Lumajang (lumajangsatu.com) - Kepala Kantor Sosial Abdul Qodir mempersilahkan jika Komisi D DPRD akan merekomnedasikan dugaan penyelewengan program bedah rumah. Kantor Sosial hingga kini terus melakukan pemantauan proses realisasi program bedah rumah yang sudah ada perbaikan dari pada pengerjaan awal.
"Itu menjadi kewenangan DPRD untuk direkomendasikan ke penegak hukum atau tidak soal dugaan penyelewengan program bedah rumah," ujar Abdul Qodir Kepala Kantor Sosial Kabupaten Lumajang, Selasa (05/04/2016).
Baca juga: Asta Cita Nararya Jadi Kompas Baru Pembangunan Lumajang
Dari pengawasan Kantor Sosial sudah sekitar 70 persen uang yang digunakan untuk program bedah rumah dari 10 juta rupiah per-rumah. Padahal, sebelum ramai hingga sampai ke DPRD, realisasi oleh pihak ketiga sebagai pelaksana paling banyak hanya 3 juta rupiah saja.
Baca juga: Saiful Hadi Terpilih Jadi Ketua PC PMII Lumajang 2025-2026
"Sudah ada perkembangan bagus mas, kalau kita lihat sekitar 7 juta lah, kalau sebelumnya kan hanya ada yang 2 juta, 3 juta bahkan ada yang 1 juta saja," jelasnya.
Baca juga: Pelatihan Content Creator Sinergi Komdigi, Pemkab Lumajang dan UNISYA Siapkan SDM Digital Mumpuni
Sebelumnaya, Sugianto Ketua Komisi D DPRD Lumajang mengaku akan merekom dugaan penyelewengan bedah rumah kepada aparat pengak hukum. Semua temuan akan dilaporkan kepada ketua DPRD, sebelum dilaporkan kepada penegak hukum untuk diselidiki.(Yd/red)
Editor : Redaksi