Politik Dan Pemerintahan

Lumajang - Penjabat (Pj.) Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengajak Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan olahraga, baik secara kompetitif maupun rekreasi. Olahraga rekreasi juga diharapkan bisa selaras dengan peningkatan wisatawan ke Lumajang.

Lumajang - Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni memaparkan peran strategis Kawasan Desa Senduro Kecamatan Senduro sebagai kawasan multifungsi yang tidak hanya menjadi cagar budaya, tetapi juga pusat agropolitan dan jalur koridor wisata yang mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru.

Lumajang - Langkah Pemerintah Desa Tempeh Lor perlu dicontoh oleh Desa yang masih banyak posisi perangkatnya kosong. Pasalnya, Pemdes Tempeh Lor mulai mengumumkan proses penjaringan dan penyaringan untuk mengisi posisi Kepala Seksi Pelayanan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lumajang - Dalam rangka mempercepat implementasi program Smart Village, Desa Tukum melibatkan secara aktif Karang Taruna dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Langkah tersebut diambil untuk memastikan kesuksesan program desa cerdas yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Lumajang - Tak terima dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Probolinggo akhirnya melawan. Pasalnya, tak ada angin tak ada hujan Mashudi selaku TAPM Probolinggo tiba-tiba diberhentikan sepihak oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT). Bukan soal profesionalitas dalam bekerja, pemberhentian diduga dilakukan lantaran beda pilihan politik.

Lumajang - Rencana aksi ribuan guru Non NIP pada Senin 08 Juli 2024 di Pemkab Lumajang akhirnya dibatalkan. Pasalnya, sikap Pemerintah Lumajang yang akan menghapus honor guru Non NIP per Juli 2024 akan dibatalkan.

Lumajang - Sekitar 8 ribu guru Non NIP mulai dari guru TK, RA, PAUD, MI, MTs, SD dan SMP Swasta akan mengepung kantor Pemkab Lumajang, Senin 8 Juli 2024. Para guru akan menemui Penjabat (Pj) Bupati dan Sekda Lumajang untuk menanyakan soal kejelasan honor guru Non NIP yang tiba-tiba dihapus per-Juli 2024.

Lumajang - Nasib guru honorer Non NIP di Lumajang belum jelas soal apakah tunjangan sebesar 250 ribu perbulan akan kembali diterima atau tidak. Pasalnya, Pemerintah Lumajang masih berpegangan teguh pada rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK 2023, dimana honorarium guru Non NIP yang berasal dari dana hibah tidak bisa diberikan berturut-turut.

Lumajang - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Komisariat PMII se-Lumajang melakukan aksi desa di depan Pemkab Lumajang. PMII menilai Pemerintah Lumajang sudah tidak memiliki hati nurani dan tidak lagi berpihak pada dunia pendidikan. Mahasiswa juga mendesak Pj Bupati dan Sekda Lumajang mundur karena tidak bisa menyajikan APBD yang pro rakyat.