Lumajang(lumajangsatu.com) - Fraksi Golkar dalam pandangan umum di Perurbahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2016 menyoroti adanya kebocoran pendapatan disektor pertambangan pasir. Pasalnya, partai berlambang pohon beringin ini menemukan banyak penambang liar/ illegal mining beroperasi dan belum ditertibkan.
"Kalau tambang illegal dibiarkan, kebocoran PAD akan terasa, lihat saja," ungkap Juru Bicara Fraksi Golkar, Suigsan di Rapat Paripurna di DPRD, Rabu(20/7).
Baca juga: Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik
Dia melihat banyak sekali truk keluar lumajang mengangkut pasir tanpa disertai kartu kendali. "Kalau ini dibiarkan kebocoran dari PAD Pasir bisa turun 40 persen, itu dugaan kami," jelas pria asal Kunir ini.
Baca juga: Coffee Talk Perdana, Bidang Ekraf dan Pariwisata GP Ansor Lumajang Perkuat Kolaborasi Kader
Temuan Fraksi Golkar adanya tambang illegal ada di Kawasan Kecamatan Candipuro, Pronojiwo, Pasirian, Tempeh dan Pasrujambe. Sehingga perlu dilakukan penertiban. "Kalau tidak bisa ada Salim Kancil 2," terangnya.
Dalam penertiban pemerintah harus bisa mencarikan solusi, karena banyak masyarakat mengantungkan hidupnya dari menambang pasir. "Ini perlu dipikirkan," pungkasnya.
Baca juga: Komisi B DPRD Lumajang Pantau Perbaikan Jalan Ranubedali–Tegalsono dan Wonoayu–Wates Wetan
Fraksi Golkar juga menyoroti pembangunan Adipura, Tugu Pancasila yang diduga tidak sesuai plan. Selain itu penyerapan anggaran APBD 2016 oleh SKPD Lemah. "Selain pengawasan terhadap ADD dan DD oleh Desa perlu dilakukan," terangnya.(ls/red)
Editor : Redaksi