Indeks Berita

Lumajang- Puluhan elemen Masyarkat dari Forum Masyarakat Lumajang Menggugat DKPP, melakukan aksi di kantor KPU Kabupaten Lumajang, Senin (07/01/2013). Pasalnya, puluhan pendemo mempertanyakan tentang putusan DKPP No 27/DKPP.PKE-1/2012, yang memberhentikan Amin Bawazir dan Hery Sugiarto dari jabatan sebagai Ketua dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Lumajang. "Kita melihat putusan DKPP yang memberhentikan dua komisioner KPU Lumajang ada kesalahan yang fatal," Ujar Zainal Abidin Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Lumajang. Dalam poin pertimbangan putusan, DKPP menganggap KPU Lumajang telah menolak salah satu bakal calon Bupati Lumajang. Padahal, pemdaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati masih belum dibuka oleh KPU Lumajang. "Kami nilai DKPP melakukan kebohongan publik," Tambahnya. Pihaknya juag meminta klarifikasi kepada KPU Lumajang, terkait beberapa dokumen yang sampai di DKPP. Seharusnya, dokumen tersebut tidak sampai bocor kemana-mana. "Kalau saat ini sudah bocor kemana-mana, bagaimana nanti saat Pemilu, banyak suara yang bisa dibeli," Ungkap Zainal. Dalam orasinya Himpuan Mahasiwa Islam Komisariat Lumajang, mendesak dan menuntut DKPP untuk mencabu kembali putusan yang sangat melecehkan penegakan hukum tersebut. "Kami minta DKPP mencabut kembali putusan yang sangat melecehkan pengekan hukum ini," Teriaknya.(Yd/red)

Lumajang- Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Salak Kecamatan Randuangung, berkirim surat kepada Bupati Sjahrozad Masdar,Senin (07/01/2013) terkait nasib Pilkades Desa Salak. Pasalnya, hingga saat ini Pilkades Salak masih terkatung-katung. "Kita meminta petunjuk kapada Bupati, karena Pilkades Desa Salak tidak mendapatkan perhatian," Ujar Adi Utomo saat mengantarkan suarat ke Bupati. Surat tersebut merupakan yang keduakalinya. Sebab BPD Desa Salak sudah pernah berkirim suarat Audensi dengan bupati, namun dilimpahkan kepada Kabag Pemerintahan Desa. "Kami bertekad untuk mengajukan surat yang kedua, sebab surat yang pertama tidak ditindak lanjuti oleh Kabag Pemdes Kabupaten Lumajang," Tambahnya. Bila surat kedua yang disampaikan BPD tidak digubris, maka hasil itu yang akan disampaikan kepada warga Desa Salak. Langkah apa yang akan dialakukan warga, semuanya sudah terserah kepada Masyarakat Salak. Ia menambahkan, predisksi jika sampai tidak terlaksana Pilkades maka kemungkinan akan ada tawuran. Sejarah di Desa Salak warga pernah membakar Kantor Desa, hal itu bisa terulang lagi. Karena pemerintah tidak sigap dengan kondisi dan kultur Warga Salak. "Ya walaupun tidak ada demo, tapi pasti akan ada tawuran kalau Pilkades tidak terlakasana," Paparnya.(Yd/red)

Lumajang- pedapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 dari sektor pajak bukan mineral dan logam hanya tercapai 2,5 Myliar dari target 5 Myliar, atau hanya tercapai 50 peren saja. Menurut Suigsan, Ketua Komisi C DPRD, dari keseluruhan PAD yang ditergetkan Tahun 2012 bisa tercapai, yakni 85 Myliar. Ada yang melebihi target dan ada yang tidak sampai target. "Yang tidak sampai PBB, dan pajak bukan Mneral dan logam," Ungkap Politisi golkar itu.Senin (07/01/2013). sementara itu, Rohmaniyah Kepala DPKD Kabupaten Lumajang membenarkan bahwa PAD dari Pajak bukan logam dan mineral tidak bisa tercapai. Ia berdalih, minimnya stok pasir yang ada di Sungai, sehingga minim untuk bisa di tambang. "Pasir kan rezeki dari tuhan ya, karena pasinya sedikit maka tidak bisa ditambang," ungkapnya. Alasan kepala DPK tersebut namapkanya bertolak belakng dengan kenyataan yang ada. pasalnya, folume kendaraan pengangkut pasir yang keluar dari Lumajang setiap harinya tidak mengalami penurunan, malah semakin ramai. Akan tetapi, banyaknya portal-portal liar membuat pemerintah tidak bisa menraik pajak dari pasir yang keluar dari lumajang. Oleh sebab itu, Komisi A DPRD mendesak pemrintah untuk bertindak tegas, dengan menertibakan portal-portal tak berijin. "Setiap hari truk pasir banyak, kok bisa turun? portal-portal liar itu yang harus ditertibakan oleh pemerintah, biar kita tidak kehilangan PAD dari Pasir," Ucap Sugiatoko, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang.(Yd/red)

Lumajang-Seusai melakukan silaturrohim dengan kader Partai Golkar di Gedung DPD Golkar Jl Veteran Lumajan, Sabtu (05/01/2013), Jarot Edy Sulistiyono meminta Do'a dan Restu agar Pasangan Jarot-Hafidz (JIHAD) mendapat dukungan dari Rakyat Lumajang. Sebelum maju sebagai pasangan Calon Bupti dan Wakil, tentunya harus memiliki kendaraan melalui dukungan dari partai politik. Oleh sebab itu, dirinya meminta dukungan dari partai Golkar untuk bisa direkom maju sebagai calon Bupati dan Wakil Mei 2013 mendatang. "Kenapa saya minta ke Golkar, karena bagi Golkar Suara Rakayat adalah Suara Tuhan," Ujar putra kelahiran Kunir tersebut. Untuk ijin dari Wali Kota Malang, karena dirinya sebagai PNS di Kota Malang, dirinya sudah dari dulu mendaptkan ijin dari Drs. Peni Suparo untuk maju sebagai Bupati. "Saya sudah lama mendaptkan ijin dari pak Peni, bahkan pak peni mengatakan saya ijinkan dengan catatan menang," Tuturnya.(Yd/red)

Lumajang-Pasangan Jarot Edy Sulistiyono dan ABD Hafidz Fauzi (JIHAD), siap melanjutkan Program Gebang Mas, yang menjadi Program Andalan Mantan Bupati Lumajang Achmad Fauzi ( Ayah ABD Hafidz Fauzi). Hal itu terungkap saat silaturrahim Kader Golkar di Gedung DPD Golkar Jl Veteran Lumajang, Sabtu (05/01/2013). Dalam Sabutannya di hadapan puluhan Kader Golkar, Jarot Menyampaikan sebagai putra asli daerah Lumajang dirinya bersama Gus Hafidz siap untuk membangun Lumajang. "Sebagi Putra daerah, saya ingin membangun daerah kelahiran," Ujar kepala dinas PU Kota Malang tersebut. Bila nantinya dirinya terpilih menjadi Bupati Lumajang maka berbagai program untuk masyarkat kecil sudah disiapkam. Oleh sebab itu, pasangan JIHAD meminta restu kepada Rakyat Lumajang untuk maju sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. "Programnya apa, nanti kalau sudah terpilih," Ujar Jarot. Sementara itu ABD Hafidz Fauzi saat diatanyakan kader Golkar tentang program-programnya menyatkan, dirinya akan melanjutkan program-program Ayahnya (Mantan Bupati Fauzi) yang ia pelajari dari buku-buku kedua orang tuanya saat menjadi Bupati Lumajang. "Saya akan melanjutkan Gebang Mas," Ungkap Gus Hafidz panggilan akrabnya. Ia juga diwanti-wanti oleh ayahnya, jika maju sebagai calon wakil Bupati agar tidak melu-malui. Dalam artian sekali maju, maka harus menang. "Le.. Jangan ingin-ngisine bapake ya," Tutur Gus Hafidz menirukan ucapan ayahnya.(Yd/red)

Lumajang-Komisi A DPRD Lumajang Menyayangkan belum dicairkannya gaji Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) oleh KPU Lumajang. Dikarenakan anggaran untuk pemilukada sudah dicairkan dan berada di pemkab. "Kami menyayangkan, karena anggaran sudah di dok dan tinggal digunakan," kata Ketua KOmisi A DPRD Lumajang, Sugiantoko pada wartawan di Gedung Wakil Rakyat di Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT), Kamis(03/01/2013). Dia menambahkan, untuk gaji petugas PPK sudah dianggaran, jadi tidak ada alasan untuk KPU tidak mau mencairkan. Sehingga, dalam kerja PPK tidak terganggu oleh gaji yang ditahan tanpa alasan jelas. "SUdah cairkan saja, tidak usah ber-belit-belit," paparnya. DPRD Lumajang sudah menganggarkan untuk pilkada 2013 lebih dari Rp. 30 milyar dalam 2 putaran bila terjadi perolehan suara pada pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak sampai mencapi 30 persen. Apalagi, anggaran KPU sudah disetujui oleh Pemkab Lumajang melalui setda. Jumlah gaji keseluruah PPK dalam sebulan mencapi Rp. 84 juta. Pasalnya, gaji ketua PPK senilai Rp. 1 juta dan 4 anggota PPK masing-masing Rp. 750 ribu. Komisi A berharap tidak ada masalah atau penghambatan untuk gaji dan operasional PPK. Sehingga, kerja PPK bisa profesional dalam penyelenggaran Pemilukada baik di PPS hingga ke KPPS.(Yd/red)

Lumajang-Jalannya Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Platfon Anggaran Semeru (KUA-PPAS) 2013 antara Badan Anggaran (DPRD) dan Tim Anggaran (Pemkab) Lumajang berlangsung alot. Pasalnya, sejumlah kebijakan makro dalam penggunaan anggaran tidak sesuai  untuk pembangunan Lumajang kedepan. Dari pantauan, Ketua Tim Anggarann Pemkab, Abdul Fatah Ismail mengungkapkan dalam KUA-PPAS yang sebagai break down Raperda APBD 2013 untuk belanja pegawai akan menghabiskan sekitar 53 persen. Namun, setelah ditelaah oleh Badan Anggaran dengan melihat kemampuan APBD sekitar Rp. 1,3 Triliun, diperkirakan asumsi belanja pegawai menjadi sekitar 52 persen lebih dari APBD. "Ini masih Asumsi dan mengacu seberapa besar kekuatan APBD," terang Abdul Fatah diforum pembahasan KUA PPAS di ruang sidang paripurna, Kamis(4/01/2012). Lanjut dia, untuk anggaran pendidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, anggaran pendidikan sesuai kekuatan APBD harus sekitar 20 persen. Selain itu, anggaran kesehatan juga perlu dianggarkan sekitar 10 persen. "Semua kebijakan dalam KUA-PPAS sesuai aturan," ungkapnya. Sementara, Ketua Sidang Pembahasan KUA PPAS, Achmad Jauhari mengatakan, untuk belanja pegawai harus ditekan se-minimal mungkin dibawah 50 persen. Sehingga, anggaran tunjangan profesi dan lainya yang menghabiskan dalam sekitar Rp. 170 milyar dikurangi. "Jadi belanja pegawai akan turun, karena banyak PNS yang pensiun dan tunjangan akan berkurang," paparnya. Sementara, H. Achmad, legislator PPP mengatakan KUA-PPAS dalam pembahasan harus disesuaikan dengan Perda RT/RW yang sudah disahkan dan dikini masih diperundangkan ke Pemprov Jatim. Sehingga, pembahasan KUA-PPAS yang akan dibreak down menjadi Raperda APBD 2013 sesuai dengan arah pembangunan Lumajang lebih kedepan. "KUA-PPAS ini acuan untuk pembangunan Lumajang demi kelancaran arah pembangunan di APBD 2013," pungkasnya," jelasnya. Pengamatan beritajatim.com, Tim Anggaran dan Badan Anggaran yang bersilang pendapat soal tujuan dan arah pembangunan Lumajang tidak hanya pencitra tetapi sesuai kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan harus muncul dari bawah (Masyarakat) alias Bottom up.(Yd/red)

Lumajang- proses pegangkatan PJ Kepala Desa pasca diberhentikannya seratus lebih Kepala Desa menyisakan berbagai persoalan. Pasalnya disejumlah DEsa terjadi kekacauan terkaiat dengan pengangkatan PJ Kades. Dimana, dibeberapa Desa banyak proses PJ kades tidak terlaksana karena masyarakat menolak calaon PJ kades yang diusulakan oleh Camat. Menurut Sugiantoko ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang,dibeberap Desa menjadi kacau bila mentan Kepala Desa diusulkan menjadi PJ kades. Seperti yang terjadi di Desa Gedangmas Kecamatan Randuagung dan desa selok Awar-awar Kecamatan Pasirian. Ia meminta kepada mantan Kepala Desa untuk bisa berbagi dengan tokoh masyarakat yang lain bila dirinya sudah tidak dikehendaki oleh masyarkat menjadi PJ Kades. "Saya meminta agar mantan Kades bis berbagi dengan yang lainnya," Ungkapnya.Jum'at (04/01/2013) Ia menyesalakan semakin kacaunya system Pemrintahan Desa saat ini dengan adanya penudaan Pilkades. Imbasnya dengan kacaunya Pemerintahan Desa itu juga berakibat kepada anggaran dan pemebangunan yang ada di Desa. "Pemerintahan desa saat ini menjadi kacau," Ujar legislator Gerinda itu. Ia juga berpesan kepada perangkt Desa dan PLH Kades untuk tidak memilah-milah tokoh masyarakat dalam menentukan PJ kades agar tidak ada persoalan dibelakang harinya. "PLH Kades dalam pemebentukan PJ Kades jangan sampai memilah-milah yang diundang," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang-Penetapan APBD Tahun Anggran 2013 yang diprediksi molor sangat berdampak pada pembagunan yang ada di Kabupaten Lumajang. Menurut Rohmaniyah, Kepala DPKD Kabupaten Lumajang molornya penetapan APBD, sangat berdampak pada pembagnuan khusunya pembanguan infrastruktur fisik. Sebab, proses pembagunan fisik membutuhkan waktu yang lama mulai dari lelang, lelang konsultan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah pemabgunan Rumah Sakit yang sampai dilelang dua kali karena tidak ada yang menawar. Bila penetapan APBD molor bisa dibayangkan dampak yang bisa ditimbulkan. "Penetapan APBD yang molor pasti berdampak pada pembanguan, dan itu berlaku diseluruh daerah bukan di Lumajang saja," Ungkapnya. Terkaiat dengan molornya pembahasan APBD tahun 2013, yang diawali dengan pembahasan KUA dan PPAS, Rohmaniyah mengaku kurang faham. Namun, ia menejelaskan bahwa pengajuan KUA dan PPAS, telah diajukan ke Legislatif sesuai dengan aturan dan waktu yang ada. Ia menilai karena kesibukan mitra pemerintah yakni DPRD, sehingga pemebahasan KUA dan PPAS terlambat dilakukan. "pengajuan KUA dan PPAS telah sesuai jadwal," pungkasnya. Sementar itu, H. Achmad, anggota Badan Anggran DPRD Kabupaten Lumajang, menolak bahwa Legislatiflah yang sengaja mengolor-ngolor pembahsan KUA dan PPAS. Menurutnya, legislative masih harus menyelasiakan pembahasan Raperda RTRW dan Raperda Penanggulanag Bencana. Dengan selesainnya pembahasan perda RTRW maka acuan anggaran 2013 bisa lebih pas untuk dialokasikan. "Kita harus selesaikan dulu Raperda RTRW dan Penanggulangan Bencana," Ungkap legislator PPP itu. Jum'at (04/01/2013). Ia balik menuding, karena kesibukan pemerintah di bulan Desember 2012 berkaitan dengan perayaan Harjalu sehingga tidak bisa melakukan pembahasan KUA dan PPAS. Rencana Tanggal 31 Desember 2012 ternyata ada libur bersama. Tanggal 2 Januari 2013 Tim Anggran dari Eksekutif belum siap maka pembahasan KUA dan PPAS baru bisa dilakukan tanggal 3 Januari 2013. "Desember 2012 mitra kita sibuk Harjalu," Tambahnya.(Yd/red)

Lumajang- Semakin dekatnya pendaftaran calon peserta pemilukada Bupati dan Wakil 2013, membuat suhu politik setiap hari semakin memnghangat. Kasak kusuk calon akan diusung oleh parpol tertentu, juga semakin santer.Menurut Khusnul Khuluq Wakil Ketua DPD PKS Kabupaten Lumajang, untuk rekom calon Bupai dan Wakil Bupati yang akan diusung PKS hingga kini masih belum turun dari DPW PKS Jawa Timur. "Rekom Hingga kini belum turun dari DPW PKS Jatim," Ungkapnya.Kamis (03/01/2013). Pihaknya kata Khusnul akan kembali menghadap ke DPW PKS untuk membawa program pemenangan Pemilu. Meski belum turun sesuai hasil kesepakatan kader yang berada di bawah DPD PKS tetap mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Agus Wicaksono dan KH Adnan Syarif. "Kita tetap seperti kesepakan kader mengusung psangan Agus Wicaksono dan KH Adnan Syrif,"Tmbahanya. Setelah melakukan komunikasi hampir selam satu Tahun para keder PKS sudah memahami tentang sepak terjang dari kedua tokoh tersebut. PKS menilai tokoh itu memiliki kometmen untuk memperbaikiLumajang. Keinginan PKS kata Khusnul sangat sederhana. Dimana, PKS berharap pemimpin yang akan memimpin Lumajang selam Lima tahun kedepan bisa lebih merakyat dan tentunya memikirkan kepentingan Rakyat.Yang tak kalah pentingnya pemeimpin yang akan dipilih PKS adalah calon pemimpin yang bisa kensekwen menjalankan aturan yang telah disepakati bersama. "kita ingin pemimpin yang merakyat dan mengutamakan kepentingan Rakyat," Ujar Anggota DPRD Kabupaten Lumajang tersebut. Sebelumnya, PKS juga mencoba melakukan komunikasi dengan Sjahrozad Masdar, namun hingga beberapkali melakukan komunikasi tidak ditemui oleh yang bersangkutan karena alasan kesibukan. Akhirnya PKS menilai jika ingin ketemu saja sulit maka tidak ada yang bisa diharpakan lagi. "Kita mencoba beberapa kali janjian, namun terus gagal," pungkasnya.(Yd/red)