DPRD Lumajang

Lumajang - Dalam upaya mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong implementasi digitalisasi manajemen ASN. Hal ini menjadi fokus utama dalam Talkshow program Jelajah Informasi dan Berita (Jelita) yang diselenggarakan oleh LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (31/7/2024).

Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang menggelar talkshow bersama dengan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Lumajang. Dimana, tugas dan fungsi pemadam kebakaran telah diatur dalam Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan regulasi tersebut, setiap daerah diwajibkan memiliki dinas pemadam kebakaran yang berdiri sendiri sebagai perangkat daerah mandiri.

Lumajang - Komisi B DPRD Lumajang mendorong petani di Lumajang mulai beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Hal itu perlu dilakukan sebagai bagian dari kemandirian pertanian dengan bergantung pada pupuk kimia yang harganya setiap tahun semakin mahal.

Lumajang - Nasib guru honorer Non NIP di Lumajang belum jelas soal apakah tunjangan sebesar 250 ribu perbulan akan kembali diterima atau tidak. Pasalnya, Pemerintah Lumajang masih berpegangan teguh pada rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK 2023, dimana honorarium guru Non NIP yang berasal dari dana hibah tidak bisa diberikan berturut-turut.

Lumajang - Polemik penghapusan honor guru Non NIP dengan alasan temuan BPK terus dapat sorotan. Supratman, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyatakan bahwa pemerintah dalam melakukan penganggaran harus mematuhi aturan termasuk rekomendasi BPK. Namun, apalah guna program dan kegiatan yang sesuai aturan namun tak berdampak positif bagi masyarakat.

Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang mendukung penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Lumajang - Komisi D DPRD Lumajang menerima puluhan guru yang tergabung dalam organisasi IGTKI, HIMPAUDI dan MKKS SMP Swasta. Para guru menyampaikan keluh kesah atas kebijakan Pemerintah Lumajang yang akan menghapus honor guru Non NIP mulai Juli 2024. Dimana, Pemerintah Lumajang berdalih penghapusan honor guru Non NIP atas rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang setelah melakukan serangkaian pembahasan, akhirnya menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Kamis 27 Juni 2024. Lewat agenda Paripurna, 8 Fraksi di DPRD di Lumajang juga menyatakan setuju atas LPJ Pelaksanaan APBD T.A 2023.

Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus menggenjot pelayanan publik untuk mewujudkan good and clean government. Salah satu inovasi yang menjadi bukti nyata adalah Kanal Pengaduan Online yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lumajang.

Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Paripurna Lanjutan II dengan tiga agenda. Penyampaian Pendapat Badan Pembentukan Perda terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023. Penyampaian Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023.