Jaga NKRI

Polri Antisipasi Keamanan HUT GAM dan OPM Awal Desember

Penulis : lumajangsatu.com -
Polri Antisipasi Keamanan HUT GAM dan OPM Awal Desember
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mantan Kapolres Lumajang. (foto by Merdeka.com)

Jakarta (lumajangsatu.com) - Antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) dua kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember. Polri meningkatkan keamanan di dua daerah tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya melarang para simpatisan kelompok tersebut melakukan upacara dengan mengibarkan bendera selain Merah Putih.

OPM sendiri identik dengan simbol atau bendera bintang kejora. Sementara eks Kombatan GAM khas dengan bendera bulan bintang. Polri memastikan akan menindak masyarakat yang mengibarkan dua bendera organisasi tersebut.

"Apabila melakukan pelanggaran hukum, pasti ditindak sesuai hukum yang berlaku," ujar Dedi saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (27/11) dilansir dari merdeka.com.

Kepolisian akan melakukan sejumlah pengamanan dan patroli di sejumlah wilayah jelang HUT kedua organisasi tersebut. Polri juga akan meningkatkan jumlah personel keamanan di Papua dan Aceh.

"Secara umum Polri memantau dan mengantisipasi potensi-potensi gangguan Kamtibmas," tutur Dedi.

Selain itu, Dedi menekankan, Polri tidak segan menindak tegas pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mencoba menunggangi momentum tersebut untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Mengimbau untuk masyarakat tetap menjaga kondusivitas Kamtibmas dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar," tuturnya. (mrdk/ls/red)

sumber : merdeka.com

Editor : Redaksi

Upaya Perangi Narkoba

BNN Kabupaten Lumajang Rilis Hasil Kinerja Tahun 2024

Lumajang - Dalam Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika, negara memandatkan BNN sebagai leading sector penanganan permasalahan narkotika. Terkait dengan mandat tersebut, BNN berkewajiban mengkoordinasikan seluruh elemen bangsa dari berbagai sektor tanpa terkecuali untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Hal ini karena karakter permasalahan narkotika yang kompleks dan multidimensional, baik dimensi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik dan keamanan. Upaya penanganannya juga harus dilakukan secara komprehensif, holistik-integratif dan berkelanjutan.