Lumajang - Langkah Pemerintah Kabupaten Lumajang menaikan harga pasir direspon pemilik tambang. Jamal Abdullah, pemilik ijin tambang pasir CV Alka menilai sah-sah saja Pemkab Lumajang menaikan harga pasir, dari 20 ribu perton menjadi 28 ribu perton.
Baca juga: Ketua DPRD Lumajang Oktafiani Dukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kenaikan harga pasir tentunya akan berimbas pada kenaikan pajak pasir. Harga setiap satu lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) menjadi 35 ribu naik 10 ribu rupiah dari sebelumnya hanya 25 ribu rupiah.
Sesuai harga pasir terbaru, maka perhitungan pajak pasir ditentukan berdasarkan taksasi jenis kendaraan terhadap jumlah SKAB. Untuk jenis dump truk ditetapkan 1 SKAB, tronton 5 SKAB, truk gandeng 6 SKAB, fuso 4 SKAB.
Baca juga: Pelaku Pemerasan Bersajam Diamankan Polres Lumajang
Sebagai penambang, tentunya pihaknya akan patuh dengan aturan yang diterapkan oleh Pemerintah. Namun, Pemerintah juga harus memberikan timbal balik pada pemilik ijin tambang resmi.
Pemerintah harus tegas dalam melakukan penertiban tambang-tambang liar atau illegal. Ada juga oknum pemilik ijin tambang yang dengan sengaja bukan menjual pasir, tapi malah menjual SKAB saja. Dimana, SKAB yang dijual diduga digunakan oleh penambang liar.
Baca juga: Satlantas Polres Lumajang Sosialisasi Larangan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Jika tak dilakukan penertiban, maka harga pasir dari pemilik ijin resmi akan kalah saing. Dengan kenaikan harga pasir, maka diperkirakan satu dump truck harga pasir di kisaran 500-600 ribu rupiah.
"Kita minta Pemerintah juga tegas dalam penertiban penambang liar, jangan hanya bisa menaikan harga pasir, tapi illegal tetap merajalela," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi