Lumajang (lumajangsatu.com) - Hingga bulan November 2016, masih ada 79 desa yang belum menyerap anggaran dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari APBD dan APBN. Hal itu disebabakan karena laporan dari desa tentang penggunaan keuangan belum tuntas.
"Masih ada 79 Desa yang belum menyerap dana desa, sedangkan untuk ADD juga ada beberapa yang belum menyerap," ujar Hanifah Diah Ekasiwi, Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Lumajang, Jum'at (11/11/2016).
Baca juga: Resepsi Hari Santri Nasional 2024, NU Lumajang Kompak Satu Barisan
Hanifah mengaku tidak tahu kendala apa yang dihadapi oleh desa terkait dengan pertanggung jawaban anggran. Seharusnya, jika pengerjaan sudah selesai laporan juga seharusnya sudah tuntas juga.
Baca juga: Puluhan Ribu Warga Lumajang Padati Kampanye Akbar Cak Thoriq-Ning Fika di Stadion Semeru
"Pengerjaan fisik selesai LPJ seharusnya selesai, ada juga fisik tidak ada maka laporannya juga tidak selesai, semoga yang ini tidak ada ya," jelasnya.
Faruq Chotiby, anggota Komisi A DPRD Lumajang usai rapat dengan DPM amat menyanyangkan lemahnya pengawasan camat, DPM dan Pemdes sehingga banyak desa yang tidak menyerap anggaran. Jika banyak desa yang tidak menyerap, yang salah siapa, namun yang jelas mayarakat yang dirugikan karena pembangunan terhenti.
Baca juga: Santri Pilar Peradaban Masa Depan
"Kalau ada 79 desa tak bisa serap anggran, tarus siapa yang salah..? yang jelas yang menjadi korban adalah masyarakat. Terus kemana fungsi Camat, DPM, Tim Pendamping Desa (TPD), apa mereka tidak melakukan pembinaan kepada desa-desa," terang politis PKB itu.(Yd/red)
Editor : Redaksi