Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang menggelar Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap 7 Raperda Kabupaten Lumajang Tahun 2024. Penyampaian nota disampaikan langsung oleh Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni. Disamping tujuh Raperda, ada 1 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang yakni Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.
Tujuh Raperda yang disampaikan oleh Indah Wahyuni meliputi berbagai aspek penting pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lumajang, di antaranya adalah:
Baca juga: Hari ke 3 Pencarian Tanaman Ganja di TNBTS Lumajang Hasilkan 25.000
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2044
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 - 2045
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Baca juga: KPU Lumajang Umumkan 2 Cabup Cawabup di Pilkada 2024
Perubahan atas Peraturan Daerah No.18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Usaha Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru
Perubahan atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Wahyuni menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap materi muatan dari ketujuh Raperda tersebut, untuk memastikan pengaturan yang lebih baik pada forum dan agenda selanjutnya.
Pj. Bupati Lumajang mengakhiri penyampaiannya dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kerja sama yang baik dari semua pihak terkait.
Baca juga: RSUD Pasirian Lumajang Resmi Miliki Logo Baru
“Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan komitmen pemerintah dan DPRD Kabupaten Lumajang untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Bukasan dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa ada satu perda yang sangat penting bagi Lumajang yakni Raperda RPJPD Tahun 2025-20245. Dimana, arah pembangunan Lumajang selama 20 tahun akan ditentukan oleh Raperda yang akan dibahas tersebut.
“Saya berharap Raperda RPJPD Tahun 2025-20245 yang akan dibahas bukan hanya copy paste dari Perda RPJPD Tahun sebelumnya. Kita juga ingin pembahasan dilakukan secara detail,” pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi