Author : Redaksi

Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna meningkatkan pelayanan ditingkat Desa, Kantor diklat Lumajang menggelar diklat untuk sekertaris desa yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebanyak 43 sekdes PNS, didiklat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sekdes dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. "Untu mneingkatkan kemampuan sekdes dalam bidang Administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan," Ujar Nur Wakit Ali Yusron, Kepla Kantor Diklat Lumajang, Senin (02/09/2013). Kerena sebgaai administrator, maka sekdes merupakan tulang punggung tegaknya pemerintahan desa. Oleh sebab itu, diklat untuk sekdes sangat penting guna memenuhi kompetensi sebagai pemegang jabatan startegis di desa. Dengan adminitrasi yang baik, diharapakan pemerintahan desa akan lebih maju dan lebih mampu untuk memebrikan pelayanan kepada masyarakat. Isnstruktur dalam diklat sekdes, berasal dari badan diklat Jawa Timur. "Materinya berasal dari badan diklat Jatim," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Bagian Hukum Pemerintah kebupaten Lumajang, mulai melakukan sosialisasi hasil pembuatan Peraturan Daerah (Perda) pada Taahun 2013, Mansur Hasan, Kabag Hukum Pemkab menyatkan, pemerintah melakukan sosialisasi dua perda, di empat titik se-kabupaten Lumajang. "Kita sosilalisai perda RTRW dan Perda Penaggulangan bencna Daerah," Ujar Mansur, Senin (02/09/2013). Titik yang akan menjadi focus sosialisai, adalah dikecamatan pasiiran, Klakah, Lumajang dan Yosowilngan. Pesrta dari sosialisi berasal dari kepala Desa dan perangkat pemerintahan yang lainnya, seperti RT dan RW. "Kita libatkan unsur pemerinthan dam sosialisasi dua perda ini," Terangnya. Keluhan sejumlah masyarakat tentang rendahnya kesadaran hukum masyarakat, Mansur beralasan bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisai perda dan telah memasang setiap perda yang dibuat dalam website hukum Lumajang. "Kita sudang umumkan dan kita sosialisasikan setiap perda yang dihasilkan," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Peyaluran dana Bantuan Langsung Sementar Masyrakat (BLSM) tahap pertama sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bagi warga kurang mampu di Lumajang, baru tersalur sekitar 68.986 (78,92 %), sedangkan 18.424 (21 %) masuk dalam data yang terferifikasi. Ada 21 persen dari penyaluran tahap pertama yang masuk dalam data ferifikasi, karena tidak tepat sararan atau yang lainnya, Ungkap Anton Krisna, Kepala PT Pos Lumajang. Sabtu (31/08/2013). Untuk penyaluran tahap kedua, pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, seperti yang dilakukan pada penyaluran tahap pertama. Pihaknya bersama cabang pos se-Indonesia juga telah dikontak oleh PT Pos pusat, agar penyaluran BLSM tahap kedua bisa serentak dimulai tanggal 2 September 2013. Sedangkan data yang diferikasi, karena tidak tepat sasaran dan dimusyawarahkan ditingkat Desa guna dialihkan kepada penerima yang lebih berhak juga sudah masuk ke pusat. Dibantu dari tim Depsos, perubahan KPS dari yang tidak berhak kepada yang berhak sudah kita kirim ke pusat, Terangnya. Informasi yang didapat PT Pos, proses percetakan KPS sebagai persyaratan untuk mengambil KPS masih dalam tahap proses di pusat. Sehingga, kemungkinan besar 18.424 yang masuk dalam data ferifikasi tidak bisa dicairkan pada bulan september, Namun akan dirapel pencairannya pada bulan Oktober 2013.(Yd/red) Perintah sudah menjanjikan KPS yang diganti akan bisa dicairkan pada bulan Oktober langsung 2 tahap, Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Memasuki musim kemarau yang diperkirakan dimulai pada bulan September, Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, mulai melakukan rapat koordinasi dengan 6 Kecamatan yang rawan dengan bencana Kekeringan. Antara lain, Kecamtan Padang, Gucialit, Kedungjajang, Klakah, Ranuyoso dan Randuagung. "Kita mulai melakukan rapat koordinasi dengan kecamatan, untuk mendata desa mana saja yang rawan kekeringan saat musim kemarau," Ungkap Rochani, kepala BPBD Lumajang, Sabtu (31/08/2013). Setelah didata, akhirnya ditemukan 26 Desa yang tersebar di 6 kecamatan yang harus mendapatkan droping air bersih saat masuk musim kemarau. Saat ini, BPBD juga terus melakukan droping pada sejumlah desa yang juga memebutuhkan air bersih. "Saat ini masih dilakukan droping air bersih memakai mobil tanki yang bergantian setiap desanya," Terangnya. Bantuan Tandon air bersih dari BPBD provinsi jawa Timur dan BNPB, baru berjumlah 26 saja. Sehingga, Tandon yang dipasang hanya ditempatkan dititik yang bisa dijangkau dengan mobil tanki, sehingga bisa didroping air bersih. Padahal, titik yang seharusnya diberi Tandon air berjumlah 63. "Titik yang belum diberi tandong kita beri bantuan drigen air," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Gara-gara harga kedelai naik, sejumlah home industri pembuatan tahu di Lumajang, terancam gulung tikar. Akhirnya, para pengrajin harus memutar otak untuk mensiasati persoalan tersebut, salah satunya dengan mengecilkan potongan tahunya. Menurut Kodri Amin, salah satu pengrajin tahu di Lumajang, harga kedelai sudah tembus Rp. 9.500 perkilo gram. Padahal, harga kedelai saat normal hanya Rp. 6.500 perkilo gram. Dengan kenaikan harga sekitar Rp. 2.000 prkilo grmanya, mengancam usaha rumahan ini. Tingginya bahan baku tahu ini, tidak diimbangi dengan harga penjualan tahu. Sebab, jika dinaikkan maka daya beli masyarakat tidak akan mampu. "Jika harga terus melambung, maka pasti gulung tikar," Ungkapnya. Para pengrajian berharappemrintah untuk mengambil langkah untuk mengendalikan harga kedelai. Sehingga, tidak akan mengancam keberlangsungan usaha yang telah dirintis oleh pengrajin tahu puluahn tahun.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Berakhirnya moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2013, sejumlah daerah mulai melakukan persiapan untuk melakukan rekrutmen CPNS. Iformasinya, Penerimaan CPNS akan dibuka pada bulan September 2013.Namun, Kabupaten Lumajang masih masuk dalam perberlakukan moratorium. Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, Kemendagri, Kemen PAN RB dan Kementrian Keuangan, Daerah bisa melakukan rekrutmen CPNS jika belanja untuk pegawai tidak lebih dari 50 persen APBD. Bila lebih dari 50 persen, maka moratorium masih terus berlanjut. Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar, ditanya tentang rekrutmen CPNS mengaku Lumajang masuk dalam 27 Kabupaten dan Kota se-Jatim, yang tidak bisa melakukan rekrutmen CPNS. Sebab, belanja pegawai Lumajang masih lebih dari 50 persen dari anggaran pendaptan dan belanja daerah (APBD) 2013. "Ooo... Lumajang masuk 27 Kabupaten dan Kota yang tidak bisa melakukan rekrutmen CPNS," Ungkap Bupati saat ditanya sejumlah wartawan, Jum'at (30/08/2013).(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, di Lumajang berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala yang berarti. Saat ini rekapitulasi hasil pemungutan suara masih terus dilakukan di tingakat PPK. "Alhmadulillah pemungutan suara berjalan dengan lancar dan aman," Ungkap Pudoli Sandra SH, Komisioner KPU Lumajang Bidang Hukum, Jum'at (30/08/2013) Sementar itu, dari hasil pantauan dan pengamatan KPU di sejulah TPS, jumlah warga tidak memilih dan  golput di Pilgub jatim jauh lebih banyak dibanding Pilbup. Pasalnya, masyarakat jauh lebih memilih bekerja daripada datang ke TPS. Ketua Desk Pilkada Lumajang, Abdul Fatah Ismail, banyak TPS yang sepi dari pemilih, khusunya wilayah Utara dan Selatan. Dirinya menduga, Pilgub tidak mengena langsung dampaknya pada masyarakat Lumajang. "Dari pantauan rata-rata di masing-masing TPS masyrkat yang memberikan hak suaranya mencapai 60 sampai 65 persen," Terang Pudoli. Hal yang sama disampaikan, Hisbullah Huda, Anggota Panwaslu Divisi Pengawasan, meski pemilih datang ke TPS diatas 50 persen, tetapi juga banyak yang dibawah, dikarenakan bekerja. "Kemarin itu, di kawasan PG Jatiroto, karena tidak libur. Jadi milih kerja dibanding ke TPS, amat disayangkan," Paparnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajang.com)- Untuk mencipatkan susana kerja yang rilek dan menjalin kebersamaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang meggelar sejumlah lomba yang melibatkan seluruh karyawan BPBD. Seperti lomba makan krupuk, memasukkan paku ke botol, lari dengan membawa kelereng dan lainnya. "Biar bisa refresing lah mas," Ujar Rochni Kepala BPBD Lumajang, Jum'at (30/08/2013). Disamping untuk menjalin rasa kebersamaan, kegiatan itu juga dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke 68. Ditanya tentang hadiah yang diberikan, Rochani menjawab hanya sekdarnya saja. "Hadiahnya seperti sampo, beras dan lainnya yang bisa dimanfaatkan," Teragnya. Sejumlah peserta yang merupakan karyawan BPBD sangat antusias mengikuti lomba tersebut. Acara itu dibuat sebagai ajang untuk refresing, dan menghibur diri karena tugas BPBD tidak menegenal waktu, jika terjadi bencana, meski tengah malam harus tetap meluncur kelokasi.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Karena tidak memiliki ijin yang sah, penambangan pasir di pinggir pantai selatan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) tidak berani melakukan penarikan retribusi. Akibatnya, Rakyat Lumajang sangat dirugikan, terlebih lagi pasir yang keluar mencapai ratusan truk setiap harinya. "Itu tidak berijin, kalau kita tarik berarti kita meleglakan penambngan itu,," kata Kepala DPKD, Rochamniyah pada wartawan, Jum'at (30/08/2013). Ia menmbahkan, menurunya pendapatan asli daerah di tahun 2013 dari sektor pasir, hingga bulan Agustus ini, dikarenakan areal pertambang pasir yang berijin dari pemkab, sepi dari kegiatan. "Yang marak khan dipinggir pantai tak berijin, kita tidak berani untuk nariki," Ungkapnya. DPKD sudah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), Satpol PP dan Pokja pertambangan soal adanya penambang pasir di pesisir pantai selatan. Karena, jika menarik retribusi, sama halnya melegalkan penambangan dikawasan dilarang. DPKD bersama instansi terkait masih mencarikan solusi untuk menghentikan penambang pasir dipinggir pantai selatan Lumajang.(Yd/red)