Lumajang - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Pandangan Umum Fraksi menanyakan tentang tindak lanjut dari Perda nomor 14 tahun 2014 tentang Pendidikan Diniyah. Pasalnya, sejak diresmikan, Perda tersebut belum dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup)-nya sebagai peraturan pelaksananya.
Saat jawaban pemerintah pada Paripurna di DPRD Lumajang, Jum’at (16/06/2023), Bupati Lumajang membacakan jawaban pemerintah dari hasil pembahasan tim. Namun, Cak Thoriq terlihat tidak puas dengan jawaban tim, karena jawabannya dirasa belum sesuai dan merupakan penjelasan berulang.
Baca juga: Lailatul Ijtima' Jadi Momentum Istimewa, Kader NU Lumajang Munajat Jelang Muktamar ke-35
“Iki kok jawabannya ngene mane rek, jawaban gerakan sekolah mengaji itu, ini penjelasan berulang,” ucap Cak Thoriq saat membacakan jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi PPP soal Perda Madin.
Baca juga: Lailatul Ijtima' NU Lumajang, Tradisi yang Terus Hidup dari Cabang hingga Ranting
Dimana, jawaban pemerintah : Terkait Keberadaan Peraturan Bupati tentang Madin sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pendidikan DIniyah, akan dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk segera direalisasikan. “Kita sudah punya Perbup Gerakan Sekolah Mengaji, tapi jawabannya begini lagi,” tegas cak Thoriq.
PPP menilai agar Perda nomor 14 Tahun 2018 segera dibuatkan Peraturan Bupatinya, karena Perbup Madin yang diperlukan oleh sekolah Madin.(Yd/red)
Editor : Redaksi