Antisipasi Kebocoran PAD Pasir, Komisi C DPRD Minta DPKAD Pasang Petugas di Lokasi Tambang

lumajangsatu.com

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisis C DPRD Lumajang terus melakukan pengawasan soal pasir Lumajang. Komisi C yang digawangi Suigsan dan anggotanya melakukan sidak di 9 titik lokasi penambangan di jalur lahar semeru dan kantong lahar.

"Sudah ada aktivitas pertambangan dan juga semua pemegang ijin juga mendapatkan kartu kendali dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)," ujar Suigsan kepada lumajangsatu.com, Rabu (09/12/2015).

Baca juga: LAZISNU Lumajang Terus Bergerak, Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

Untuk antisipasi kebocoran maka komisi C DPRD meminta agar DPKAD dan Satpol PP menempatkan petugasnya. Nantinya, akan diketahui jumlah angkutan yang keluar masuk di lokasi tambang membawa pasir.

Baca juga: Harry Purwanto, Akademisi dan Praktisi Media yang Mengembangkan Komunikasi Digital Indonesia di Lumajang

"Ini sitem selfassesment kan, jadi kita juga harus pasang petugas pajak, agar tidak ada peluang terjadinya kebocoran pajak pasir," jelasnya.

Komisi C DPRD juga mendukung langkah polisi dalam melakukan penegakan hukum kepada pengusaha pasir dan angkutannya yang melanggar. Jika truck pasir keluar tidak bawa kartu kendali maka sudah dipastikan berasal dari tambang illegal.

Baca juga: Peduli Pengembangan Atlet Santri, Ning Laila Serahkan Alat Pertandingan di Kejurkab VII Trisula 2026 Pagar Nusa Lumajang

"Kita dukung langkah polisi menindak angkutan pasir yang tidak taat aturan," pungkas politisi Golkar itu.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Politik dan Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru