Kerap Dilapori Masyarakat, Bupati Akan Tindak Oknum PNS Penyebar Fitnah

Penulis : lumajangsatu.com -
Kerap Dilapori Masyarakat, Bupati Akan Tindak Oknum PNS Penyebar Fitnah

Lumajang (lumajangsatu.com) - Fitnah terhadap Bupati, As'at Malik, Wabup dan Sekda terus menyeruak di sejumlah tempat warung kopi dan warung makan yang dilakukan oknum PNS. Bahkan, fitnah disampaikan ke masyarakat dan sangat dinilai tidak etis.

"Sekarang ini, saya serin mendapat masukan dari masyarakat jika sejumlah oknum PNS sering melakukan fitnah terhadap saya dan sekda, Massyalllah," ungkap Bupati saat sambutan di Mutasi PNS di Pendopo Kabupaten, Rabu(22/6) siang.

Dia mengaku saat kunjungan kesejumlah masyarakat baik secara kedinasan dan undangan pengajian, banyak yang menyampaikan demikian. Apalagi, diwarung makan dan tukang potong rambut juga menyampaikan hal yang sama.

"Mereka bilang ke saya, PNS banyak kok sering ngerasani kejelekan jenengan, kadang sekda dan juga kepala dinasnya. Sungguh tak percaya, masyarakat malah memberikan masukan demikian, apalagi mereka adalah langganan saya," paparnya.

Bupati berharap tidak ada lagi penyebaran fitnah yang bukan-bukan dan tidak sesuai dengan fakta. Apalagi, PNS bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, bukan penyebar fitnah.

"Kita sudah tahu, bila Fitnah lebih kejam dari pembunuhan,"  terangnya.

Bupati akan menindak dengan tegas terhadap oknum PNS yang menyebarkan fitnah. "Saya minta ke pak Sekda dan Wabup untuk menindak," jelasnya.(ls/red)

 

Editor : Redaksi

Upaya Perangi Narkoba

BNN Kabupaten Lumajang Rilis Hasil Kinerja Tahun 2024

Lumajang - Dalam Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika, negara memandatkan BNN sebagai leading sector penanganan permasalahan narkotika. Terkait dengan mandat tersebut, BNN berkewajiban mengkoordinasikan seluruh elemen bangsa dari berbagai sektor tanpa terkecuali untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Hal ini karena karakter permasalahan narkotika yang kompleks dan multidimensional, baik dimensi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik dan keamanan. Upaya penanganannya juga harus dilakukan secara komprehensif, holistik-integratif dan berkelanjutan.