Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi C DPRD Lumajang menyoroti semakin menjamurnya tambang pasir illegal. Hal itu membuat pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pasir semakin hari semakin merosot.
"Saat kita sidak di beberpa Kecamatan seperti Pronojiwo, Pasirian dan Tempeh banyak sekali tambang-tambang pasir illegal," ujar Suigsan, ketua Komisi C DPRD kepada lumajangsatu.com, Jum'at (23/09/2016).
Baca juga: HUT ke-15, NasDem Lumajang Targetkan Tambah Kursi Legislatif di Pemilu 2029
Dari hitung-hitungan Komisi C minimal setiap hari ada ratusan truck yang keluar tanpa menyumbang PAD. Kondisi itu membuat para pemilik tambang berijin akhirnya mengikuti untuk tidak membayar PAD dan pemerintah yang dirugikan. "Ada ratusan truck setiap hari yang keluar tanpa bayar PAD," terang politisi Golkar itu.
Komisi C akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD atas kondisi tersbut. Komisi C juga memeinta pemeirntah polisi melakukan penertiban agar kondisi tambang di Lumajang tidak semakin semerawut.
"Kita minta pemerintah dan polisi melakukan penertiban agar PAD Lumajang dari pasir tidak bocor," pungkasnya.
Baca juga: Satu Komando, DPC PPP Lumajang Dukung Penuh Hasil Rakornas DPP
Dari pantauan lumajangsatu.com, diwilyah Pandanwagi Kecamtan Tempeh tepatnya diselatannya jambatan baru banyak aktifitas pertambangan. Komisi C juga menyebut lokasi tersebut tidak satupun memiliki ijin.(Yd/red)
Editor : Redaksi