Lumajang (lumajangsatu.com) - Setelah melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang tanah kas desa (TKD) akahirnya diperoleh sebuah kejelasan. TKD tetap menjadi pendapatan asli desa, namun dalam penggunaanya harus dimasukkan dalam rekening desa.
"Kita masih menunggu hasil konsultasi tertulis, namun kemarin kita sudah dapat jawaban bahwa tetap harus dimasukkan dalam rekening desa terlebih dahulu," ujar As'at Malik kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Lumajang, Senin (04/04/2016).
Baca juga: DPRD Lumajang Dukung Semua Tuntutan Aksi, Ajak Mahasiswa Ikut Awasi Program Pemerintah
Saat melakukan konsultasi, DPRD, Pemkab serta Perwakilan dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) juga ikut. Sehingga semua pihak tahu apa hasil dari pertemuan soal kosultasi pengelolaan TKD. "Kemarin saat konsultasi perwakilan AKD juga ikut," terangnya.
Baca juga: Desak Perbaikan Tata Kelola MBG dan KDKMP, Mahasiswa Demo Depan DPRD Lumajang
Lebih lanjut Bupati menjelaskan, aturan yang dibuat oleh pemerintah bukan ingin mengambil alih TKD dari desa. TKD tetap menjadi penghasilan desa dan dikelola oleh desa, namun hasil dari TKD dimasukkan dalam rekening desa terlbih dahulu.
Baca juga: Dari Lumajang untuk Cina: Cara Darrel Mengenalkan Pesona Tumpak Sewu ke Dunia
"Jika ada isu bahwa Pemkab akan mengambil alih TKD, maka itu adalah tidak benar, TKD tetap menjadi aset dan kekayaan desa," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi