Lumajang - Sesuai dengan arahan pemerintah pusat ditengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lumajang menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang tahun 2021 melalui video conference dengan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, M. Rudy Ermawan, di Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang, Selasa (14/4/2020).
Melalui video conference, M. Rudy Ermawan, menyampaikan bahwa RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai ketentuan, RKPD merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan pembangunan daerah, serta pendanaan jangka waktu satu tahun.
Baca juga: KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada Lumajang 2024
"Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2021, akan dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Untuk itu, dalam kondisi saat ini kami menghimbau kepada seluruh komponen pemerintah dan masyarakat untuk melakukan physical distancing dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menjelaskan bahwa penyelenggaraan Musrenbang tersebut merupakan mekanisme perencanaan tahunan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Beredar Foto Mesra Mirip Ketua DPRD Lumajang, Masyarakat Peduli Moral dan Pendekar Lapor ke BK Dewan
"Salah satu fokus pembangunan tahun 2021 adalah peningkatan perekonomian daerah, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan pengembangan sumber daya manusia. Saya harap Musrenbang kali ini dapat menyelesaikan problem yang ada untuk kita akumulasikan pada perencanaan tahun 2021," jelasnya.
Senada dengan hal itu, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati menyinggung program pemerintah pusat terkait kartu prakerja. Ketika dampak Covid-19 menyebar dan PHK dimana-mana, maka kartu prakerja yang dengan kuota terbatas akan menimbulkan juga masalah baru, karena untuk mendapatkan kartu tersebut harus melalui tes.
Baca juga: Euthanasia dan Perawatan Paliatif, Dilema Etik Antara Hak Hidup dan Hak Untuk Mengakhiri Penderitaan
"Tenaga kerja yang di PHK tidak semuanya mempunyai standart SDM yang memadai dan ini menjadi persoalan tersendiri. Saya harap mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menyikapi masalah ini," harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Anang Akhmad Syaifuddin, mengatakan pihaknya akan selalu mengontrol roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lumajang. Terkait anggaran dan belanja harus dapat di implementasikan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, semua OPD pelaksana agar lebih transparan dalam mengendalikan kegiatannya serta bisa mempertanggung jawabkan kepada publik. (ind/ls/red)
Editor : Redaksi