Lumajang - Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum dan mencegah peredaran barang ilegal, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polres Lumajang, Bea Cukai, dan Dinas Perdagangan, gelar Ekspose Hasil Operasi pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Lumajang DBHCHT TA 2024.
Politik Dan Pemerintahan
Komisi C DPRD Lumajang Lakukan Hitungan Kasar Potensi PAD Parkir Pinggir Jalan
Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang terus mengintensifkan pengawasan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang disorot adalah PAD dari sektor retribusi parkir pinggir jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Dalam rapat kerja Komisi C DPRD dengan Dishub bersama juru parkir (jukir), terungkap bahwa target PAD Retribusi parkir pada Rancangan APBD TA 2025 hanya sekitar 800 juta rupiah lebih.
Forum SDM ASN: Menyiapkan ASN Unggul untuk Menanggulangi Kemiskinan
Lumajang - Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM ASN yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Kaliandra Resort, Prigen, pada 6-7 Desember 2024.
Komisi C DPRD Soroti Kecilnya PAD Retribusi Parkir Pinggir Jalan Dishub Lumajang
Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang menyoti kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir pinggir jalan. Komisi C DPRD kemudian memanggil dan menggelar rapat kerja bersama jajaran Dinas Perhubungan dan juga koordinator juru parkir (jukir) di sepanjang jalan di Lumajang. DPRD ingin meminimalisir potensi kebocoran PAD dari parkir pinggir jalan.
Pemerintah Lumajang Apresiasi Wajib Pajak Patuh dan Desa Lunas PBB P2
Lumajang - Sebagai salah satu bentuk apresiasi atas peran desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan piagam penghargaan bagi desa lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Wajib Pajak Patuh di Kabupaten Lumajang.
Dianggarkan 500 Juta, DPRD Lumajang Dorong Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial-DTKS
Lumajang - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Lumajang masih dianggap amburadul. Oleh karena itu, Komisi D DPRD Lumajang dalam pembahasan APBD TA 2025 menganggarkan sekitar 500 juta bagi Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) untuk melakukan perbaikan DTKS.
Ini Hasil Rekapitulasi Pilkada 2024 Dari KPU Lumajang
Lumajang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang menggelar pleno rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Bupati, tingkat Kabupaten di Gedung RCC, Rabu (04/12/2024).
DPRD Setujui 4 Perda Kabupaten Lumajang 2024
Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang menggelar rapat Paripurna persetujuan terhadap 4 Raperda Kabupaten Lumajang 2024. Adapun 4 (empat) Raperda yang telah dibahas oleh pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Lumajang, antara lain : Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Lumajang. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Komisi D DPRD Lumajang Minta Kekurangan Tenaga Pendidik Segera Diselesaikan
Lumajang - Komisi D DPRD Lumajang telah menuntaskan pembahasan bersama mitra kerja untuk APBD TA 2025. Supratman, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyatakan ada beberapa temuan saat melakukan pembahasan bersama mitra kerja khususnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Lumajang.
DPRD Dorong Optimalisasi PAD Lumajang Untuk Dukung Pembangunan Daerah
Lumajang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang mendorong pemerintah terus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Dimana, pada rencana PAD TA 2025, Pemerintah Lumajang menargetkan PAD sebesar 422 miliar rupiah. Target itu tentu harus dicapai, jika perlu, PAD bisa melebihi dengan target yang direncanakan.