Lumajang(lumajangsatu.com) - Adanya temuan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa berdarah dan dibunuhnya, Salim Kancil, Aktivis tolak tambang. Komnas HAM meminta Bupati Lumajang, As'at Malik bersama DPRD sebagai respresentasi wakil rakyat untuk melakukan rekonsiliasi antara kelompok pro/kontra tambang illegal.
Ketua Komnas HAM, Nur Kholis meminta bupati segera melakukan rekonsiliasi, serta menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pasca peristiwa berdarah. Selain itu, soal harus memberikan santunan pada keluarga Salim Kancil dan Tosan juga harus dilakukan bukan hanya disampaikan dengan lisan, tapi dinaungi peraturan.
Baca juga: Lumajang Sharing Peningkatan Kapasitas Perhutanan Sosial Bersama Pemkab Garut dan Madiun
"Jadi Bupati harus menjamin anak korban Salim Kancil untuk bisa sekolah hingga kuliah, ini harus dibuatkan aturan, agar negara benar-benar melindungi dan mengayomi warga negaranya," ungkapnya.
Baca juga: Lumajang Luncurkan Roadmap Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium
Komnas HAM juga meminat Bupati segera membetuk tim teknis mengenai carut marutnya pertambangan pasir di Lumajang. Sehingga, pasir Lumajang bisa ditambang kembali, kecuali di pesisir pantai selatan.
Baca juga: RAKI Lumajang Laporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Paslon 02 Ditempat Ibadah
"Tinjau kembali perijinan tambang, jangan sampai menganggu pembangunan nasional," jelansya.(ls/red)
Editor : Redaksi