IKA-PMII Lumajang Dukung Langkah Bupati Ciptakan Situasi Lumajang Kondusif
Lumajang (lumajangsatu.com) - Ikatan keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) bertemu dengan bupati As'at Malik. IKA-PMII memberikan 9 rekomendasi kepada bupati untuk mengatasi isu-isu yang akhir-akhir ini marak di Lumajang.
"Tadi pak bupati sangat apresiasi dengan langkah IKA-PMII, masukan itu yang ditunggu bupati dan tidak hanya disampikan melaui media sosial saja," ujar Pudoli Sandra SH, MH ketua IKA-PMII Lumajang, Senin (21/06/2016).
IKA-PMII juga mengapresiasi langkah bupati dengan selalu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setiap ada kejadian. Sebagai warga Lumajang, IKA-PMII memiliki kewajiban menjga situasi sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan yang berlebihan.
"Kita apresiasi langkah bupati karena setiap ada kejadian selalu kontak polisi, namun memang banyak kendala karena saat polisi memeriksa saksi banyak yang bilang "tak oning" atau tidak tahu," jelasnya.
Bupati As'at Malik mengajak semua unsur masyarakat untuk tenang menghadapi semua kejadian di Lumajang. Jangan sampai terpengaruh apalagi ikut menciptakan Lumajang seakan mencekam karena hal itu akan merugikan Lumajang dari semua bidang.
"Saya apresiasi IKA-PMII, saya juga mengajak semua elemen masyarakat ikut menjga Lumajang dan jangan malah semakin memperkeruh keadaan," jelasnya.(Yd/red)
Berikut pernyataan sikap IKA- PMII Lumajang atas maraknya aksi kejahatan di Lumajang.
1. Mengutuk segala bentuk tindak kriminalitas.
2. Meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus-kasus kriminalitas.
3. Meminta kepada aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku tindak kriminalitas.
4. Mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
5. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam meningkatkan keamanan di lingkungan masing-masing.
6. Mendorong pemerintah daerah untuk menggerakkan dan duduk bersama dengan seluruh elemen masyarakat dan tokoh agama, tokoh pemuda, aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas keamanan.
7. Mendukung pemerintah untuk meningkatkan dan mengefektifkan kembali peran serta Babinsa, Babinkamtibmas di tingkat desa.
8. Mendorong pemerintah untuk menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).
9. Meminta kepada kepala daerah untuk mengkoordinasikan aparat pemerintah di setiap jenjang pemerintahan.
Editor : Redaksi