Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD Lumajang melakukan hearing dengan Polisi, TNI, Satpol PP, Kesbangpol dan Dinas Perhubungan. Rapat tersebut membahas langkah-langkah untuk mengatasi aksi kejahatan yang semakin menjadi-jadi di Lumajang.
'Kita lihat Lumajang sudah darurat begal, bondet, maling sapi perampokan dan sudah sangat meresahkan warga," ujar Faruq Chotibi, anggota Komisi A DPRD Lumajang, Selasa (19/01/2016).
Baca juga: Berpura-pura Bertamu, Maling Motor Diringkus Polsek Tempeh Lumajang
Warga merasa resah dengan aksi kejahatan berupa begal dan bondet karena aksinya sudah membahayakan nyawa. Komisi A DPRD juga terpanggil untuk mencarikan solusi dan menggelar rapat dengan para penegak hukum dan penjaga kamtibmas.
Baca juga: PWI Lumajang Gelar Konferensi Pilih Nahkoda Periode 2024-2027
"Harus ada sinergitas ditingkat Kecamatan dan desa, melalui forum komunikasi pimpinan kecamatan (forkopimcam), seperti sinergitas ditingkat forkopimda," terang politisi PKB itu.
Selama ini, Komisi A DPRD melihat sinergitas ditingkat kecamatan belum terjalin maksimal sehingga tidak ada komunikasi untuk mengatasi aksi-aksi kejahatan. Padahal, sebuah rasa aman sangat dibutuhkan oleh warga Lumajang agar bisa beraktifitas dengan tenang baik siang maupun malam hari.
Baca juga: Reaktualisasi Sumpah Pemuda di Era Kemerdekaan
"Negara harus hadir meemebrikan rasa aman bagi warganya, jangan sperti saat ini warga di Lumajang tidak tenang dengan aksi kejahatan dan itu yang menajdi keluhan saat wakil rakyat melakukan reses," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi