Pemkab

Cak Thoriq Minta PKK Lumajang Penggerak Ekonomi Masyarakat

Penulis : lumajangsatu.com -
Cak Thoriq Minta PKK Lumajang Penggerak Ekonomi Masyarakat
Cak Thoriq hadiri rapat Pleno PKK Lumajang. (Foto Humas for lumajangsatu.com)

Lumajang (lumajangsatu.com) - TP PKK hendaknya bisa mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di bawah, secara lebih inovatif. Hal itu, disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, MML., saat menghadiri Rapat Pleno TP PKK Kabupaten Lumajang, di Gedung Soedjono, Senin (15/10/2018) pagi.

Cak Thoriq, panggilan akrab Bupati Lumajang, menyampaikan, bahwa pelatihan batik yang diadakan PKK di Kabipaten Lumajang harus dapat berkompetisi dengan batik yang ada di Jawa Timur, karena hampir semua kabupaten maupun kota yang ada di Jawa Timur banyak sudah mempunyai ikon batik masing-masing termasuk Lumajang. "Peran PKK ke depan harus mempunyai unggulan perencanaan progam. PKK harus mempunyai pola pikir yang berbeda dengan yang lain (out of the box), serta harus mencari program program yang berinovasi," harapnya.

BACA JUGA :  Pemkab Lumajang Bantu Nabila Penderita Kelainan Jantung Berobat ke India

"Saya berharap tahun 2019, peran PKK dapat mengangkat pergerakan terhadap kondosi sosial masyarakat yang ada di bawah melalui pelatihan batik yang lebih inovatif," ujar Cak Thoriq.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Hj. Musfarinah Nuryati, M.Pd., mengatakan, "Semoga dengan kehadiran saya sebagai ketua TP PKK Kabupaten Lumajang ini bisa memberikan dampak yang positif, yang akan membawa PKK Kabupaten Lumajang lebih baik lagi," tuturnya.

Ny. Musfarinah Nuryati Thoriqul Haq, menghimbau kepada seluruh anggota TP PKK Kecamatan, Desa, dan Kelurahan, agar segera menyelesaikan program kerja pada akhir Nopember, karena tahun 2018 tinggal 2 bulan lagi, paling tidak, dapat segera menuntaskan program yang masih belum terselesaikan guna bahan laporan ke Provinsi Jawa Timur.

"Untuk program kerja tahun 2019 agar segera dibuat oleh TP PKK Desa maupun TP PKK Kecamatan. Programnya sinergitaskan dengan program pemerintah dan TP PKK Kabupaten, sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing," ujar ketua TP PKK Kabupaten Lumajang. (hms/ls/red)

Editor : Redaksi

Komitmen Prioritaskan Kesehatan Masyarakat 

BKOR Sediakan Fasilitas Olahraga dan Kesehatan Murah Bagi Warga Lumajang

Lumajang - Balai Kesehatan dan Olahraga (BKOR) di Jl. Kapten Suwandak no 76 Lumajang menyediakan berbagai fasilitas olahraga yang lengkap dan terjangkau, bertujuan untuk memudahkan masyarakat menjaga kebugaran tubuh. Dengan berbagai pilihan olahraga seperti senam aerobik, GYM, senam ibu hamil, senam lansia, dan yoga, BKOR menawarkan akses olahraga yang tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Dindikbud Gelar FGD

1.739 Anak Lumajang Putus Sekolah

Lumajang - Akan putus sekolah di Kabupaten Lumajang bisa terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data yang dirilis melalui Aplikasi Verval DO yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), angka putus sekolah di Lumajang tercatat 1.739, dengan rincian jenjang SD berjumlah 392 dan SMP 1.347. 

Digelar Komisi Informasi Jatim

Lumajang Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Sebagai Kabupaten Informatif

Lumajang - Keterbukaan Informasi Publik tidak lagi menjadi kewajiban namun menjadi kebutuhan yang perlu dilakukan di setiap pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah, Agus Triyono usai menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi sebagai Kabupaten Informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Ballroom Grand Swiss-bellhotel Darmo Surabaya, Rabu (13/11/2024).

Antisipasi Pecah Kericuhan

Ketua DPRD Hadiri Latihan Lapangan Pengamanan Konflik Sosial Pilkada Lumajang

Lumajang - Ketua DPRD Hj. Oktafiani, S.H., M.H hadir pada Latihan Lapangan Pengamanan Konflik Sosial Korem Triwulan IV TA 2024 di Kabupaten Lumajang. Komandan Resimen Induk Kodam V/Brawijaya, Kolonel Inf Mukhamad Albar menekankan pentingnya sinergisitas antara TNI dan pemerintah serta stakeholder terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.