraga yang tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Dindikbud Gelar FGD

1.739 Anak Lumajang Putus Sekolah

Lumajang - Akan putus sekolah di Kabupaten Lumajang bisa terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data yang dirilis melalui Aplikasi Verval DO yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), angka putus sekolah di Lumajang tercatat 1.739, dengan rincian jenjang SD berjumlah 392 dan SMP 1.347. 

Digelar Komisi Informasi Jatim

Lumajang Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Sebagai Kabupaten Informatif

Lumajang - Keterbukaan Informasi Publik tidak lagi menjadi kewajiban namun menjadi kebutuhan yang perlu dilakukan di setiap pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah, Agus Triyono usai menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi sebagai Kabupaten Informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Ballroom Grand Swiss-bellhotel Darmo Surabaya, Rabu (13/11/2024).

Antisipasi Pecah Kericuhan

Ketua DPRD Hadiri Latihan Lapangan Pengamanan Konflik Sosial Pilkada Lumajang

Lumajang - Ketua DPRD Hj. Oktafiani, S.H., M.H hadir pada Latihan Lapangan Pengamanan Konflik Sosial Korem Triwulan IV TA 2024 di Kabupaten Lumajang. Komandan Resimen Induk Kodam V/Brawijaya, Kolonel Inf Mukhamad Albar menekankan pentingnya sinergisitas antara TNI dan pemerintah serta stakeholder terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.